Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/PBI/2008
- Nomor
- 10/25/PBI/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 24
Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 4A dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.
Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank yang tidak … tidak memenuhi kewajiban GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 4A dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4A dipenuhi sebagai berikut:
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 dikenakan sebagai berikut:
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/33/DPNP tanggal 15 Oktober 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II … Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Oktober 2008 GUBERNUR BANK INDONESIA, BOEDIONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 159 DPNP/DKM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 25 /PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/19/PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING I. UMUM Terciptanya stabilitas moneter merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil. Untuk menciptakan stabilitas moneter diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan global yang berpotensi menimbulkan kekurangan likuiditas perbankan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas moneter adalah melalui pengaturan likuiditas perbankan. Dalam melakukan pengaturan likuiditas perbankan, salah satu piranti moneter yang dapat digunakan adalah melalui penetapan kebijakan giro wajib minimum yang merupakan perbandingan antara saldo giro Bank yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia ditambah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, SUN dan/atau Excess Reserve terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki Bank. Sejalan … Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dan arah kebijakan Bank Indonesia dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai giro wajib minimum sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan. Selanjutnya, mengingat perkembangan kondisi perekonomian yang dinamis maka penerapan kebijakan giro wajib minimum dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan