DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar pembentukan peraturan di Bank Indonesia, kerangka pembentukan peraturan di Bank Indonesia, jenis, tujuan pembentukan dan materi muatan peraturan dan juknis di Bank Indonesia, tahapan pembentukan peraturan di Bank Indonesia, partisipasi masyarakat, teknik penyusunan, bentuk dan format peraturan di Bank Indonesia,pemanfaatan data dan informasi serta teknologi digital dalam pembentukan peraturan dan juknis di Bank Indonesia, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan peraturan dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional serta memperhatikan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, lingkungan strategis, dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat PBI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2.Peraturan Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat PDG adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia.
3.Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat PADG adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur untuk mengatur pelaksanaan atau operasionalisasi kebijakan dan turunan kebijakan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan mengikat setiap orang atau badan.
4.Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern yang selanjutnya disebut PADG Intern adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur untuk mengatur pelaksanaan atau operasionalisasi kebijakan atau turunan kebijakan Bank Indonesia, yang memuat aturan intern Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan/atau PDG.
5.Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah dokumen atau panduan berisi penjabaran rinci dan teknis yang merupakan implementasi atau operasionalisasi peraturan di Bank Indonesia.
6.Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia.
7.Anggota Dewan Gubernur adalah Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur.
8.Satuan Kerja adalah entitas dalam organisasi Bank Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi guna melaksanakan tugas Bank Indonesia.
9.Satuan Kerja Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah Satuan Kerja yang karena fungsi dan tugasnya dan/atau sesuai penugasan Dewan Gubernur memprakarsai pembentukan peraturan dan/atau Juknis di Bank Indonesia.

Pasal 2

Pembentukan peraturan di Bank Indonesia didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, yang dilakukan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia ini meliputi:

a.memastikan pelaksanaan pembentukan peraturan di Bank Indonesia sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan
b.memberikan landasan hukum dan pedoman pembentukan peraturan di Bank Indonesia.

BAB II

PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

Pasal 4

Pembentukan peraturan di Bank Indonesia bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan dalam menjaga mandat hukum Bank Indonesia, dengan memperhatikan pedoman pembentukan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

a.kejelasan tujuan dan rumusan;
b.konsistensi dan keselarasan;
c.adaptif;
d.keterbukaan; dan
e.dapat diterapkan.

BAB III

KERANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

Pasal 6

Pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilakukan untuk mencapai sasaran tersedianya peraturan yang relevan, harmonis, disusun sesuai kaidah dan standar, serta dapat dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Pasal 7

Objek pengaturan pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia ini terdiri atas:

a.peraturan; dan
b.Juknis, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

Ruang lingkup pengaturan pembentukan peraturan di Bank Indonesia meliputi:

a.jenis, tujuan pembentukan, dan materi muatan peraturan dan Juknis;
b.tahapan pembentukan peraturan;
c.partisipasi masyarakat;
d.teknik penyusunan, bentuk, dan format peraturan;
e.metode omnibus dalam pembentukan peraturan;
f.pemanfaatan data dan informasi serta teknologi digital dalam pembentukan peraturan dan Juknis; dan
g.koordinasi dan sinergi.

BAB IV

JENIS, TUJUAN PEMBENTUKAN, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAN JUKNIS DI BANK INDONESIA

Pasal 9

(1)Jenis peraturan di Bank Indonesia terdiri atas:
1. a.PBI;
2. b.PDG;
3. c.PADG; dan
4. d.PADG Intern.
(2)Selain jenis peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank Indonesia menetapkan Juknis.

Pasal 10

(1)Pembentukan PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
1. a.menjadi pedoman bagi setiap orang atau badan dalam melaksanakan kebijakan Bank Indonesia maupun dalam melaksanakan kegiatan usaha di bawah kewenangan Bank Indonesia; dan
2. b.memastikan kepatuhan setiap orang atau badan terhadap kewajiban dalam PBI.
(2)Pembentukan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
1. a.menjadi pedoman bagi pihak internal dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dan turunan kebijakan Bank Indonesia;
2. b.memastikan pembagian tugas dan wewenang yang jelas sehingga meningkatkan tata kelola Bank Indonesia; dan
3. c.memastikan kepatuhan pihak internal Bank Indonesia terhadap kewajiban dalam PDG melalui evaluasi, monitoring, dan pengenaan sanksi.
(3)Pembentukan PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
1. a.menjadi pedoman dalam implementasi atau operasionalisasi kebijakan Bank Indonesia dan turunan kebijakan Bank Indonesia sehingga menjadi lebih efektif; dan
2. b.mengatur pelaksanaan PBI bagi pihak eksternal agar PBI dilaksanakan dengan benar.
(4)Pembentukan PADG Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertujuan untuk:
1. a.menjadi pedoman operasional agar pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Kerja di Bank Indonesia berjalan sesuai kebijakan atau ketentuan yang sudah ditetapkan; dan
2. b.mendukung pelaksanaan tata kelola kelembagaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik.
(5)Pembentukan Juknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.memberikan panduan operasional yang rinci agar pelaksanaan ketentuan dilakukan secara benar, konsisten, dan sesuai dengan standar;
2. b.memudahkan implementasi khususnya untuk proses kerja yang membutuhkan panduan teknis; dan
3. c.mendorong proses kerja menjadi lebih terarah, cepat, dan tepat.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…