DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 29 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yaitu tentang: a. penambahan instrumen penempatan DHE SDA berupa surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing; b. penggunaan DHE SDA, khususnya terkait batasan DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah serta pengawasannya oleh Bank Indonesia; dan c. kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus terkait perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah telah menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139/BI);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119/BI); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139/BI) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2.Bank Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Bank BUMN adalah Bank badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
3.Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
4.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
5.Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.
6.Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah Devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
7.Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
8.Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor selain Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE Non-SDA adalah DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan selain sumber daya alam.
9.Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
10.Eksportir Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Eksportir SDA adalah Eksportir dalam kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
11.Eksportir Non-Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Eksportir Non-SDA adalah Eksportir dalam kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan selain sumber daya alam.
12.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
13.Devisa Pembayaran Impor yang selanjutnya disingkat DPI adalah Devisa yang digunakan untuk membayar Impor.
14.Importir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum, yang melakukan Impor.
15.Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah penyelenggara pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
16.Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
17.Pemberitahuan Pabean Impor yang selanjutnya disingkat PPI adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
18.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
19.Rekening Khusus DHE SDA adalah rekening khusus DHE SDA sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
20.Laporan DHE adalah laporan yang menjelaskan informasi data kepabeanan dan penerimaan DHE yang disampaikan oleh Eksportir.
21.Laporan DPI adalah laporan yang menjelaskan informasi data kepabeanan dan pembayaran DPI yang disampaikan oleh Importir.
22.Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
23.Transfer Dana Keluar adalah transaksi berupa transfer dana keluar dari pengirim dana.
24.Transfer Dana Masuk adalah transaksi berupa transfer dana masuk ke penerima dana.
25.Nilai Ekspor adalah nilai Ekspor free on board yang tercantum pada PPE.
26.Nilai Impor adalah nilai Impor cost, insurance, and freight yang tercantum pada PPI.
27.Maklon adalah pemberian jasa untuk proses penyelesaian suatu barang tertentu dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai maklon.
28.Nilai Maklon adalah nilai yang diperoleh dari kegiatan Maklon yang tercantum pada PPE.
29.Pihak yang Tunduk kepada Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Pihak dalam Kontrak Migas adalah operator dan/atau pemegang participating interest beserta para penggantinya dari waktu ke waktu, yang tercatat di otoritas yang berwenang.
30.Pemilik Barang adalah Eksportir atau Importir yang menggunakan PJT.
31.Message Financial Transaction Messaging System yang selanjutnya disebut Message FTMS adalah kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi.
32.Telegraphic Transfer yang selanjutnya disingkat TT adalah jenis transfer dana melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana.
33.Laporan Transaksi Non-Telegraphic Transfer yang selanjutnya disebut Laporan Transaksi Non-TT adalah laporan yang disampaikan Bank atas transaksi non-TT.
34.Bulan PPE adalah bulan pendaftaran yang diperoleh dari informasi tanggal pendaftaran yang tercantum pada PPE.
35.Bulan PPI adalah bulan pendaftaran yang diperoleh dari informasi tanggal pendaftaran yang tercantum pada PPI.
36.Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas yang ditetapkan Bank Indonesia.
2.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat

(7), dan ayat (8) Pasal 2 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Eksportir wajib memasukkan seluruh DHE yang diterima ke dalam sistem keuangan Indonesia paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.
(2)Pemasukan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui:
1. a.Bank untuk:
  1. 1.DHE berupa DHE Non-SDA; dan
  2. 2.DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari batasan nominal tertentu; dan
2. b.Bank BUMN untuk DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor paling sedikit sebesar batasan nominal tertentu.
(2A)Batasan nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
(3)Dalam hal DHE diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, Eksportir wajib menyetorkan DHE sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.
(4)Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan penyampaian dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.
(5)Dalam hal batas waktu pemasukan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, pemasukan DHE dan/atau penyetoran DHE dilakukan pada Hari berikutnya.
(6)Nilai DHE yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau nilai DHE yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib sesuai dengan Nilai Ekspor.
(7)Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari batasan nominal tertentu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.
(8)Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor paling sedikit sebesar batasan nominal tertentu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, serta penjelasan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Untuk Ekspor yang berasal dari hasil Maklon, nilai DHE yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) wajib sesuai dengan Nilai Maklon.
(2)Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Maklon dengan selisih paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai DHE yang diterima dinyatakan sesuai dengan Nilai Maklon sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.
(3)Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Maklon dengan selisih melebihi ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai DHE yang diterima dinyatakan sesuai dengan Nilai Maklon jika Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
(4)Eksportir Non-SDA dan Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari batasan nominal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.
(5)Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor paling sedikit sebesar batasan nominal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Eksportir harus menyampaikan informasi secara lengkap, benar, dan tepat waktu mengenai pemasukan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bank Indonesia.
(2)Dalam hal penerimaan DHE dilakukan melalui TT, Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor kepada pembeli untuk dicantumkan pada Message FTMS oleh bank di luar negeri.
(3)Dalam hal penerimaan DHE dilakukan melalui transaksi Non-TT, Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor:
1. a.kepada Bank untuk:
  1. 1.DHE berupa DHE Non-SDA; dan
  2. 2.DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari batasan nominal tertentu; dan
2. b.kepada Bank BUMN untuk DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor paling sedikit sebesar batasan nominal tertentu, untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
(4)Bank Indonesia menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas transaksi TT melalui Message FTMS dan transaksi Non-TT melalui Bank.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pemenuhan kewajiban atas pemasukan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Eksportir SDA melalui Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN.
(2)Dalam hal DHE SDA diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, pemenuhan kewajiban pemasukan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh Eksportir SDA melalui penyetoran ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)DHE SDA yang telah dimasukkan Eksportir SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam valuta asing wajib tetap ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia dengan besaran dan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
(2)Eksportir SDA yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan ayat (1), huruf a dan huruf c ayat (2), huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf d1 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 20 diubah, huruf c ayat

