DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yaitu tentang ketentuan umum, Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah, sanksi dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian pengaturan terkait acuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar yang terkait dengan pemenuhan giro rasio intermediasi makroprudensial syariah dan penyangga likuiditas makroprudensial syariah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16/BI); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:
1.Nomor 21/12/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6422);
2.Nomor 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6560);
3.Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6745);
4.Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16/BI), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 21, angka 28, angka 29, dan angka 30 Pasal 1 dihapus, serta angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 24a Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah UUS sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4.Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
6.Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
7.Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia. 7a. Dana Bank Indonesia-Fast Payment adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Indonesia-Fast Payment untuk melakukan setelmen dana.
8.Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
9.Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:

a.kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
b.surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK, terhadap:
a.DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
b.surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
c.pinjaman yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.
1. 10.Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut RIM Syariah adalah rasio hasil perbandingan antara:
a.Pembiayaan yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
b.surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUS atau UUS, terhadap:
a.DPK BUS atau DPK UUS dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
b.surat berharga syariah dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
c.pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan.
1. 11.Giro atas Pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan RIM.
2. 12.Giro atas Pemenuhan RIM Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan RIM Syariah.
3. 13.Target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM.
4. 14.Target RIM Syariah adalah kisaran RIM Syariah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM Syariah.
5. 15.Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum konvensional dan bank umum syariah.
6. 16.KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah.
7. 17.Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
a.Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM kurang dari batas bawah Target RIM; atau
b.Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah kurang dari batas bawah Target RIM Syariah.
1. 18.Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
a.Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM lebih dari batas atas Target RIM; atau
b.Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah lebih dari batas atas Target RIM Syariah.
1. 19.Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.
2. 20.Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut PLM Syariah adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah.
3. 21.Dihapus.
4. 22.Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
5. 23.Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
6. 24.Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter. 24a. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
7. 25.Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
8. 26.Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara, dalam mata uang rupiah.
9. 27.Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara atau sukuk negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara, dalam mata uang rupiah.
10. 28.Dihapus.
11. 29.Dihapus.
12. 30.Dihapus. 30a. Dihapus. 30b. Dihapus.
13. 31.Dihapus.
14. 32.Dihapus.
15. 33.Dihapus.
16. 34.Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas.
17. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 29 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.sanksi kewajiban membayar.
(2)Dihapus.
(3)Ketentuan mengenai sanksi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2)dan Pasal 17A ayat (3) dikenai sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.sanksi kewajiban membayar.
(2)Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17A ayat (4) dikenai sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.sanksi kewajiban membayar.
(3)Ketentuan mengenai sanksi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran batas waktu penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

4.Pasal 32A dihapus.
5.Pasal 33 dihapus. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2026 GUBERNUR BANK INDONESIA, Œ PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH I. UMUM Untuk mendorong intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas serta untuk mendukung ketahanan likuiditas perbankan sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan evaluasi implementasi kebijakan mengenai RIM dan PLM bagi BUK, BUS, dan UUS secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan ketentuan RIM dan PLM pada industri perbankan. Berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia, diketahui bahwa perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan kewajiban Giro RIM Syariah dan PLM Syariah menggunakan acuan berupa rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan sertifikat investasi mudarabah antarbank yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini mempertimbangkan frekuensi dan volume transaksi yang terus menurun serta kebutuhan atas acuan yang searah dengan rencana pengembangan pasar uang syariah ke depan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait acuan yang digunakan dalam perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan kewajiban Giro RIM Syariah dan PLM Syariah. Pengaturan rincian teknis terkait sanksi kewajiban membayar diatur dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini, sehingga perlu dilakukan perubahan kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dihapus. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 30

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 32A

Dihapus. Angka 5

Pasal 33

Dihapus. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…