DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar kebijakan moneter, kerangka kerja kebijakan moneter, perumusan kebijakan moneter, pelaksanaan kebijakan moneter, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, akuntabilitas dan transparasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, diperlukan penguatan kerangka kerja kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia;
c.bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk penguatan kerangka kerja kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/8/PBI/2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Moneter; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN MONETER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BKBI adalah integrasi kebijakan yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk menghasilkan kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
2.Kebijakan Bank Indonesia adalah keputusan dan/atau tindakan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja.
3.Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank Indonesia yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
4.Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank Indonesia untuk menopang Kebijakan Utama.
5.Kebijakan Moneter adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
6.Kebijakan Sistem Pembayaran adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna memelihara stabilitas sistem pembayaran.
7.Kebijakan Makroprudensial adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
8.Stabilitas Nilai Rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa yang secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah yang diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
9.Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:

a.kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
b.transaksi pinjam-meminjam uang;
c.transaksi derivatif suku bunga; dan
d.transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
1. 10.Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran bank notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
2. 11.Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kebijakan Moneter didasarkan pada prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan Kebijakan Moneter dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Moneter agar sejalan dengan tugas dan wewenang dalam pencapaian tujuan Bank Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
b.menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Moneter; dan
c.menjadi acuan bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan Moneter.

BAB II

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN MONETER

Pasal 4

(1)Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mencapai Stabilitas Nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(2)Stabilitas Nilai Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 5

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), Bank Indonesia mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (pro-stability) dengan pertumbuhan ekonomi (pro- growth).

Pasal 6

(1)Kebijakan Moneter merupakan bagian dari BKBI.
(2)Kebijakan Moneter memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan Kebijakan Utama lainnya untuk mencapai tujuan Bank Indonesia.
(3)Kebijakan Pendukung secara sendiri dan/atau bersama-sama menopang Kebijakan Moneter dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip:

a.preemptive, forward looking, dan ahead the curve;
b.perumusan secara terukur dan berhati-hati;
c.pengaruh lebih besar pada sisi permintaan;
d.pertimbangan dampak global terhadap domestik;
e.penguatan oleh Kebijakan Pendukung;
f.sinergi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan Pemerintah lainnya; dan
g.dukungan komunikasi untuk mengelola ekspektasi pelaku ekonomi.

BAB III

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER

Pasal 8

(1)Sasaran Kebijakan Moneter yaitu:
1. a.inflasi yang rendah dan stabil;
2. b.nilai tukar rupiah yang stabil; dan
3. c.cadangan devisa negara yang cukup, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(2)Sasaran Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
1. a.pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang didukung oleh nilai tukar rupiah yang stabil; dan
2. b.pencapaian sasaran nilai tukar rupiah yang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang didukung oleh cadangan devisa negara yang cukup.
(3)Dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan menjaga inflasi dalam kisaran sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(4)Dalam mencapai sasaran nilai tukar rupiah yang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan menjaga nilai tukar sesuai dengan nilai tukar fundamental.
(5)Dalam mencapai sasaran cadangan devisa negara yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kebijakan Moneter dilaksanakan dengan menjaga cadangan devisa negara pada level yang dianggap cukup untuk:
1. a.melaksanakan Kebijakan Moneter; dan
2. b.memenuhi kewajiban luar negeri dalam valuta asing.

Pasal 9

(1)Untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:
1. a.instrumen suku bunga; dan
2. b.instrumen pendukung.
(2)Instrumen suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.BI-Rate;
2. b.suku bunga penempatan dana ke Bank Indonesia (deposit facility rate) dan penyediaan dana dari Bank Indonesia (lending facility rate);
3. c.suku bunga transaksi lainnya dengan Bank Indonesia; dan
4. d.instrumen suku bunga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Instrumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.instrumen pengelolaan likuiditas;
2. b.instrumen pengendalian moneter di Pasar Uang dalam mata uang rupiah;
3. c.instrumen pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dalam mata uang rupiah; dan
4. d.instrumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

(1)Untuk mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa nilai tukar rupiah yang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:
1. a.instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah; dan
2. b.instrumen pendukung.
(2)Instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.intervensi pada pasar spot;
2. b.intervensi pada pasar derivatif; dan
3. c.instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Instrumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.instrumen pengelolaan likuiditas;
2. b.instrumen pengendalian moneter di Pasar Uang dalam mata uang valuta asing dan Pasar Valuta Asing;
3. c.instrumen pengelolaan lalu lintas devisa;
4. d.instrumen pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dalam mata uang valuta asing dan Pasar Valuta Asing; dan
5. e.instrumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)Ketentuan mengenai instrumen pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan lalu lintas devisa.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…