DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Pembebasan BPHTB Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Bab 4. Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122); 2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ? (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 0 4 1 ) ; 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 8 8 1 ) ; 6 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2 0 2 1 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 1 Nomor 44);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Alar Nomor 6 Tahun 2 0 2 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alar Tahun 2 0 2 1 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alar Nomor 6 0 1 ) ;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Alar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 Nomor 0 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alar Nomor 6 1 5 ) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM BEA BAGI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : \ 1 . Daerah adalah Kabupaten Alar. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alar. 3 . Bupati adalah Bupati Alar.

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5 . Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan bentuk a.pa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persektuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial r politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7 . Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8 . Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak. 9 . Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. 1 0 . Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 1 1 . Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. 1 2 . Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mernpunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 1 3 . Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 1 4 . Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. 1 5 . Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
b.kriteria MBR.

(2)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk MBR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PEMBEBASAN BPHTB BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH P a s a l 3 ( 1 ) Objek BPHTB adalah perolehen Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 4

( 1 ) Pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu kepemilikan rumah pertama bagi MBR.

(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan rusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(2)Kriteria MBR scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan :
1. a.Penghasilan orang perorangan yang tidak kawin; b . Penghasilan orang perorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perorangan yang kawin scbagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.

BAB IV

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Pasal 5 ( 1 ) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 6

( 1 ) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan kemampuan membayar tanah, bangunan atau rumah layak huni.

(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk memberikan kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan rumah umum menggunakan :
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau b . marjin komersial dan tenor tertentu. r
(4)Kemampuan membayar biaya tanah, bangunan atau rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung d a ri :
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan rumah swadaya; dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan rumah swadaya.

Pasal 7

( 1 ) Biaya perolehan tanah, bangunan atau rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) dihitung sesuai dengan jenis rumah yang diperoleh berdasarkan :

a.harga jual rumah tunggal;
b.harga jual rumah deret;
c.harga jual satuan rumah susun.

(2)Harga jual rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, meliputi:
1. a.harga jual rumah tunggal;
2. b.harga jual rumah deret;
3. c.harga jual satuan rumah susun.
(3)Harga jual pemilik rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual rumah umum dan biaya pembangunan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya.
(5)Biaya perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling tinggi perhitungan berdasarkan biaya pembangunan rumah swadaya.

Pasal 8

(1 ) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.berdomisili di daerah;
3. c.Surat keterangan berpenghasilan rendah dari Pemerintah Desa/Lurah; dan
4. d.memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , untuk mendapatkan kemudahan dan/ atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

( 1 ) Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

(2)Luas tanah kurang dari 200 m?.
(3)Luas lantai paling luas 36 m? untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m? untuk pembangunan rumah r swadaya. • BABV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Bupati Alor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aler Tahun 2024 Nomor 26, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aler Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aler. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 6 Februar/025 Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 6 Februari 2025 BUPATEN ALOR, SALELANG > BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2025 NOMOR 02

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…