(3)dihapus, serta di antara huruf d1 dan huruf e ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d2, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Eksportir menempatkan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ke dalam instrumen berupa:
1. a.Rekening Khusus DHE SDA di Bank BUMN;
2. b.instrumen perbankan pada Bank BUMN;
3. c.instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia; dan/atau
4. d.instrumen surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara.
(2)Bank Indonesia menetapkan instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan atas penempatan DHE SDA tersebut berdasarkan prinsip:
1. a.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam;
2. b.pemanfaatan DHE SDA untuk kebutuhan dalam negeri; dan
3. c.dalam hal terdapat kebutuhan untuk menetapkan instrumen penempatan dan pemanfaatan atas penempatan DHE SDA lainnya, penetapan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(3)Instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan sebagai instrumen penempatan DHE SDA meliputi:
1. a.Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing di Bank BUMN;
2. b.instrumen perbankan berupa deposito valuta asing pada Bank BUMN;
3. c.dihapus;
4. d.instrumen Bank Indonesia berupa term deposit dalam valuta asing; d1. instrumen Bank Indonesia berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia; d2. instrumen surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam; dan/atau
5. e.instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh Eksportir SDA untuk agunan kredit rupiah dari Bank.
(5)Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dimanfaatkan oleh Eksportir SDA untuk transaksi FX swap Eksportir SDA dengan Bank BUMN.
(6)Instrumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh Bank BUMN sebagai underlying transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia sepanjang terkait dengan penempatan DHE SDA Eksportir SDA.
(7)Dihapus.
(8)Bank Indonesia menetapkan persyaratan dan jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf d, huruf d1, dan huruf e.
(9)Pemanfaatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(9A)Bank Indonesia dapat menetapkan pemanfaatan lain atas instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(10)Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait dalam menetapkan instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE SDA lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Bank Indonesia dapat memberikan insentif atas DHE SDA yang dimasukkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang ditempatkan ke dalam instrumen berupa:
1. a.term deposit dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d; dan/atau
2. b.instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e.
(2)Dana dari Rekening Khusus DHE SDA yang ditempatkan ke dalam instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d tidak menjadi komponen dana pihak ketiga yang digunakan dalam perhitungan:
1. a.giro wajib minimum dalam valuta asing;
2. b.rasio intermediasi makroprudensial; dan
3. c.rasio intermediasi makroprudensial syariah.
(3)Penempatan pada term deposit dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Eksportir SDA melalui Bank BUMN yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

9.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk DHE SDA selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi dapat digunakan Eksportir SDA untuk penukaran ke rupiah melalui transaksi yang bersifat tunai dan transaksi forward di Bank BUMN sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
(2)Eksportir SDA wajib memastikan jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar batasan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
(3)Perhitungan batas maksimal penukaran ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan akumulasi pemasukan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN pada bulan pemasukan DHE SDA.
(4)Eksportir SDA yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e ayat (1) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, di antara huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, serta ayat (2) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN hanya dapat berasal dari:
1. a.DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
2. b.dana dari pencairan instrumen perbankan dan/atau pembayaran bunga instrumen perbankan yang diterbitkan oleh Bank BUMN yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN milik Eksportir SDA yang sama;
3. c.dana yang berasal dari Rekening Khusus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama, baik pada Bank BUMN yang sama maupun pada Bank BUMN yang lain;
4. d.dana dari pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN milik Eksportir SDA yang sama; d1. dana dari penarikan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN milik Eksportir SDA yang sama;
5. e.setoran kekurangan kewajiban penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau setoran kelebihan penukaran ke rupiah dari batasan persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2); dan/atau
6. f.sumber lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Dihapus.
(3)Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
(4)Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN.

11.Pasal 24 dihapus.
12.Pasal 24A dihapus.
13.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…