Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/11/PBI/2002
- Nomor
- 4/11/PBI/2002
- Tahun
- 2002
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit bank umum pascatragedi Bali dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCATRAGEDI BALI.
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
Penggolongan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk Kredit yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 20 Desember 2002 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/ /PBI/2002 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCATRAGEDI BALI UMUM Sebagaimana dimaklumi peristiwa tragedi Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 diperkirakan akan memberikan dampak pada perekonomian Indonesia khususnya di Propinsi Bali. Nasabah debitur yang terkena dampak tragedi Bali diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Kredit. Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum dalam rangka memberikan kesempatan bagi nasabah debitur untuk melakukan perbaikan usaha guna mendukung pemulihan perekonomian di Propinsi Bali. PASAL DEMI PASAL
Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Termasuk dalam pengertian Kredit adalah Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Angka 3 Cukup jelas.
Ayat (1) Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan pembukaan letter of credit. Perhitungan batas pemberian fasilitas kredit atau penyediaan dana lain berlaku baik untuk debitur individual maupun debitur grup serta untuk seluruh fasilitas yang diterima dari 1 (satu) Bank. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini. Sesuai ketentuan yang berlaku, Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari aktiva produktif dengan kualitas Lancar. Dengan demikian Bank dapat membentuk PPAP lebih dari ketentuan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas.
Penggolongan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dan tidak memenuhi kriteria dalam Pasal ini, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Kredit yang berlaku.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan