DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Indonesia, BPK RI

Ringkasan

Peraturan BPK ini mengatur mengenai Pemeriksaan investigatif, Pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara/Daerah (penghitungan Kerugian Negara/Daerah); dan pemberian keterangan ahli. BPK melaksanakan Pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara bebas dan mandiri. Sedangkan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan BPK melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Selain itu, BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Anggota BPK dan/atau Pelaksana BPK berdasarkan penugasan BPK.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
3.Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4.Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
5.Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.
6.Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7.Lembaga Perwakilan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Instansi yang Berwenang adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait tindak pidana.
9.Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
10.Unsur Pidana adalah unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
11.Bukti Pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh Pemeriksa dalam menentukan kesesuaian antara hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan Pemeriksaan dengan kriteria Pemeriksaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.Pemeriksaan investigatif;
b.Pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut penghitungan Kerugian Negara/Daerah; dan
c.pemberian keterangan ahli.

BAB II

PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Pasal 3

(1)BPK melaksanakan Pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(2)Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

Pasal 4

Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan oleh BPK berdasarkan:

a.permintaan dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang;
b.pengembangan Hasil Pemeriksaan; atau
c.hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 5

Permintaan Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPK melalui surat Pimpinan Lembaga Perwakilan atau pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi yang Berwenang.

Pasal 6

BPK dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan investigatif.

Pasal 7

Pemeriksaan investigatif dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan investigatif, BPK berwenang:

a.meminta Dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan investigatif;
b.mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau Dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek Pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu;
c.melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan Dokumen pengelolaan keuangan negara;
d.meminta keterangan dan/atau melakukan pemanggilan kepada seseorang;
e.memotret, merekam, dan/atau mengambil bukti yang diperlukan sebagai alat bantu Pemeriksaan;
f.menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga Pemeriksa dari luar BPK;
g.melakukan koordinasi dengan Instansi yang Berwenang untuk memperoleh masukan terkait dengan Unsur Pidana; dan
h.melakukan koordinasi dengan Instansi yang Berwenang dan/atau instansi lain untuk memperoleh Bukti Pemeriksaan.

Pasal 9

(1)BPK menyusun laporan Hasil Pemeriksaan investigatif setelah Pemeriksaan investigatif selesai dilakukan.
(2)Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan.
(3)Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif bersifat rahasia.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001