DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar KLM, kerangka KLM, pemberian KLM, data dan laporan untuk penghitungan KLM, penyampaian informasi kepada bank, pengecualian pemberian KLM, perhitungan KLM bagi bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar, pengawasan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai sasaran kredit atau pembiayaan yang optimal, Bank Indonesia

Menetapkan

menetapkan kebijakan makroprudensial berupa pengaturan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank;

c.bahwa pengaturan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial perlu diperkuat dengan mengatur skema pemberian insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan, sehingga Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
1. 2.Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI);
2. 3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kebijakan Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134/BI); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis dari bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4.Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5.Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disebut KLM adalah insentif yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank melalui pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka kewajiban pemenuhan giro wajib minimum secara rata-rata.
6.Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7.Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa- menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah.
8.Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
9.Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
10.Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
11.Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 2

KLM didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan KLM dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk menjadi pedoman:

a.perumusan dan pelaksanaan KLM agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
b.pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan KLM; dan
c.pelaksanaan KLM bagi Bank.

BAB II

PRINSIP DASAR KLM

Pasal 4

KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pasal 5

KLM dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip:

a.mendorong pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan Bank dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap perekonomian yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia;
b.menerapkan secara spesifik terhadap Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu;
c.mendukung pembiayaan inklusif dan pembiayaan kegiatan berkelanjutan;
d.menyelaraskan dan menyinergikan dengan kebijakan pemerintah; dan
e.mendasarkan pada asesmen yang berorientasi ke depan.

BAB III

KERANGKA KLM

Pasal 6

Sasaran pemberian KLM yaitu pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan yang optimal guna mendukung pencapaian sasaran kebijakan makroprudensial.

Pasal 7

Objek pengaturan KLM meliputi penetapan dan pelaksanaan KLM bagi Bank.

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia ini meliputi pengaturan mengenai:

a.pemberian KLM;
b.data dan laporan untuk perhitungan KLM;
c.penyampaian informasi kepada Bank;
d.pengecualian pemberian KLM;
e.perhitungan KLM bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar; dan
f.pengawasan.

BAB IV

PEMBERIAN KLM

Pasal 9

(1)Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang melaksanakan:
1. a.penyaluran Kredit atau Pembiayaan; dan/atau
2. b.hal lain yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan.
(2)Besaran KLM atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
1. a.komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan/atau
2. b.hal lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
(3)Bank Indonesia dalam memberikan KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:
1. a.kriteria pemberian KLM;
2. b.besaran KLM dan faktor penyesuaian KLM;
3. c.periode pemberian KLM;
4. d.mekanisme pemberian KLM; dan
5. e.hal lain yang terkait pemberian KLM.
(4)Ketentuan mengenai pemberian KLM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

DATA DAN LAPORAN UNTUK PERHITUNGAN KLM

Pasal 10

(1)Bank Indonesia dalam melaksanakan perhitungan KLM didasarkan pada data yang diperoleh dari laporan Bank yang terdiri atas:
1. a.laporan komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan;
2. b.LBUT; dan
3. c.laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2)Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat:
1. a.meminta data dan/atau laporan kepada Bank; dan/atau
2. b.menggunakan data dan/atau laporan tertentu, sebagai dasar perhitungan KLM.
(3)Mekanisme dan tata cara penyampaian LBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…