DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Agam

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Penyelenggaraan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Nagari

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien melalui penerapan mekanisme pelayanan secara daring,
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membangun kios pelayanan administrasi kependudukan pada desa dan/atau kelurahan:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Nagari, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475),

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Mengingat 1 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): . Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang 3. Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967): . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 4. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63514): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, 5. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KIOS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING PADA NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Agam. Bupati adalah Bupati Agam. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut dengan Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Agam. | Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Kios Adminduk Daring adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses pelayanan adminduk daring. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disebut KTP — el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. 4. 5.

7.Layanan Prima Administrasi Kependudukan di Nagari yang selanjutnya disebut Lapak Nagari adalah kios pelayanan adminduk daring yang diselenggarakan untuk mengajukan permohonan pelayanan dan mencetak langsung dokumen kependudukan di kantor Wali Nagari sesuai alamat yang tertera di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik.
8.Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Digital yang selanjutnya disebut Aplikasi Sileton adalah pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang menggunakan sistem informasi elektronik terintegrasi online.
9.Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Agam.
10.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
11.Wali Nagari adalah pejabat Wali Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
12.Operator Nagari adalah petugas Nagari yang bertugas untuk menginput data permohonan masyarakat ke Aplikasi Sileton, mencetak serta menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan kepada Masyarakat.
13.Operator Disdukcapil adalah staf Disdukcapil yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan melalui Aplikasi Sileton.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 2

| Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Kios Adminduk Daring pada Nagari.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Kios Adminduk Daring pada Nagari
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)dilaksanakan melalui Lapak Nagari. Lapak Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mempercepat pelayanan dan memangkas jarak dalam pengurusan Administrasi Kependudukan, dan b. menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 4

Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Lapak Nagari dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui aplikasi Administrasi Kependudukan yang ada di Nagari. Layanan yang dapat diajukan melalui Lapak Nagari meliputi: perubahan elemen data kartu keluarga: permohonan KTP -el: permohonan akta kelahiran, permohonan akta kematian, permohonan surat keterangan kependudukan, permohonan kartu identitas anak, dan permohonan aktivasi identitas kependudukan digital. Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dicetak langsung di Nagari terdiri atas: a. b. d. e. f 8 surat keterangan kependudukan, dan kartu identitas anak.

a.kartu keluarga,
b.KTP-el:
c.kutipan akta kelahiran,
d.kutipan akta kematian, e. f.

Pasal 5

Pelayanan pada Lapak Nagari dilaksanakan oleh:

a.Operator Disdukcapil, dan
b.Operator Nagari. Operator Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memberikan pelayanan terhadap pengajuan Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Operator Nagari melalui Aplikasi Sileton. Operator Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Operator Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b mempunyai tugas :
1. a.menginput data permohonan masyarakat ke Aplikasi Sileton,
2. b.mencetak serta menyerahkan Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan kepada masyarakat: c. menjaga kerahasiaan data masyarakat: dan d. menyimpan dan menjaga arsip Dokumen Kependudukan.
(5)Operator Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diusulkan oleh Wali Nagari untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Mekanisme pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Lapak Nagari dilaksanakan dengan cara: a. Masyarakat datang ke kantor Wali Nagari dengan membawa persyaratan Administrasi Kependudukan:

b.Operator Nagari menginput dokumen yang diajukan masyarakat melalui Aplikasi Sileton:
c.Dokumen diverifikasi dan diproses oleh Operator Disdukcapil kemudian disampaikan kembali kepada Operator Nagari melalui email Nagari yang telah teregistrasi:
d.dokumen yang sudah diterima melalui email Nagari dapat dicetak oleh Operator Nagari:
e.layanan cetak kartu identitas anak dapat dilakukan setelah diajukan oleh Operator Nagari melalui Aplikasi Sileton,
f.untuk layanan pencetakan KTP-el di Lapak Nagari, Operator Nagari mengajukan permohonan cetak KTP-el kepada Operator Disdukcapil:
g.Operator Disdukcapil mengajukan permohonan cetak KTP-el melalui aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan terpusat: dan
h.setelah pengajuan terverifikasi Operator Nagari dapat melakukan cetak KTP-el.

Pasal 7

(1)Disdukcapil dalam menyelenggarakan Lapak Nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.memberikan nama pengguna dan kata sandi fuser/password) Aplikasi Sileton dan Aplikasi bcard management,
2. b.melatih dan memberikan bimbingan bagi Operator Nagari, dan
3. c.membubuhkan tanda tangan elektronik di dokumen Administrasi Kependudukan.
(2)Dalam pelaksanaan layanan Lapak Nagari, Pemerintah Nagari bertanggung jawab menyimpan dokumen arsip secara digital, khusus KTP-el dan kartu identitas anak yang rusak dan ganti diserahkan kepada Disdukcapil secara berkala.

Pasal 8

(1)Layanan Lapak Nagari harus menggunakan jaringan tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. |
(2)Jaringan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan jaringan pribadi virtual (virtual private network) yang dibangun oleh Dinas Kominfo.
(3)Pemerintah Nagari wajib menyediakan perangkat
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)(4 terdiri atas perangkat komputer, perangkat jaringan, Alat cetak Dokumen Kependudukan dan pemindai sidik jari.

Pasal 9

Untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan layanan, Dinas Kominfo membuat hak pengguna untuk mengakses jaringan pribadi virtual (virtual private network) untuk masing-masing Nagari. Demi kelancaran pelayanan Administrasi Kependudukan di Nagari, penyesuaian terhadap kapasitas Nagari disesuaikan dengan beban datanya yang diatur oleh Dinas Kominfo. Disdukcapil bersama Dinas Kominfo bertanggung jawab atas instalasi, perawatan dan perbaikan jaringan layanan Lapak Nagari.

Pasal 10

Disdukcapil melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Lapak Nagari. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Dinas Kominfo dan perangkat Daerah terkait. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan dan pendampingan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019