DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Pembebasan Retribusi PBG Bagi Masyarakat Beprenghasilan Rendah; Bab 4. Kriteria MBR; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 5 8 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 1 2 2 ) ; 2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentarig Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6? pr 4 . Peraturan Pemerintah Nonor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 0 4 1 ) ; 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 8 8 1 ) ; 6 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2 0 2 1 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 1 Nomor 44); 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2 0 2 1 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2 0 2 1 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 0 1 ) ; 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 605); 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 Nomor 0 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 1 5 ) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Alor. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3 . Bupati adalah Bupati Alor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun · yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, r persektuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau dibedakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 8 . Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 9 . Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 1 0 . Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 1 1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tern pat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 1 2 . Prasarana Bangunan Gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas ataupun prasarana bangunan gedung atau bangunan mandiri yang meliputi bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan reklame (billboard), bangunan jembatan penghubung, tugu, atau monument, gapura/ gerbang, patung, shelter, dan lain-lain. 1 3 . Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 1 4 . Retribusi persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 5 . Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 1 6 . Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 1 7 . Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. 1 8 . Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. r

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pembebasan Retribusi PEG bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
b.kriteria masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III

PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 3

( 1 ) Pemberian pembebasan retribusi hanya diberikan terhadap retribusi PBG.

(2)Pemberian pembebasan retribusi dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PEG.

BAB IV

KRITERIA MER

Pasal 4

( 1 ) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MER.

(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan :
1. a.penghasilan orang perorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MER sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

( 1 ) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar pembangunan atau perolehan rumah layak huni. ¥

(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk memberikan kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan rumah umum menggunakan :
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau b . marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung d a r i :
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya; dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan rumah swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan :
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

( 1 ) Biaya perolehan atau pembangunan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) dihitung sesuai dengan jenis rumah yang diperoleh berdasarkan :

a.harga jual pemilik rumah umum;
b.biaya perbaikan rumah swadaya; atau
c.biaya pembangunan rumah swadaya.

(2)Harga jual rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, meliputi:
1. a.harga jual rumah tunggal;
2. b.harga jual rumah deret;
3. c.harga jual satuan rumah susun.
(3)Harga jual pemilik rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai.
(4)Harga jual rumah umum dan biaya pembangunan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya.
(5)Biaya perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling tinggi perhitungan berdasarkan biaya pembangunan rumah swadaya.

Pasal 7

( 1 ) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MER, harus memenuhi persyaratan dengan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.berdomisili di Daerah;
3. c.Surat keterangan berpenghasilan rendah dari Pemerintah Desa/Lurah;
4. d.memenuhi kriteria MBR. r
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

( 1 ) Besaran penghasilan MBR, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), dan kategori satu orang untuk peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

(2)Luas lantai paling luas 36 m? untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m? untuk pembangunan rumah swadaya.

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alar. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 6 Februari 2025 4% / @ Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 6 Februari 2025 USALELANG 4 BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2025 NOMOR 0 1

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…