Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000
- Nomor
- 2/15/PBI/2000
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanMengingat … (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/150/KEP/DIR TANGGAL 12 NOVEMBER 1998 TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT Pasal I … Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 12 dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 12
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 J uni 2000 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 89 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 2/ 15 /PBI/2000 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/150/KEP/DIR TANGGAL 12 NOVEMBER 1998 TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT I. UMUM Pelaksanaan program pemulihan perekonomian nasional dimulai dengan penerapan berbagai langkah-langkah dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional yang antara lain dilaksanakan melalui program penjaminan pemerintah, program rekapitalisasi perbankan dan pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan. Langkah selanjutnya dalam program pemulihan perekonomian nasional tersebut adalah melalui restrukturisasi perusahaan. Program restrukturisasi perusahaan sangat erat kaitannya untuk mendukung perbaikan sisi aktiva perbankan melalui program restrukturisasi kredit. Dalam pelaksanaannya, program restrukturisasi kredit dan restrukturisasi perusahaan yang dilaksanakan selama ini mengalami berbagai kendala dan salah satunya adalah berupa adanya ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati- hatian dalam pengelolaan Bank. Sehubungan dengan permasalahan tersebut serta dengan mempertimbangkan bahwa restrukturisasi kredit dan restrukturisasi perusahaan manusia … pada … pada gilirannya dapat memperbaiki sisi aktiva perbankan dan mendorong pergerakan sektor riil maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan kehati-hatian khususnya mengenai batas waktu penarikan Penyertaan Bank dalam rangka restrukturisasi kredit. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3972 DPNP
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan