DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar kebijakan sistem pembayaran, kerangka kerja kebijakan sistem pembayaran, perumusan kebijakan sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan sistem pembayaran, pelaoran dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, akuntabilitas dan transparasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, diperlukan penguatan kerangka kerja kebijakan sistem pembayaran sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia;
c.bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk penguatan kerangka kerja kebijakan sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Sistem Pembayaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BKBI adalah integrasi kebijakan yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung, untuk menghasilkan kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
2.Kebijakan Bank Indonesia adalah keputusan dan/atau tindakan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja.
3.Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank Indonesia yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
4.Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank Indonesia untuk menopang Kebijakan Utama.
5.Kebijakan Sistem Pembayaran adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna memelihara stabilitas sistem pembayaran.
6.Stabilitas Sistem Pembayaran adalah kestabilan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya yang sangat penting dalam mendukung stabilitas rupiah dan sistem keuangan serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
7.Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
8.Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah kertas dan logam yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
9.Pengelolaan Uang Rupiah Digital adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan uang rupiah digital.
10.Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kebijakan Sistem Pembayaran didasarkan pada prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
b.menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran; dan
c.menjadi acuan bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran.

BAB II

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(2)Stabilitas Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan stabilitas nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 5

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank Indonesia mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (pro-stability) dengan pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

Pasal 6

(1)Kebijakan Sistem Pembayaran merupakan bagian dari BKBI.
(2)Kebijakan Sistem Pembayaran memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan Kebijakan Utama lainnya untuk mencapai tujuan Bank Indonesia.
(3)Kebijakan Pendukung secara sendiri dan/atau bersama- sama menopang Kebijakan Sistem Pembayaran dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Kebijakan Sistem Pembayaran dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip:

a.forward-looking;
b.sasaran yang jelas;
c.praktik terbaik (best practices) internasional;
d.sinergi antarotoritas lintas sektor dan industri, dengan tetap menjaga independensi kebijakan; dan
e.tata kelola yang baik dari sisi akuntabilitas dan transparansi.

BAB III

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 8

(1)Sasaran Kebijakan Sistem Pembayaran yaitu:
1. a.velositas yang cepat, mudah, dan murah;
2. b.struktur industri penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang sehat dan efisien;
3. c.infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan stabil; dan
4. d.ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, yang saling terkait dan sinergis guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(2)Sasaran velositas yang cepat, mudah, dan murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercermin dari velositas yang menunjukkan akseptasi tinggi dari masyarakat dan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran.
(3)Sasaran struktur industri penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang sehat dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercermin dari struktur yang saling terhubung dan terintegrasi antar penyelenggara jasa Sistem Pembayaran, tertata, dan berdaya saing tinggi.
(4)Sasaran infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercermin dari infrastruktur yang berdaya tahan, memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi, melindungi penggunanya dari risiko, dan terintegrasi.
(5)Sasaran ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercermin dari tersedianya uang rupiah yang layak edar, aman, denominasi sesuai, dan/atau tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.

Pasal 9

(1)Untuk mencapai sasaran velositas yang cepat, mudah, dan murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga dan layanan, penyelenggaraan, dan pelindungan konsumen yang dilakukan melalui instrumen:
1. a.pengaturan;
2. b.perizinan;
3. c.perluasan akseptasi;
4. d.penguatan literasi;
5. e.pengawasan terhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran; dan
6. f.instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Untuk mencapai sasaran struktur industri penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang sehat dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menetapkan kebijakan kepesertaan dan aktivitas usaha, serta manajemen risiko penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang dilakukan melalui instrumen:
1. a.pengaturan;
2. b.perizinan;
3. c.penetapan;
4. d.pengawasan terhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran; dan
5. e.instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Untuk mencapai sasaran infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Bank Indonesia menetapkan kebijakan pengelolaan infrastruktur yang dilakukan melalui instrumen:
1. a.pengaturan;
2. b.penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur Sistem Pembayaran;
3. c.pengawasan terhadap penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran; dan
4. d.instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)Untuk mencapai sasaran ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, Bank Indonesia menetapkan kebijakan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan melalui instrumen:
1. a.pengaturan;
2. b.penyediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dan berkualitas;
3. c.penguatan proses bisnis pengedaran uang rupiah;
4. d.penetapan standardisasi dan pengembangan infrastruktur pengelolaan uang rupiah;
5. e.penguatan dan pengawasan terhadap industri pengelolaan uang rupiah;
6. f.penguatan edukasi dan literasi; dan
7. g.instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Dalam melakukan pengelolaan lalu lintas devisa guna mendukung Stabilitas Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menggunakan instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…