DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 25 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 192

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ciri desain dan bahan baku uang rupiah kertas dan logam, tata cara pengedaran uang rupiah kertas dan logam, kriteria penggantian uang rupiah kertas dan logam yang dicabut dan ditarik dari persediaan, kriteria uang rupiah kertas dan logam yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian, pengelolaan uang rupiah kertas dan logam, koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam perencanaan, pencetakan dan pemusnahan uang rupiah kertas dan logam, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan lingkungan strategis dalam pengelolaan uang rupiah kertas dan logam, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas uang.
3.Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk logam yang terbuat dari logam uang.
4.Uang Rupiah Kertas dan Logam adalah Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam.
5.Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
6.Ciri Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disebut Ciri adalah tanda tertentu pada setiap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Uang Rupiah Kertas dan Logam dari upaya pemalsuan.
7.Desain Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disebut Desain adalah Ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman.
8.Bahan Baku Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disebut Bahan Baku adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam yang mengandung unsur pengaman.
9.Kertas Uang adalah Bahan Baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah Kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
10.Logam Uang adalah Bahan Baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah Logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
11.Uang Rupiah Tidak Layak Edar yang selanjutnya disebut UTLE adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang terdiri atas Uang Rupiah Lusuh dan Uang Rupiah Rusak.
12.Uang Rupiah Lusuh adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah.
13.Uang Rupiah Rusak adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ukuran dan/atau bentuk fisiknya berubah atau berbeda dari ukuran dan/atau fisik aslinya.
14.Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala nasional atau internasional, dan dapat memiliki Desain yang berbeda dari Uang Rupiah Kertas dan Logam yang beredar.
15.Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
16.Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
17.Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam berdasarkan perkiraan kebutuhan Uang Rupiah dalam periode tertentu.
18.Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Uang Rupiah Kertas dan Logam.
19.Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan
20.Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21.Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22.Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah Kertas dan Logam sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.
23.Perusahaan Percetakan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang selanjutnya disingkat PPU adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pelaksana Pencetakan.
24.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
25.Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut PJPUR adalah penyedia jasa penunjang dalam kegiatan Pengedaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam.

Pasal 2

(1)Uang Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.alat utama perekonomian yang mendukung tercapainya tujuan bernegara; dan
3. c.alat penukar atau pembayar dan pengukur harga.
(3)Uang Rupiah wajib digunakan dalam:
1. a.setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. b.penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
3. c.transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Macam Uang Rupiah terdiri atas:
1. a.Uang Rupiah Kertas;
2. b.Uang Rupiah Logam; dan
3. c.Uang Rupiah digital.
(2)Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk setiap pecahan Uang Rupiah yang dikeluarkan.
(3)Ketentuan mengenai Uang Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 4

(1)Harga Uang Rupiah Kertas dan Logam merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam.
(2)Bank Indonesia menetapkan pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

CIRI, DESAIN, DAN BAHAN BAKU UANG RUPIAH KERTAS DAN LOGAM

Pasal 5

Bank Indonesia menetapkan Ciri, Desain, dan kriteria Bahan Baku Uang Rupiah Kertas dan Logam.

Pasal 6

(1)Ciri Uang Rupiah Kertas dan Logam terdiri atas:
1. a.Ciri umum; dan
2. b.Ciri khusus.
(2)Ciri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
1. a.menunjukkan identitas setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
2. b.membedakan harga atau nilai nominal setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan
3. c.mengamankan setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam dari upaya pemalsuan.

Pasal 7

(1)Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk Uang Rupiah Kertas paling sedikit memuat:
1. a.gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
2. b.frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
3. c.sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
4. d.tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
5. e.nomor seri pecahan;
6. f.teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI …”; dan
7. g.tahun emisi dan tahun cetak.
(2)Selain Ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Rupiah Kertas juga memuat frasa “Bank Indonesia”.

Pasal 8

(1)Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk Uang Rupiah Logam paling sedikit memuat:
1. a.gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
2. b.frasa “Republik Indonesia”;
3. c.sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
4. d.tahun emisi.
(2)Selain Ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Rupiah Logam juga memuat frasa “Bank Indonesia”.

Pasal 9

(1)Setiap pecahan Uang Rupiah Kertas dan Logam selain memiliki Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 juga memiliki Ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada Desain, Bahan Baku, dan teknik cetak.
(2)Ciri khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pasal 10

(1)Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak memuat gambar orang yang masih hidup.
(2)Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah Kertas dan Logam.
(3)Penggunaan gambar pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh Pemerintah dari instansi resmi yang bertanggung jawab dan berwenang menatausahakan gambar dimaksud dan memperoleh persetujuan dari ahli waris.
(4)Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden yang dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah Kertas dan Logam ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Isi peraturan

Teks192PDFHirarki

Memuat teks peraturan…