Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006
- Nomor
- 8/18/PBI/2006
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 33
Mengingat: … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT.
…
Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
1) tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh; 2) tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; 3) mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi; dan 4) pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila BPR dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.
1) terdapat perjanjian tertulis antara BPR dengan pemberi pinjaman; 2) mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat BPR mengajukan permohonan persetujuan, BPR harus ... harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut; 3) tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh; 4) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun; 5) pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat; dan 6) hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).
BPR dilarang melakukan distribusi laba jika distribusi dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.
Membuka PDF…