Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 Tahun 2008
- Nomor
- 10/38/PBI/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Bank yang melakukan pelanggaran terhadap:
1) teguran tertulis; 2) penurunan tingkat kesehatan bank; 3) pembekuan kegiatan usaha tertentu; 4) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; dan/atau 5) pemberhentian ... 5) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Desember 2008. GUBERNUR BANK INDONESIA, BOEDIONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 Desember 2008. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 199 DPD ANDI MATTALATTA PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/ 38 /PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF I. UMUM Stabilitas nilai tukar rupiah perlu didukung oleh kegiatan operasional Bank yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kegiatan operasional Bank terutama transaksi keuangan, yang meliputi transaksi derivatif memiliki risiko sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan. Oleh karena itu pengaturan yang terkait dengan upaya stabilisasi nilai tukar seperti pelarangan transaksi margin trading valuta asing terhadap rupiah, pelarangan pemberian kredit dan/atau cerukan (overdraft) untuk transaksi derivatif, akan diatur tersendiri dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) ... Ayat (2) Pengertian structured product mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah. Angka 3
Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4946
Membuka PDF…