DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 Tahun 2013

Nomor: 15/4/PBI/2013
Tahun: 2013
Ditetapkan: 12 Agustus 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyediaan informasi diperlu- kan sistem pelaporan yang terintegrasi yang implementasinya dilakukan secara bertahap dimulai dari penyampaian laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah; Mengingat … Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. 3.Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri atas:

a.perusahaan subsidiari (subsidiary company) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
b.perusahaan partisipasi (participation company) adalah perusahaan anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
c.perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak; dan/atau
d.entitas …
d.entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.
1. 3.Kantor Wilayah Bank adalah kantor Bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu, baik yang melakukan kegiatan operasional maupun tidak melakukan kegiatan operasional.
2. 4.Kantor Cabang adalah kantor cabang dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk Kantor Wilayah Bank yang melakukan kegiatan operasional.
3. 5.Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank dan Kantor Cabang.
4. 6.Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan kamus data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna mendukung pengambilan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan.
5. 7.Laporan Per Kantor adalah Laporan dari Unit Usaha Syariah dan kantor pusat Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan operasional dan Kantor Cabang, termasuk kantor-kantor bank yang berada di bawah koordinasi Kantor Cabang.
6. 8.Laporan Gabungan adalah Laporan per Bank dari kantor pusat Bank Umum Syariah yang menggabungkan laporan dari seluruh kantornya atau dari Unit Usaha Syariah yang menggabungkan laporan dari seluruh kantornya.
7. 9.Laporan Perusahaan Anak adalah Laporan dari kantor pusat Perusahaan Anak yang tidak berbentuk bank, dan seluruh kantor
8. 10.Laporan … cabang … cabang Perusahaan Anak baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia.
9. 10.Laporan Konsolidasi adalah Laporan yang merupakan konsolidasi dari Laporan Gabungan Bank Umum Syariah dan laporan Perusahaan Anak termasuk Perusahaan Anak yang berbentuk bank.
10. 11.Penyampaian Laporan Secara Online, yang selanjutnya disebut Online, adalah penyampaian Laporan secara langsung melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia.
11. 12.Penyampaian Laporan Secara Offline, yang selanjutnya disebut Offline, adalah penyampaian rekaman Laporan dalam media perekaman data elektronik disertai hasil cetak komputer (hardcopy) kepada Bank Indonesia.
12. 13.Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAPOR

Pasal 2

(1)Bank Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
(2)Bank Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Laporan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan kepada Bank Indonesia.

Pasal 3

Bank Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang mengatur penyesuaian penyajian data dari format pembukuan intern Bank Pelapor menjadi format Laporan.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Bank Pelapor wajib menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bank Indonesia.
(2)Petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
(3)Penunjukan petugas dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi Bank dan/atau pimpinan Kantor Cabang.
(4)Dalam hal terjadi perubahan petugas dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 5

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas 4 (empat) cakupan Laporan yaitu:
1. a.Laporan Per Kantor;
2. b.Laporan Gabungan;
3. c.Laporan Perusahaan Anak; dan
4. d.Laporan Konsolidasi.
(2)Ketentuan mengenai pedoman penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

(1)Laporan Per Kantor wajib disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan operasional dan Kantor Cabang.
(2)Dalam …
(2)Dalam hal Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah, atau Kantor Wilayah Bank tidak melakukan kegiatan operasional, maka laporan Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah, atau Kantor Wilayah Bank yang tidak melakukan kegiatan operasional digabungkan dengan Laporan Per Kantor dari Kantor Cabang yang ditunjuk.
(3)Dalam hal Bank Pelapor telah mampu menyusun dan menyampaikan Laporan Per Kantor dari seluruh atau sebagian Kantor Cabang secara terpusat atau sentralisasi, Laporan Per Kantor dapat disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah atau Kantor Cabang yang ditunjuk sebagai koordinator.
(4)Laporan Per Kantor yang disampaikan secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bisa diidentifikasi untuk masing-masing kantor.
(5)Bank Pelapor yang telah mampu menyusun Laporan Per Kantor secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1.

Pasal 7

Laporan Gabungan wajib disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah dan kantor pusat Bank Umum Syariah yang memiliki Kantor Cabang.

Pasal 8

Laporan Perusahaan Anak wajib disampaikan oleh kantor pusat Bank Umum Syariah.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyediaan informasi diperlu- kan sistem pelaporan yang terintegrasi yang implementasinya dilakukan secara bertahap dimulai dari penyampaian laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah; Mengingat … Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. 3.Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri atas:

a.perusahaan subsidiari (subsidiary company) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
b.perusahaan partisipasi (participation company) adalah perusahaan anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
c.perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak; dan/atau
d.entitas …
d.entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.
1. 3.Kantor Wilayah Bank adalah kantor Bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu, baik yang melakukan kegiatan operasional maupun tidak melakukan kegiatan operasional.
2. 4.Kantor Cabang adalah kantor cabang dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk Kantor Wilayah Bank yang melakukan kegiatan operasional.
3. 5.Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank dan Kantor Cabang.
4. 6.Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan kamus data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna mendukung pengambilan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan.
5. 7.Laporan Per Kantor adalah Laporan dari Unit Usaha Syariah dan kantor pusat Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan operasional dan Kantor Cabang, termasuk kantor-kantor bank yang berada di bawah koordinasi Kantor Cabang.
6. 8.Laporan Gabungan adalah Laporan per Bank dari kantor pusat Bank Umum Syariah yang menggabungkan laporan dari seluruh kantornya atau dari Unit Usaha Syariah yang menggabungkan laporan dari seluruh kantornya.
7. 9.Laporan Perusahaan Anak adalah Laporan dari kantor pusat Perusahaan Anak yang tidak berbentuk bank, dan seluruh kantor
8. 10.Laporan … cabang … cabang Perusahaan Anak baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia.
9. 10.Laporan Konsolidasi adalah Laporan yang merupakan konsolidasi dari Laporan Gabungan Bank Umum Syariah dan laporan Perusahaan Anak termasuk Perusahaan Anak yang berbentuk bank.
10. 11.Penyampaian Laporan Secara Online, yang selanjutnya disebut Online, adalah penyampaian Laporan secara langsung melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia.
11. 12.Penyampaian Laporan Secara Offline, yang selanjutnya disebut Offline, adalah penyampaian rekaman Laporan dalam media perekaman data elektronik disertai hasil cetak komputer (hardcopy) kepada Bank Indonesia.
12. 13.Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAPOR

Pasal 2

(1)Bank Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
(2)Bank Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Laporan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan kepada Bank Indonesia.

Pasal 3

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Bank Pelapor wajib menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bank Indonesia.
(2)Petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
(3)Penunjukan petugas dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi Bank dan/atau pimpinan Kantor Cabang.
(4)Dalam hal terjadi perubahan petugas dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 5

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas 4 (empat) cakupan Laporan yaitu:
1. a.Laporan Per Kantor;
2. b.Laporan Gabungan;
3. c.Laporan Perusahaan Anak; dan
4. d.Laporan Konsolidasi.
(2)Ketentuan mengenai pedoman penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

(1)Laporan Per Kantor wajib disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan operasional dan Kantor Cabang.
(2)Dalam …
(2)Dalam hal Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah, atau Kantor Wilayah Bank tidak melakukan kegiatan operasional, maka laporan Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah, atau Kantor Wilayah Bank yang tidak melakukan kegiatan operasional digabungkan dengan Laporan Per Kantor dari Kantor Cabang yang ditunjuk.
(3)Dalam hal Bank Pelapor telah mampu menyusun dan menyampaikan Laporan Per Kantor dari seluruh atau sebagian Kantor Cabang secara terpusat atau sentralisasi, Laporan Per Kantor dapat disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah atau Kantor Cabang yang ditunjuk sebagai koordinator.
(4)Laporan Per Kantor yang disampaikan secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bisa diidentifikasi untuk masing-masing kantor.
(5)Bank Pelapor yang telah mampu menyusun Laporan Per Kantor secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1.

Pasal 7

Laporan Gabungan wajib disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah dan kantor pusat Bank Umum Syariah yang memiliki Kantor Cabang.

Pasal 8

Laporan Perusahaan Anak wajib disampaikan oleh kantor pusat Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAPOR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAPOR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008