DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Penerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas adalah: a. PNS dan CPNS; b. PPPK; c. Bupati dan wakil Bupati; d. ketua, wakil ketua dan anggota DPRD; e. pimpinan BLUD; dan f. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967):
3.Banaran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099), Ta MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025. 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1)
(2)Daerah adalah Kabupaten Agam. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam. Bupati adalah Bupati Agam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pasal 2

Penerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas adalah: PNS dan CPNS, PPPK, Bupati dan wakil Bupati, ketua, wakil ketua dan anggota DPRD, pimpinan BLUD, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. | Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam hal :

a.sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan a. b. d. e. £ sebutan lain, atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2

(1)
(2)
(3)
(4)(S5)

Pasal 3

bunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, ebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas :

a.gaji pokok: b. tunjangan keluarga : Cc. tunjangan pangan: d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum: dan
e.tambahan penghasilan pegawai paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan dan/atau kelas jabatanya. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas :
a.80” (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS:
b.tunjangan keluarga : Cc. tunjangan pangan,
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum: dan
e.tambahan penghasilan pegawai paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan dan/atau kelas jabatanya. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga, Cc. tunjangan pangan, dan
d.tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi ketua, wakil ketua dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan sebesar akumulasi dari :
a.uang representasi,
b.tunjangan keluarga, dan
c.tunjangan jabatan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan BLUD dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya Setara. 3

(6)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari
(7)
(4)(S)
(6)
(1)anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK dengan ketentuan :
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima,
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya, tidak diberikan tunjangan Hari Raya: dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)yaitu sebesar komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025. Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025. Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025. Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan,gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025. (1
(2)
(3)

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak termasuk:

a.insentif kerja,
b.tunjangan pengelola arsip statis,
c.tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis,
d.tunjangan pengamanan,
e.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil,
f.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah,
g.tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 4

(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga belas, maka yang diberikan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal penerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam.Berita DaerahKabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 19 Maret 2025 BUPATI AGAM, / men kausBENNI H Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal (9 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, Vit EDI BUSTI BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR 4 5

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…