DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa peraturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah yaitu tentang agunan jaminan PLJPS.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan dilaksanakannya pengayaan terhadap surat berharga syariah berkualitas tinggi dalam transaksi operasi moneter, Bank Indonesia perlu menambahkan cakupan agunan yang merupakan surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang dapat menjadi agunan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah bagi bank umum syariah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40/BI); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH. Pasal I Ketentuan ayat (2) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, serta ayat (6), ayat (8), dan ayat (11) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40/BI) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Agunan yang cukup sebagai jaminan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa:
1. a.surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi;
2. b.Aset Pembiayaan; dan
3. c.aset tetap.
(2)Jenis surat berharga syariah sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.SBIS;
2. b.SUKBI;
3. c.SBSN;
4. d.sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan:
  1. 1.memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi;
  2. 2.aktif diperdagangkan; dan
  3. 3.memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
5. e.surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
(3)Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Pembiayaan dengan akad mudarabah, akad musyarakah, dan/atau akad ijarah nonjasa;
2. b.kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
3. c.dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali Pembiayaan pegawai atau pensiunan;
4. d.bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait BUS;
5. e.tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.sisa jangka waktu jatuh waktu Pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJPS;
7. g.saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Pembiayaan;
8. h.memiliki akad Pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan
9. i.dalam akad Pembiayaan antara BUS dan nasabah tercantum klausul bahwa Pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain.
(4)Dalam hal Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak mencukupi, BUS dapat menggunakan Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus corona virus disease 2019 sebagai agunan dengan ketentuan:
1. a.Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir diluar periode stimulus corona virus disease 2019; dan
2. b.persyaratan Aset Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i telah terpenuhi.
(5)Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
1. a.jenis aset tetap berupa:
  1. 1.tanah dan bangunan; dan/atau
  2. 2.tanah;
2. b.dimiliki oleh BUS; dan
3. c.bukan merupakan properti terbengkalai.
(6)Sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan/atau surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang diterbitkan oleh badan hukum lain, hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika BUS tidak memiliki surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah dalam jumlah yang cukup untuk menjadi agunan PLJPS pada saat permohonan PLJPS.
(7)Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika BUS tidak memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS dalam jumlah yang cukup untuk menjadi agunan PLJPS pada saat permohonan PLJPS.
(8)Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika BUS tidak memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS dalam jumlah yang cukup pada saat permohonan PLJPS.
(9)Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(10)BUS menjamin agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan agunan PLJPS.
(11)Ketentuan mengenai jenis surat berharga syariah, kriteria agunan, urutan penggunaan agunan, mekanisme pengagunan, dan dokumen agunan, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2025 GUBERNUR BANK INDONESIA, Œ PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж /BI PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH I. UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pengelolaan likuiditas sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengendalian moneter dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan pengelolaan likuiditas tersebut, Bank Indonesia melakukan pengayaan terhadap surat berharga syariah berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam transaksi operasi moneter. Sehubungan dengan pengayaan terhadap surat berharga syariah berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam transaksi operasi moneter tersebut, Bank Indonesia perlu menyesuaikan cakupan agunan sebagai jaminan dalam pemberian PLJPS yaitu dengan menambahkan surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJPS yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan. Huruf d Yang dimaksud dengan “sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain” adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain BUS yang mengajukan permohonan PLJPS. Angka 1 Peringkat investasi (investment grade) mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dengan memperhatikan ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Huruf e Surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan dan dapat digunakan dalam operasi moneter. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “akad mudarabah” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau BUS) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BUS kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang dimaksud dengan “akad musyarakah” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Yang dimaksud dengan “akad ijarah nonjasa” adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Huruf b Yang dimaksud dengan “kualitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset BUS dan unit usaha syariah. Huruf c Yang dimaksud dengan “Pembiayaan pegawai atau pensiunan” adalah Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1.diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lembaga negara;
2.pembayaran angsuran atau pelunasan Pembiayaan bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau pensiun kepada BUS pemberi Pembiayaan; dan
3.pegawai atau pensiunan penerima Pembiayaan dijamin dengan asuransi jiwa dan khusus pensiunan ditambah dengan asuransi Pembiayaan dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dengan memperhatikan ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK. Huruf d Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi BUS. Huruf e Yang dimaksud dengan “direstrukturisasi” adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset BUS dan unit usaha syariah. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi BUS. Huruf h Persyaratan memiliki pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum berlaku untuk Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah. Huruf i Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “periode stimulus corona virus disease 2019” adalah periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019. Khusus periode stimulus corona virus disease 2019 untuk sektor dan/atau daerah tertentu yakni tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan memperhatikan Keputusan Dewan Komisioner OJK mengenai penetapan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau Pembiayaan Bank. Huruf b Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kepemilikan aset tetap oleh BUS didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Huruf c Yang dimaksud dengan “properti terbengkalai” adalah properti terbengkalai sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset BUS dan unit usaha syariah. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain:

a.dokumen Aset Pembiayaan antara lain berupa akad Pembiayaan antara BUS dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, dan bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Pembiayaan; dan
b.bukti kepemilikan aset tetap. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙ /BI

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…