Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tahun 2017
- Nomor
- 19/10/PBI/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 65
www.peraturan.go.id 2017, No.204
menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2017, No.204
www.peraturan.go.id 2017, No.204
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
BAB III KEWAJIBAN PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME Bagian Kesatu Kewajiban dan Cakupan Program APU dan PPT
BAB III
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan APU dan PPT yang meliputi:
www.peraturan.go.id 2017, No.204
Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:
Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit mencakup hal sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.204
Bagian Ketiga Kebijakan dan Prosedur Tertulis
Bagian Keempat Proses Manajemen Risiko
Bagian Kelima Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, paling sedikit berupa: www.peraturan.go.id 2017, No.204
Bagian Keenam Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e paling sedikit berupa:
Bagian Ketujuh Penerapan APU dan PPT pada Kelompok Usaha
www.peraturan.go.id 2017, No.204
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen