DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/4/PBI/1999

Nomor: 1/4/PBI/1999
Tahun: 1999
Ditetapkan: 18 Agustus 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas secara efektif dan efisien, Bank Indonesia memerlukan informasi yang akurat dan terkini, baik yang bersifat makro maupun mikro antara lain dengan melakukan survei;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menyusun ketentuan tentang penyelenggaraan survei oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3683);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :

1.Survei adalah cara mengumpulkan keterangan dan data melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
2.Keterangan adalah informasi yang bersifat kualitatif tentang karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek Survei;
3.Data adalah informasi yang bersifat kuantitatif tentang karakteristik dari setiap unit populasi yang menjadi objek Survei;
4.Lembaga Survei adalah lembaga penelitian atau lembaga lain (lembaga konsultan, asosiasi peneliti, atau lembaga lain yang disetarakan) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Survei berdasarkan suatu perjanjian kerja;
5.Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang memuat kesepakatan kerja antara Bank Indonesia dan Lembaga Survei yang mencakup tugas pekerjaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Lembaga Survei;
6.Responden adalah perseorangan dan/atau badan yang ditetapkan sebagai sumber Keterangan dan Data dalam rangka Survei;
7.Badan adalah semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata, yayasan, dan asosiasi;
8.Petugas Survei adalah orang yang diberi tugas oleh pelaksana Survei untuk melakukan pengumpulan Keterangan dan Data;
9.Laporan Hasil Survei adalah laporan hasil pengolahan Keterangan dan Data yang diperoleh dari kegiatan Survei.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SURVEI

Pasal 2

Survei bertujuan untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan Keterangan dan Data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup Survei meliputi seluruh Keterangan dan Data yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

BAB III

PENYELENGGARAAN SURVEI

Pasal 4

(1)Bank Indonesia bertindak sebagai penyelenggara Survei.
(2)Pelaksanaan Survei dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau Lembaga Survei.
(3)Pelaksanaan Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei diatur dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 5

(1)Survei yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersifat makro atau mikro.
(2)Penyelenggaraan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 6

Lembaga penelitian atau lembaga lain yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana Survei harus memenuhi persyaratan :

a.independen, kompeten, dan profesional;
b.persyaratan lain yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 7

(1)Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Keterangan dan Data.
(2)Kerja sama dengan pihak lain diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB V

PENGUMPULAN DAN PENYAMPAIAN KETERANGAN DAN DATA

Pasal 8

(1)Pengumpulan Keterangan dan Data dilakukan dengan :
1. a.wawancara;
2. b.pengisian kuesioner oleh Responden;
3. c.cara lain.
(2)Penyampaian Keterangan dan Data dari Responden kepada pelaksana Survei dapat melalui :
1. a.pos atau kurir;
2. b.telepon, faksimile, electronic mail (surat elektronik);
3. c.media komunikasi lain.
(3)Tata cara pengumpulan dan penyampaian Keterangan dan Data diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

HASIL SURVEI

Pasal 9

(1)Laporan Hasil Survei adalah milik Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia dapat mempublikasikan dan menyebarluaskan Laporan Hasil Survei sebagai bagian dari pernyataan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan, ataupun dalam rangka transparansi informasi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas secara efektif dan efisien, Bank Indonesia memerlukan informasi yang akurat dan terkini, baik yang bersifat makro maupun mikro antara lain dengan melakukan survei;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menyusun ketentuan tentang penyelenggaraan survei oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3683);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :

1.Survei adalah cara mengumpulkan keterangan dan data melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
2.Keterangan adalah informasi yang bersifat kualitatif tentang karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek Survei;
3.Data adalah informasi yang bersifat kuantitatif tentang karakteristik dari setiap unit populasi yang menjadi objek Survei;
4.Lembaga Survei adalah lembaga penelitian atau lembaga lain (lembaga konsultan, asosiasi peneliti, atau lembaga lain yang disetarakan) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Survei berdasarkan suatu perjanjian kerja;
5.Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang memuat kesepakatan kerja antara Bank Indonesia dan Lembaga Survei yang mencakup tugas pekerjaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Lembaga Survei;
6.Responden adalah perseorangan dan/atau badan yang ditetapkan sebagai sumber Keterangan dan Data dalam rangka Survei;
7.Badan adalah semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata, yayasan, dan asosiasi;
8.Petugas Survei adalah orang yang diberi tugas oleh pelaksana Survei untuk melakukan pengumpulan Keterangan dan Data;
9.Laporan Hasil Survei adalah laporan hasil pengolahan Keterangan dan Data yang diperoleh dari kegiatan Survei.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SURVEI

Pasal 2

Pasal 3

Ruang lingkup Survei meliputi seluruh Keterangan dan Data yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

BAB III

PENYELENGGARAAN SURVEI

Pasal 4

(1)Bank Indonesia bertindak sebagai penyelenggara Survei.
(2)Pelaksanaan Survei dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau Lembaga Survei.
(3)Pelaksanaan Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei diatur dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 5

(1)Survei yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersifat makro atau mikro.
(2)Penyelenggaraan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 6

Lembaga penelitian atau lembaga lain yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana Survei harus memenuhi persyaratan :

a.independen, kompeten, dan profesional;
b.persyaratan lain yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 7

(1)Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Keterangan dan Data.
(2)Kerja sama dengan pihak lain diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB V

PENGUMPULAN DAN PENYAMPAIAN KETERANGAN DAN DATA

Pasal 8

(1)Pengumpulan Keterangan dan Data dilakukan dengan :
1. a.wawancara;
2. b.pengisian kuesioner oleh Responden;
3. c.cara lain.
(2)Penyampaian Keterangan dan Data dari Responden kepada pelaksana Survei dapat melalui :
1. a.pos atau kurir;
2. b.telepon, faksimile, electronic mail (surat elektronik);
3. c.media komunikasi lain.
(3)Tata cara pengumpulan dan penyampaian Keterangan dan Data diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

HASIL SURVEI

Pasal 9

(1)Laporan Hasil Survei adalah milik Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia dapat mempublikasikan dan menyebarluaskan Laporan Hasil Survei sebagai bagian dari pernyataan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan, ataupun dalam rangka transparansi informasi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1997