DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/5/PBI/2000

Nomor: 2/5/PBI/2000
Tahun: 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengurangi risiko kredit, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian secara sungguh-sungguh dalam penyediaan dana;
c.bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Penyediaan Dana oleh Bank Yang Dijamin Bank Lain dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN … Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN DANA OLEH BANK YANG DIJAMIN BANK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2.Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank;
3.Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
4.Peringkat Investasi (Investment Grade) adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat terkemuka;
5.Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antarbank, termasuk komitmen dan kontinjensi.

Pasal 2

(1)Bagian Penyediaan Dana kepada pihak terkait untuk setiap peminjam atau kelompok peminjam yang dijamin oleh bank lain tidak diperhitungkan dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Modal Bank.
(2)Bagian Penyediaan Dana kepada pihak tidak terkait untuk setiap peminjam atau kelompok peminjam yang dijamin oleh bank lain tidak diperhitungkan dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar : Setinggi- …
1. a.70% (tujuh puluh perseratus) dari Modal Bank sampai dengan akhir tahun 2001;
2. b.75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Modal Bank selama tahun 2002;
3. c.80% (delapan puluh perseratus) dari Modal Bank sejak tanggal 1 Januari 2003.
(3)Bank lain yang menjamin Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan memiliki:
1. a.Peringkat Investasi; dan
2. b.total aset yang termasuk dalam peringkat 200 (dua ratus) besar dunia.

Pasal 3

(1)Jaminan yang diberikan oleh bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bersifat irrevocable;
2. b.harus dapat dicairkan selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diajukannya klaim;
3. c.mempunyai jangka waktu sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
4. d.tidak dijamin oleh Bank.
(2)Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima selambat - lambatnya :
1. a.90 hari sejak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya walaupun Penyediaan Dana belum jatuh tempo; atau
2. b.pada saat tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo.

Pasal 4

(1)Penyediaan Dana berupa penempatan pada bank lain yang tidak menjadi peserta program penjaminan Pemerintah, tidak diperhitungkan dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Modal Bank.

Pasal 4

…

(2)Bank lain yang menerima penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan memiliki:
1. a.Peringkat Investasi; dan
2. b.total aset yang termasuk dalam peringkat 200 (dua ratus) besar dunia.

Pasal 5

Peringkat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 4 ayat

(2)huruf a ditetapkan dengan predikat minimal :
1. a.BBB atau setara dari lembaga pemeringkat Standard & Poors; dan
2. b.Baa atau setara dari lembaga pemeringkat Moody’s; atau
3. c.Setara dengan huruf a dan huruf b dar i lembaga pemeringkat lain yang disetujui Bank Indonesia.

Pasal 6

Penetapan mengenai Peringkat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan peringkat total aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan Pasal 4 ayat

(2)huruf b dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

(1)Bank yang memiliki Penyediaan Dana yang dijamin oleh bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap bulan sesuai dengan format dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditandatangani oleh seorang pejabat yang berwenang, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diterima oleh Bank Indonesia sebagai satu kesatuan dengan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Pasal 8

Indonesia…

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi yang sama dengan sanksi penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengurangi risiko kredit, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian secara sungguh-sungguh dalam penyediaan dana;
c.bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Penyediaan Dana oleh Bank Yang Dijamin Bank Lain dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN … Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN DANA OLEH BANK YANG DIJAMIN BANK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2.Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank;
3.Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
4.Peringkat Investasi (Investment Grade) adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat terkemuka;
5.Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antarbank, termasuk komitmen dan kontinjensi.

Pasal 2

(1)Bagian Penyediaan Dana kepada pihak terkait untuk setiap peminjam atau kelompok peminjam yang dijamin oleh bank lain tidak diperhitungkan dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Modal Bank.
(2)Bagian Penyediaan Dana kepada pihak tidak terkait untuk setiap peminjam atau kelompok peminjam yang dijamin oleh bank lain tidak diperhitungkan dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar : Setinggi- …
1. a.70% (tujuh puluh perseratus) dari Modal Bank sampai dengan akhir tahun 2001;
2. b.75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Modal Bank selama tahun 2002;
3. c.80% (delapan puluh perseratus) dari Modal Bank sejak tanggal 1 Januari 2003.
(3)Bank lain yang menjamin Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan memiliki:
1. a.Peringkat Investasi; dan
2. b.total aset yang termasuk dalam peringkat 200 (dua ratus) besar dunia.

Pasal 3

(1)Jaminan yang diberikan oleh bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bersifat irrevocable;
2. b.harus dapat dicairkan selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diajukannya klaim;
3. c.mempunyai jangka waktu sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
4. d.tidak dijamin oleh Bank.
(2)Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima selambat - lambatnya :
1. a.90 hari sejak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya walaupun Penyediaan Dana belum jatuh tempo; atau
2. b.pada saat tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo.

Pasal 4

(1)Penyediaan Dana berupa penempatan pada bank lain yang tidak menjadi peserta program penjaminan Pemerintah, tidak diperhitungkan dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Modal Bank.

Pasal 4

…

(2)Bank lain yang menerima penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan memiliki:
1. a.Peringkat Investasi; dan
2. b.total aset yang termasuk dalam peringkat 200 (dua ratus) besar dunia.

Pasal 5

Peringkat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 4 ayat

(2)huruf a ditetapkan dengan predikat minimal :
1. a.BBB atau setara dari lembaga pemeringkat Standard & Poors; dan
2. b.Baa atau setara dari lembaga pemeringkat Moody’s; atau
3. c.Setara dengan huruf a dan huruf b dar i lembaga pemeringkat lain yang disetujui Bank Indonesia.

Pasal 6

Penetapan mengenai Peringkat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan peringkat total aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan Pasal 4 ayat

(2)huruf b dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

(1)Bank yang memiliki Penyediaan Dana yang dijamin oleh bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap bulan sesuai dengan format dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditandatangani oleh seorang pejabat yang berwenang, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diterima oleh Bank Indonesia sebagai satu kesatuan dengan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Pasal 8

Indonesia…

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi yang sama dengan sanksi penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.