DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara; Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara (Informasi Kerugian Negara, Verifikasi Informasi, Pelaporan Hasil Verifikasi); Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (Pemeriksaan, Penyelesaian Kerugian Negara Dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak, Penyelesaian Kerugian Negara Dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara); Penetapan Batas Waktu; Pembebanan Kerugian Negara; Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan; Penyelesaian Kerugian Negara Yang Bersumber dari Perhitungan Ex. Officio; Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan; Kadaluwarsa; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyelesaikan tuntutan ganti rugi Negara yang dilakukan oleh Bendahara perlu menyusun tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian Negara terhadap Bendahara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4); MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Asahan.
5.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga Tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
6.Instansi adalah Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengelola Keuangan Daerah.
7.Pimpinan Instansi adalah Bupati Asahan.
8.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan Uang atas Surat berharga atas barang-barang Negara/ Daerah.
9.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
11.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
13.Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang Pembebanan Penggantian sementara atas Kerugian Negara untuk melaksanakan sita jaminan.
14.Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas. 4
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segara bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
17.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18.Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugaian Daerah.
19.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
20.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan has atas kepemilikan uang, surat berharga, dan / atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
21.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena menginggalnya pewaris.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEWENANGAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

Bupati sebagai pimpinan instansi berwenang untuk menyelesaikan Ganti Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pasal 4

Pimpinan Instansi Wajib membentuk Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara

Pasal 5

Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

a.Sekretaris Daerah sebagai ketua;
b.Inspektur sebagai wakil ketua;
c.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris; 5
d.Personil lain yang berasal dari unit kerja Bidang Pengawasan, Keuangan, Kepegawaian, hukum, dan pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan;
e.Sekretariat yang terdiri atas :
1. 1.Kepala : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. 2.Anggota : Pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 3 (tiga) orang yang dihunjuk oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara menyelenggarakan fungsi untuk :
1. a.menginventarisasi kasus kerugian Negara yang diterima;
2. b.menghitung jumlah kerugian Negara;
3. c.mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
4. d.mengiventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
5. e.menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM;
6. f.memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
7. g.menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara;
8. h.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(3)Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat.

Pasal 7

(1)Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian Negara kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang- kurangnya dengan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas / Barang.
(3)Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kerugian Negara dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

6 Pimpinan Instansi segera menugaskan Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

BAB IV

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 9

Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari :

a.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
b.Aparat pengawasan Internal Pemerintah;
c.pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala SKPD; dan/atau
d.perhitungan Ex Officio.

Pasal 10

(1)TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
1. a.Surat Keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melakukan fungsi kebendaharaan;
2. b.Berita acara pemeriksaan kas/barang;
3. c.Registrasi penutupan buku kas / barang;
4. d.Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
5. e.Surat keterangan Bank tentang saldo kas dari Bank yang bersangkutan;
6. f.Fhotocopy / rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
7. g.Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
8. h.Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
9. i.Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan;
(2)TPKN mencatat Kerugian Negara dalam Daftar Kerugian Negara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…