DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bank Indonesia ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yaitu tentang Kewajiban Eksportir yang mengatur terkait pemasukan, penempatan, penggunaan, dan pemanfaatan DHE SDA, kewajiban Bank menatausahakan instrumen penempatan berupa SVBI dan SUVBI sebagai penempatan DHE SDA, memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir dan/atau Bank sesuai ketentuan, pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Eksportir SDA dan Penghapusan jangka waktu maksimal 1 tahun untuk penerimaan bukti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE dan pemenuhan kewajiban pelaporan Devisa Pelaporan Impor.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu dilakukan penyesuaian pengaturan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119/BI); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI) diubah sebagai berikut:
1.Penjelasan ayat (8) Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2.Penjelasan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 18 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
3.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)DHE SDA yang telah dimasukkan Eksportir SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib tetap ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia dengan besaran dan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
(2)Eksportir SDA yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 20 diubah, serta di antara huruf d dan huruf e ayat (3) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1 dan ayat (7) Pasal 20 dihapus, serta di antara ayat (9) dan ayat (10) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9A), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Eksportir SDA menempatkan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ke dalam instrumen berupa:
1. a.Rekening Khusus DHE SDA di LPEI atau di Bank;
2. b.instrumen perbankan;
3. c.instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI; dan/atau
4. d.instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia menetapkan instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan atas penempatan DHE SDA tersebut berdasarkan prinsip:
1. a.sejalan dengan Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam;
2. b.pemanfaatan DHE SDA untuk kebutuhan dalam negeri; dan
3. c.dalam hal terdapat kebutuhan untuk menetapkan instrumen penempatan dan pemanfaatan penempatan DHE SDA lainnya, penetapan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengacu pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(3)Instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan sebagai instrumen penempatan DHE SDA meliputi:
1. a.Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing;
2. b.instrumen perbankan berupa deposito valuta asing;
3. c.instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI berupa promissory note valuta asing;
4. d.instrumen Bank Indonesia berupa term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia; d1. instrumen Bank Indonesia berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia; dan/atau
5. e.instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh Eksportir untuk agunan kredit rupiah dari Bank dan/atau LPEI.
(5)Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dimanfaatkan oleh Eksportir untuk transaksi FX swap Eksportir dengan Bank.
(6)Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf d1, dan huruf e dapat dimanfaatkan oleh Bank sebagai underlying transaksi swap lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia sepanjang terkait dengan penempatan DHE SDA Eksportir.
(7)Dihapus.
(8)Bank Indonesia menetapkan persyaratan dan jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf d1, dan huruf e.
(9)Pemanfaatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) hanya dapat dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(9A)Bank Indonesia dapat menetapkan pemanfaatan lain atas instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(10)Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait dalam menetapkan instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE SDA lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

5.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Bank Indonesia dapat memberikan insentif atas DHE SDA yang dimasukkan pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang ditempatkan pada:
1. a.term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d; dan/atau
2. b.instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d.
(2)Dana dari Rekening Khusus DHE SDA yang ditempatkan ke dalam instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d tidak menjadi komponen dana pihak ketiga yang digunakan dalam perhitungan:
1. a.giro wajib minimum dalam valuta asing;
2. b.rasio intermediasi makroprudensial; dan
3. c.rasio intermediasi makroprudensial syariah.
(3)Penempatan pada term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Eksportir SDA melalui Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

6.Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk DHE SDA selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi dapat digunakan oleh Eksportir SDA untuk penukaran ke rupiah melalui transaksi yang bersifat tunai dan transaksi forward di Bank yang sama sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
(2)Eksportir SDA yang menjadi nasabah LPEI dapat melakukan penukaran ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui LPEI.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penukaran ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

7.Pasal 27 dihapus.
8.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), serta ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Bank wajib menyampaikan informasi dan laporan mengenai pemasukan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan penempatan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
(1A)Bank menatausahakan instrumen penempatan berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d1 sebagai penempatan DHE SDA.
(2)Bank wajib memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir dan/atau Bank sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (9).
(3)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.kewajiban membayar.
(4)Ketentuan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa Bank dan nasabah.
(5)Pengenaan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(6)Informasi pengenaan sanksi administratif kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan oleh Bank Indonesia kepada otoritas terkait.

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Bank wajib memastikan dana yang ditempatkan ke dalam instrumen berupa:
1. a.deposito valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b;
2. b.term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d;
3. c.sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d1; dan/atau
4. d.instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e, berasal dari DHE SDA.
(2)Bank harus memberikan penanda khusus untuk:
1. a.deposito valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
2. b.instrumen dana pihak ketiga yang digunakan Bank untuk penempatan ke dalam term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
3. c.instrumen dana pihak ketiga yang digunakan Bank untuk penempatan ke dalam instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3)Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

10.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2A) dan ayat (2B) sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, Bank, dan LPEI.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengawasan tidak langsung; dan/atau
2. b.pemeriksaan.
(2A)Pengawasan terhadap Eksportir SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
1. a.kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi; dan
2. b.kewajiban pemasukan DHE SDA, penukaran DHE SDA ke rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, dan pemanfaatan DHE SDA untuk selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi.
(2B)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) dilaksanakan berdasarkan PPE yang diberi penanda sumber daya alam baik pada sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi maupun selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(3)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
1. a.meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; dan
2. b.melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  1. 11.Ketentuan ayat (1) Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas terkait:
1. a.kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi; dan
2. b.kewajiban pemasukan DHE SDA untuk selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi, kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
(2)Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi.
(3)Dalam hal terdapat gangguan teknis dalam sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian hasil pengawasan dilakukan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

12.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1)Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya hanya dapat dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor jika telah menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban pemasukan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon kepada Bank Indonesia.
(2)Dalam hal Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor diberikan kepada Pemilik Barang.
(3)Bank Indonesia dapat menginformasikan Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor kepada otoritas terkait.

13.Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Importir hanya dapat dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Impor dalam hal Importir telah memenuhi kewajiban pelaporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(2)Bank Indonesia dapat menginformasikan Importir yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan Impor kepada otoritas terkait. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2025 GUBERNUR BANK INDONESIA, Œ PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR I. UMUM Untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi Indonesia serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah telah melakukan penyesuaian pengaturan mengenai DHE SDA guna meningkatkan efektivitas kebijakan pemasukan dan penempatannya ke dalam sistem keuangan Indonesia. Sejalan dengan telah diterbitkannya perubahan atas pengaturan tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian pengaturan antara lain mengenai:
1. a.kewajiban penempatan DHE SDA;
2. b.penambahan instrumen penempatan DHE SDA berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia serta pemanfaatan instrumen tersebut oleh Eksportir dan Bank; dan
3. c.penggunaan DHE SDA khususnya terkait penukaran DHE SDA ke rupiah. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…