Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000
- Nomor
- 2/16/PBI/2000
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/177/KEP/DIR TANGGAL 31 DESEMBER 1998 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 15
i). untuk Pelampauan BMPK yang terjadi sebelum dan sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini selambat- lambatnya pada tanggal 31 Mei 2001; ii) untuk … ii) untuk Pelampauan BMPK yang terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini adalah selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang lebih lama antara 9 (sembilan) bulan sejak action plan disetujui oleh Bank Indonesia dengan batas waktu tanggal 31 Mei 2001.”
“Pasal 15A Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi oleh lembaga resmi, target waktu penyelesaian Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang lebih lama antara 9 (sembilan) bulan sejak disetujuinya action plan oleh Bank Indonesia dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2002.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juni 2000 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 90 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 2/ 19 /PBI/2000 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/177/KEP/DIR TANGGAL 31 DESEMBER 1998 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM I. UMUM Pelaksanaan program pemulihan perekonomian nasional dimulai dengan penerapan berbagai langkah-langkah dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional yang antara lain dilaksanakan melalui program penjaminan pemerintah, program rekapitalisasi perbankan dan pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan. Langkah selanjutnya dalam program pemulihan perekonomian nasional tersebut adalah melalui restrukturisasi perusahaan. Program restrukturisasi perusahaan sangat erat kaitannya untuk mendukung perbaikan sisi aktiva perbankan melalui program restrukturisasi kredit. Dalam pelaksanaannya, program restrukturisasi kredit dan restrukturisasi perusahaan yang dilaksanakan selama ini mengalami berbagai kendala dan salah satunya adalah berupa adanya ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank. Sehubungan dengan permasalahan tersebut serta dengan mempertimbangkan bahwa restrukturisasi kredit dan restrukturisasi perusahaan pada … pada gilirannya dapat memperbaiki sisi aktiva perbankan dan mendorong pergerakan sektor riil maka perlu dilakukan penyesuaian sementara terhadap ketentuan kehati-hatian khususnya mengenai perpanjangan batas waktu penyelesaian Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Perpanjangan batas waktu penyelesaian Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit diberikan mengingat adanya fakta bahwa dalam masa krisis ekonomi pelampauan tersebut diakibatkan oleh peningkatan kurs valuta asing dan penurunan modal Bank, serta untuk memberikan dukungan terhadap program restrukturisasi perusahaan yang dilakukan oleh lembaga resmi yaitu Prakarsa Jakarta dan Satuan Tugas Restrukturisasi Kredit Bank Indonesia. Selain penyesuaian sementara terhadap ketentuan kehati-hatian tersebut, Badan Penyehatan Perbankan Nasional dapat membantu mengatasi permasalahan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit perbankan melalui pemberian jaminan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (3) Huruf a dan huruf b Cukup Jelas Angka 2 … Angka 2
Yang dimaksud dengan lembaga resmi adalah Prakarsa Jakarta dan Satuan Tugas Restrukturisasi Kredit Bank Indonesia.
Ayat (1) Dalam penyelesaian Pelampauan BMPK, pemberian jaminan oleh BPPN disetarakan dengan jaminan oleh Pemerintah Pusat sehingga dikecualikan dari perhitungan BMPK. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan irrevocable adalah jaminan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan Bank dan BPPN. Huruf b Klaim diajukan apabila Pelampauan BMPK belum terselesaikan sampai dengan batas waktu penyelesaian Pelampauan BMPK sesuai jadwal angsuran kredit yang ada. Huruf c Cukup jelas Huruf d … Huruf d Nilai jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini wajib disesuaikan apabila terjadi peningkatan nilai Pelampauan BMPK. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3973 DPNP
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan