Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan instansi pemerintah/lembaga negara dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan negara.

Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari :

1. a.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
2. b.pengawasan aparat pengawasan fungsional.
3. c.pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja.
4. d.perhitungan ex officio.

1. (1)Pimpinan instansi wajib membentuk TPKN.
2. (2)TPKN terdiri dari :
   1. a.sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai ketua;
   2. b.inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua;
   3. c.kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;
   4. d.personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
   5. e.sekretariat.

1. (1)Apabila dipandang perlu, kepala satuan kerja dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
2. (2)Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari kepala satuan kerja.
3. (3)Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada TPKN untuk diproses lebih lanjut.

1. (1)TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. (2)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk :
   1. a.menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
   2. b.menghitung jumlah kerugian negara;
   3. c.mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
   4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
   5. e.menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
   6. f.memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
   7. g.menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
   8. h.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

1. (1)Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.
2. (2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang- kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
3. (3)Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian negara dibuat sesuai dengan Lampiran I.

Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

1. (1)TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
   1. a.surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
   2. b.berita acara pemeriksaan kas/barang;
   3. c.register penutupan buku kas/barang;
   4. d.surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
   5. e.surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
   6. f.fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
   7. g.surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
   8. h.berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
   9. i.surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
2. (2)TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara.
3. (3)Daftar kerugian negara dibuat sesuai dengan Lampiran II.

1. (1)TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
2. (2)Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
3. (3)Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan oleh instansi masing-masing.

1. (1)TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.
2. (2)Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).