Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007
- Nomor
- 9/16/PBI/2007
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan persyaratan jumlah modal inti minimum bagi Bank Umum. Kebijakan Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Umum yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum yang dipersyaratkan wajib untuk melakukan pembatasan kegiatan usaha. Sementara itu, di waktu yang akan datang Bank Umum akan dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain penerapan Good Corporate Governance dan Basel Accord II yang memerlukan adanya dukungan modal yang cukup. Untuk itu, bagi Bank Umum yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum yang dipersyaratkan seyogyanya dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuan permodalan dan karakteristik usahanya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia menganggap perlu untuk menyempurnakan kebijakan bagi Bank yang tidak mampu memenuhi persyaratan modal inti minimum. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Pertumbuhan laba yang dimasukkan dalam komponen modal inti adalah:
Bank dikatakan telah melakukan Merger atau Konsolidasi apabila izin Merger atau Konsolidasi telah berlaku, yaitu sejak:
Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi. Angka 3 … Angka 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2a) Kewajiban penyusunan rencana pemenuhan Modal Inti minimum dan penyampaiannya dalam bentuk action plans kepada Bank Indonesia, dilakukan oleh seluruh Bank yang pada tanggal 31 Desember 2007 telah memenuhi modal inti minimum Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) namun belum mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), termasuk oleh bank yang pada saat berlakunya PBI Nomor 7/15/PBI/2005 telah menyampaikan rencana pemenuhan Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ayat (2b) Cukup jelas. Ayat (3) Rencana bisnis adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 4 … Angka 4
Huruf a Bank Indonesia akan mencabut izin sebagai Bank Umum devisa bagi bank yang telah memperoleh izin sebagai Bank Umum devisa tetapi tidak memenuhi persyaratan jumlah Modal Inti Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini. Bank tersebut di atas tidak dapat mengajukan permohonan izin menjadi Bank Umum devisa walaupun jumlah modalnya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank Umum devisa. Huruf b Ketentuan dalam huruf ini tidak mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kehati-hatian dalam penyediaan dana seperti ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. Huruf c Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga” adalah dana pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum. Huruf d Yang dimaksud dengan “jaringan kantor” adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar kantor Bank. Angka 5 … Angka 5
Cukup jelas. Angka 6
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Cukup jelas. Angka 7
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank pada ayat (3) adalah pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang memiliki modal inti di bawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus … (seratus miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 . Dapat dikatakan tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum apabila antara lain :
Angka 8
Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4786 DPNP
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan