DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008

Nomor: 10/32/PBI/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 20 November 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dalam rangka mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia, diperlukan masukan dari komite yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu diatur ketentuan mengenai Komite Perbankan Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik ... Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KOMITE PERBANKAN SYARIAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1.Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.
2.Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (zuama) dan cendekiawan muslim ... muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah- langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita- cita bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (Mufti).

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN TUGAS KOMITE

Pasal 2

Dalam rangka menyusun Peraturan Bank Indonesia di bidang perbankan syariah, Bank Indonesia membentuk Komite.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah.

Pasal 4

Bank Indonesia menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan Komite serta hal-hal lain terkait yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite.

Pasal 5

(1)Tugas Komite adalah membantu Bank Indonesia dalam:
1. a.menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah.
2. b.memberikan ...
3. b.memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. c.melakukan pengembangan industri perbankan syariah.
(2)Hasil pelaksanaan tugas Komite disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi Komite.

Pasal 6

Komite bertanggung jawab kepada Bank Indonesia.

Pasal 7

Anggaran dan biaya-biaya sehubungan pelaksanaan tugas Komite menjadi beban anggaran Bank Indonesia.

BAB III

KEANGGOTAAN KOMITE

Pasal 8

Anggota Komite terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 9

(1)Bank Indonesia menetapkan jumlah dan komposisi serta hal-hal lain terkait dengan keanggotaan Komite
(2)Susunan keanggotaan Komite terdiri dari :
1. a.anggota ...
2. a.anggota, yaitu paling banyak 11 (sebelas) orang; dan
3. b.ketua, yaitu salah satu dari anggota sebagaimana dimaksud huruf a.
(3)Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Bank Indonesia, yaitu pemimpin satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
(4)Tata tertib dan mekanisme kerja Komite disusun dan ditetapkan oleh Komite dengan persetujuan Bank Indonesia.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dalam rangka mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia, diperlukan masukan dari komite yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu diatur ketentuan mengenai Komite Perbankan Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik ... Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KOMITE PERBANKAN SYARIAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1.Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.
2.Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (zuama) dan cendekiawan muslim ... muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah- langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita- cita bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (Mufti).

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN TUGAS KOMITE

Pasal 2

Dalam rangka menyusun Peraturan Bank Indonesia di bidang perbankan syariah, Bank Indonesia membentuk Komite.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah.

Pasal 4

Bank Indonesia menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan Komite serta hal-hal lain terkait yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite.

Pasal 5

(1)Tugas Komite adalah membantu Bank Indonesia dalam:
1. a.menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah.
2. b.memberikan ...
3. b.memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. c.melakukan pengembangan industri perbankan syariah.
(2)Hasil pelaksanaan tugas Komite disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi Komite.

Pasal 6

Komite bertanggung jawab kepada Bank Indonesia.

Pasal 7

Anggaran dan biaya-biaya sehubungan pelaksanaan tugas Komite menjadi beban anggaran Bank Indonesia.

BAB III

KEANGGOTAAN KOMITE

Pasal 8

Anggota Komite terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 9

(1)Bank Indonesia menetapkan jumlah dan komposisi serta hal-hal lain terkait dengan keanggotaan Komite
(2)Susunan keanggotaan Komite terdiri dari :
1. a.anggota ...
2. a.anggota, yaitu paling banyak 11 (sebelas) orang; dan
3. b.ketua, yaitu salah satu dari anggota sebagaimana dimaksud huruf a.
(3)Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Bank Indonesia, yaitu pemimpin satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
(4)Tata tertib dan mekanisme kerja Komite disusun dan ditetapkan oleh Komite dengan persetujuan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN TUGAS KOMITE

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KEANGGOTAAN KOMITE

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN TUGAS KOMITE

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KEANGGOTAAN KOMITE

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008