(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
a.rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah;
b.data kepemilikan berupa:
1.daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
2.daftar …
2.daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi;
dalam hal terjadi perubahan;
c.daftar calon anggota dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku, disertai dengan:
1.contoh tanda tangan dan paraf;
2.identitas dan dokumen sebagai berikut:
i.pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
ii. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor; iii. riwayat hidup; iv. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test ) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
v.surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan vi. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
3.fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing:
i.untuk …
i.untuk Direksi; dan atau ii. untuk anggota dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia;
4.surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan:
i.sebagai anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat; atau ii. sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak- banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.
bagi anggota dewan Komisaris;
5.surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota Direksi sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
6.surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota dewan Komisaris sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris lainnya.
7.surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota dewan Direksi sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris lainnya.
8.surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
dalam hal terjadi perubahan;
d.rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia;
e.rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan);
f.rencana kerja (business plan) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syariah;
2.rencana …
2.rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
3.proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank akan melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
g.pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan dan skala kewenangan;
h.sistem dan prosedur kerja mengenai Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
i.rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
j.daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen identitas berupa fotokopi KTP, pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm, riwayat hidup, surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah berpengalaman;
(2)Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
a.dalam hal perorangan wajib disertai dengan:
1.dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 2 i, 2 ii, 2 iii dan 2 v;
2.surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
3.surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus) dan atau Pemegang Saham Pengendali dari bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan … ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b.dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
1.akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
2.dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 2 i, 2 ii, 2 iii, 2 iv dan 2 v dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;
3.rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
4.daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
5.laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
6.seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
7.surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.