DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar pengelolaan likuiditas, kerangka pengelolaan likuiditas, perumusan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, akuntabilitas dan transparasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial;

c.bahwa Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian, melalui pengendalian moneter dengan menggunakan cara di antaranya dengan operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing serta pengaturan giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta melakukan pengelolaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
d.bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara berjangka pendek di pasar primer untuk operasi pengendalian moneter;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
1. 2.Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Bank Indonesia adalah keputusan dan/atau tindakan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja.
2.Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank Indonesia yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
3.Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank Indonesia untuk menopang Kebijakan Utama.
4.Kebijakan Moneter adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
5.Kebijakan Sistem Pembayaran adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna memelihara stabilitas sistem pembayaran.
6.Kebijakan Makroprudensial adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
7.Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan adalah perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri.
8.Stabilitas Nilai Rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa yang secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah yang diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain bagi tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
9.Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat SSK adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.
10.Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank umum konvensional atau bank umum syariah dan unit usaha syariah yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga bank umum konvensional atau dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah.
11.Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disebut KLM adalah insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
12.Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan didasarkan pada prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam Peraturan Bank Indonesia ini:

a.menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan pengelolaan likuiditas agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
b.menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan pengelolaan likuiditas; dan
c.menjadi acuan bagi pihak eksternal mengenai pelaksanaan pengelolaan likuiditas, untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

BAB II

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN LIKUIDITAS

Pasal 4

(1)Bank Indonesia mengelola likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
(2)Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penetapan dan pelaksanaan Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, Kebijakan Sistem Pembayaran, dan/atau kebijakan lain yang merupakan kewenangan Bank Indonesia.
(3)Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari bauran Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 5

(1)Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan likuiditas yang sesuai dengan kapasitas perekonomian.
(2)Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan Bank Indonesia untuk mencapai kestabilan nilai rupiah dalam rangka Kebijakan Moneter dengan memperhatikan kondisi makroekenomi.
(3)Pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kondisi sistem keuangan normal.

BAB III

KERANGKA PENGELOLAAN LIKUIDITAS

Pasal 6

Bank Indonesia melaksanakan pengelolaan likuiditas untuk mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian yang konsisten dengan upaya mencapai Stabilitas Nilai Rupiah, dalam rangka mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Pasal 7

Pencapaian sasaran pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen dan/atau mekanisme yang meliputi:

a.pengaturan GWM;
b.pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder;
c.pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder;
d.penempatan dana pada lembaga keuangan dalam rangka pengembangan pasar uang;
e.pembelian surat utang negara berjangka pendek di pasar primer; dan/atau
f.instrumen dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

(1)Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia dapat melakukan pengaturan GWM.
(2)Dalam melakukan pengaturan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberikan insentif pengurangan GWM.
(3)Insentif pengurangan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian KLM kepada bank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan pada sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan/atau inklusi keuangan dan keuangan hijau.
(4)Pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui peningkatan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, penjagaan ketahanan sistem keuangan, dan peningkatan inklusi ekonomi dan inklusi keuangan.
(5)Pengaturan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM.
(6)Pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai KLM.
(7)Selain melalui pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat memberikan insentif pengurangan GWM melalui instrumen dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

(1)Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia dapat melakukan pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder.
(2)Pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.sesuai mekanisme pasar;
2. b.merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan (tradable);
3. c.mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Nilai Rupiah secara terukur; dan
4. d.memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Ketentuan mengenai pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

(1)Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia dapat melakukan pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder.
(2)Surat berharga berkualitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
1. a.bank umum;
2. b.lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat; atau
3. c.lembaga jasa keuangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.sesuai mekanisme pasar;
2. b.merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan (tradable) dan aktif diperdagangkan dalam periode tertentu;
3. c.merupakan surat berharga yang memiliki peringkat tinggi yang memenuhi kriteria Bank Indonesia;
4. d.merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga penerbit surat berharga, yang memenuhi kriteria Bank Indonesia;
5. e.mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Nilai Rupiah secara terukur; dan
6. f.memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)Ketentuan mengenai pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…