DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Asahan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN 2
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. 6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11); 3
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 4);
12. 13.Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 49); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Bupati adalah Bupati Asahan.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asahan.
4.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Asahan.
5.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB II

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

(1)Biaya penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan PAD Tahun Anggaran 2026. 4

Pasal 3

(1)PAD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.289.830.387.230,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyard delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
(2)Dari PAD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati pada Klasifikasi diatas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyard rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
(3)Dari Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan besaran Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pertahun.
(4)Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan dengan persentase sebagai berikut:
1. a.Bupati sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
(5)Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati setelah diformulasikan dari klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
(6)Biaya Penunjang Operasional bagi Wakil Bupati setelah diformulasikan dari klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 4

Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) diberikan setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut :

a.Bupati sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
b.Wakil Bupati sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 5

Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026. 5

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 7 Januari 2026 BUPATI ASAHAN, ttd TAUFIK ZAINAL ABIDIN Diundangkan di Kisaran pada tanggal 7 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd ZAINAL ARIPIN SINAGA BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…