Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006
- Nomor
- 8/13/PBI/2006
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan jangka waktu penyelesaian action plan yang berbeda dengan jangka waktu penyelesaian action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk pemberian Kredit kepada nasabah (end user) melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (channeling) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Penyediaan Dana kepada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang dikendalikan oleh Bank melalui dana pensiun Bank yang bersangkutan, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Pasal II … Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Oktober 2006 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 70 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/13/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM UMUM Mengingat peranannya dalam perekonomian nasional yang cukup signifikan, perbankan tetap perlu didorong untuk meningkatkan dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran dana kepada sektor riil. Namun demikian, sangat disadari bahwa kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank harus diimbangi dengan kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang timbul dari kegiatan penyediaan dana. Diantara berbagai jenis risiko yang dihadapi dalam kegiatan penyediaan dana, risiko konsentrasi memegang peranan yang cukup penting dimana pengelolaan risiko konsentrasi dengan baik dapat mengurangi potensi kegagalan usaha bank secara signifikan. Membaiknya kualitas pengelolaan risiko perbankan secara umum antara lain melalui kewajiban bank untuk menerapkan manajemen risiko dan melaksanakan good corporate governance dalam kegiatan usahanya diiringi dengan pertimbangan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam perekonomian … perekonomian nasional, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian beberapa pengaturan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Beberapa penyesuaian tersebut antara lain mencakup pendefinisian ulang pihak-pihak yang dikagetorikan sebagai pihak terkait dengan bank, cakupan perhitungan BMPK kepada pihak terkait, penegasan pengaturan pengelompokan peminjam sebagai akibat hubungan keuangan, serta perluasan sektor ekonomi yang dinilai dapat menunjang pencapaian pembangunan ekonomi nasional terkait dengan penyediaan dana bank kepada badan usaha milik negara. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar penerapan manajemen risiko, khususnya kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (large exposures), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank dilaksanakan secara wajar (arm’s length basis), disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank, dan tidak terkonsentrasi secara signifikan … signifikan kepada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu. Yang dimaksud dengan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank termasuk pejabat atau pegawai Bank beserta keluarganya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Dalam melakukan seleksi dan penilaian kelayakan, Bank harus memastikan tersedianya informasi yang cukup antara lain mencakup data dan informasi mengenai pemegang saham, kepengurusan, struktur kelompok usaha, dan kondisi keuangan dari Peminjam dan atau kelompok Peminjam. Huruf b Batas (limit) Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Limit Penyediaan Dana ditetapkan berdasarkan analisis dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank. Analisis dampak pada struktur neraca dan profil risiko Bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana secara keseluruhan sehingga … sehingga dapat mencegah portofolio Penyediaan Dana terkonsentrasi pada satu Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu. Huruf c Sistem informasi manajemen harus dapat memungkinkan pengurus Bank secara tepat waktu mengidentifikasi antara lain konsentrasi Penyediaan Dana, khususnya kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (large exposures), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Selain itu, sistem informasi manajemen harus mencakup tersedianya sistem pelaporan kepada pengurus Bank mengenai Penyediaan Dana yang melampaui atau diperkirakan akan melampaui limit Penyediaan Dana. Huruf d Sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, eksposur besar (large exposures), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank antara lain mencakup:
Huruf e … Huruf e Langkah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain mencakup:
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Frekuensi kaji ulang dapat ditingkatkan intensitasnya sesuai dengan perkembangan konsentrasi risiko Penyediaan Dana. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 3
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e … Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal adalah pihak-pihak sebagai berikut:
Huruf g Cukup jelas. Huruf h Angka 1) Yang dimaksud dengan Direksi Bank hanyalah Direksi Bank yang dapat menjadi anggota dewan … dewan Komisaris pada perusahaan anak yang dikendalikan oleh Bank tersebut yang tidak termasuk sebagai rangkap jabatan dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Good Corporate Governance. Angka 2) Cukup jelas. Huruf i Jumlah 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif Komisaris dan/atau Direksi. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Hubungan keuangan dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:
dan atau
Huruf l Cukup jelas. Huruf m dan huruf n Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Huruf o … Huruf o Cukup jelas. Huruf p Yang dimaksud dengan kepentingan adalah apabila terdapat pengendalian dari hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan memiliki secara tidak langsung saham adalah memiliki atau mengendalikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:
Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud dalam angka 3 adalah:
Yang dimaksud dengan saham adalah semua jenis saham yang memiliki hak suara. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (3) … Ayat (3) Yang dimaksud dengan memiliki secara tidak langsung saham adalah memiliki atau mengendalikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:
Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah:
Yang dimaksud dengan saham adalah semua jenis saham yang memiliki hak suara. Huruf a … Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. Angka 4
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh: Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank dan masing-masing perusahaan … perusahaan tersebut 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih sahamnya dimiliki oleh perusahaan C. Oleh karena itu, perusahaan A dan perusahaan B dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam. Dalam hal perusahaan C merupakan Peminjam pada Bank maka perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam. Huruf c Hubungan keuangan dapat dianalisa berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut:
dan atau
Huruf d Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 5
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. huruf b … Huruf b Cukup jelas. Huruf c Termasuk dalam perubahan nilai wajar antara lain adalah perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (equity method) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan Surat Berharga yang dimiliki dengan menggunakan nilai pasar (mark to market). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Termasuk dalam perubahan ketentuan adalah perubahan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Peminjam. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Nilai yang tercatat pada tanggal laporan adalah sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Kuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen. Khusus untuk Transaksi Derivatif, nilai tercatat pada tanggal laporan termasuk nilai Potential Future Credit Exposure. Angka 6
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan