Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/9/PBI/2008
- Nomor
- 10/9/PBI/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
Mengingat… Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
M E M U T U S K A N:
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
5.Komisaris …
BAB II PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR
BAB II
BAB III PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR SECARA SUKARELA Bagian Kesatu Rencana dan Tahapan Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha BPR Secara Sukarela
BAB III
Rencana perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Umum.
…
Pemberian persetujuan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
Bagian Kedua Persetujuan Prinsip
Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diajukan oleh Direksi Bank Umum kepada Gubernur Bank Indonesia, dan harus disertai dengan:
a) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam … dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR; b) surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali terakhir (ultimate shareholder) yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan c) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR.
Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip. Bagian Ketiga Persetujuan Perubahan Izin Usaha
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan