Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/5/PBI/2001
- Nomor
- 3/5/PBI/2001
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3843);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/32/KEP/DIR TANGGAL 29 MEI 1998 TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank sebagai berikut:
“Pasal 2
“Pasal 6
“Pasal 9
(2), akan diumumkan secara rutin setiap bulan oleh Bank Indonesia pada 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan periode penjaminan berlaku dan berlaku selama 1 (satu) bulan.
Pasal III Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Maret 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 23 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 3/ 5 /PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/32/KEP/DIR TANGGAL 29 MEI 1998 TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK I. UMUM Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000 tentang Syarat dan Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum maka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah. Namun demikian dalam hal penetapan maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank yang dijamin oleh Pemerintah sampai saat ini masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penetapan maksimum suku bunga penjaminan tersebut sampai saat ini merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan moneter. Dalam rangka mengurangi pengaruh penetapan maksimum suku bunga yang dijamin Pemerintah terhadap kebijakan moneter maka dianggap perlu untuk mengubah periode pengumuman maksimum suku bunga penjaminan tersebut dari mingguan menjadi bulanan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Angka 2
Ayat (1) Pengumuman melalui Pusat Informasi Pasar Uang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan untuk memberikan kesempatan kepada Bank dalam menyebarkan informasi maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga kepada seluruh cabang-cabangnya. Contoh: Tanggal 1 April 2001 jatuh pada hari Senin. Bank Indonesia akan mengumumkan maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) selambat -lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Hari Senin tanggal 1 April 2001 tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2001. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Angka 3
Ayat (1) Pengumuman melalui Pusat Informasi Pasar Uang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan untuk memberikan kesempatan kepada Bank dalam menyebarkan informasi maksimum suku bunga PUAB kepada seluruh cabang- cabangnya. Contoh: Tanggal 1 April 2001 jatuh pada hari Senin. Bank Indonesia akan mengumumkan maksimum suku bunga PUAB melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Hari Senin tanggal 1 April 2001 tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2001. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas Pasal III Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4082 DPNP
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen