DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perbup No 5 Thn 2023 yaitu Ketentuan ayat (1) Pasal 15, Ketentuan BAB VI, Ketentuan Pasal 16, Ketentuan Pasal 17, Ketentuan Pasal 18, Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18a, Ketentuan Pasal 23, Ketentuan Pasal 24, Ketentuan Pasal 26, Ketentuan Lampiran I, dan Ketentuan Lampiran IV.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Asahan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 TAHUN 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3
14.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4);
15.Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 19);
16.Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4);
17.Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4), diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penilaian produktifitas kerja ASN diukur berdasarkan produktivitas kerja yang dibuat setiap hari yang dilaporkan setiap akhir bulan.
(2)Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai menurut hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan BAB VI diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

SISTEM ELEKTRONIK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (E-TPP) DAN APLIKASI PRESENSI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN NASIONAL (SIMPEGNAS)

Pasal 16

(1)Penghitungan besaran TPP ASN yang diterima oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui Sistem Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) dan aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas).
(2)Sistem Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung produktifitas kerja ASN diukur berdasarkan produktivitas kerja yang dibuat setiap hari yang dilaporkan setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1)atau dilakukan secara manual.
(3)Aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
(4)Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai informasi yang sah dalam melakukan pembayaran TPP ASN dan penjatuhan hukuman disiplin ASN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pengelolaan Sistem Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.
(2)Pengelolaan aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)ASN wajib melaksanakan perekaman kehadiran setiap Hari Kerja melalui akun masing-masing pegawai pada aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas). 5
(2)Perekaman kehadiran setiap Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.masuk kerja sebelum pukul 07.30 WIB; dan
2. b.pulang kerja setelah pukul 16.15 WIB pada hari Senin s/d Kamis dan setelah pukul 12.00 WIB pada hari Jumat.
(3)Kewajiban perekaman kehadiran setiap Hari Kerja melalui akun masing- masing pegawai pada aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(4)Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan jam kerja shift, jumlah jam kerja secara akumulatif dengan batas waktu normal minimal 170 jam dan ditentukan tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah.
(5)Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada saat bulan Ramadhan, yang akan diatur lebih lanjut dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

6.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Dalam hal terjadi gangguan pada:

a.sistem Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) laporan kinerja disampaikan melalui administrator Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan; dan/atau
b.aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) laporan kehadiran disampaikan pegawai melalui website http://asahankab.simpegnas.go.id/simpegnas pada fitur manajemen presensi.
1. 7.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)TPP ASN diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah;
2. b.Pegawai pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain yang menduduki Jabatan Struktural, dan Jabatan Fungsional yang namanya belum masuk kedalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah;
3. c.Pegawai yang mengambil cuti tidak lebih dari 12 (dua belas) Hari Kerja dalam 1 (satu) bulan, dan cuti besar untuk memenuhi kewajiban agama berupa ibadah haji dan ibadah keagamaan lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti Pegawai diberikan TPP ASN berdasarkan Disiplin Kerja; 6
4. d.Pegawai yang mengambil cuti melahirkan anak pertama sampai anak ketiga diberikan TPP ASN berdasarkan Disiplin Kerja;
5. e.Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang tidak dibiayai Pemerintah Daerah; atau
6. f.Pegawai yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri, mengikuti sosialisasi, diklat kedinasan.
(2)TPP ASN tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
2. b.Pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
3. c.Pegawai pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain ke Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah;
4. d.Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar;
5. e.Guru dan Calon PNS Guru;
6. f.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. g.Pegawai tenaga fungsional/pelaksana pada UPTD Puskesmas kecuali kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Tata Usaha;
8. h.Pegawai yang sedang menjalani Cuti lebih dari 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan, Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Cuti Besar;
9. i.Pegawai yang tidak berwenang menguasai barang milik daerah;
10. j.Pegawai yang wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
11. k.Pegawai yang diberikan Sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); atau
12. l.Pejabat/Pegawai yang menerima atau menolak Gratifikasi namun tidak melaporkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau UPG Kabupaten Asahan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 24 diubah sebagai berikut:

Pasal 24

(1)CPNS diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditentukan.
(2)Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat diberikan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pejabat atasan langsung, atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya; 7
2. b.Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
3. c.Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat menerima TPP ASN pada TPP ASN yang tertinggi.
(3)Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(4)Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang tidak dibiayai Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran TPP yang ditentukan.

9.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pengelolaan data TPP ASN dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian.
(2)Pengelola data TPP ASN mempunyai tugas :
1. a.menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin, surat hukuman disiplin dan surat perintah tugas, atau perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek disiplin pegawai;
2. b.menyusun Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dari hasil input aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek disiplin pegawai;
3. c.menyusun rekapitulasi produktifitas kerja pegawai dari hasil input sistem Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek produktifitas kerja;
4. d.menghitung data kehadiran seluruh pegawai untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui bendahara Perangkat Daerah masing-masing; dan
5. e.mengkonfirmasi Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran karena alasan kedinasan.
(3)Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Rekapitulasi produktifitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10.Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
11.Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. 8 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 11 Maret 2025 BUPATI ASAHAN, ttd TAUFIK ZAINAL ABIDIN Diundangkan di Kisaran pada tanggal 11 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd ZAINAL ARIPIN SINAGA BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 NOMOR 13 9 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN PENETAPAN BESARAN INDEKS TPP I. Indeks Kapastias Fiskal Daerah INDEKS SUMBER DATA BOBOT NILAI INDEKS KFD KATEGORI KFD BOBOT IKFD 1 2 3 4 5 6 Indeks Kapastias Fiskal Daerah (IKFD) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
1.Sangat Tinggi: 1,715 < RKFD
2.Tinggi: 1,459 < RKFD < 1,715
3.Sedang : 1,203 < dRKFD < 1,459
4.Rendah : 0,947 < RKFD < 1,203
5.Sangat Rendah: RKFD < 0,947 1,122 Rendah II. Indeks Kemahalan Konstruksi INDEKS SUMBER DATA KABUPATEN ASAHAN KOTA JAKARTA PUSAT BOBOT IKK 1 2 3 4 5 = 3 : 4 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Hasil Survey Badan Pusat Statistik 92,69 121,42 0,790 10 III. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VARIABEL SUMBER DATA Skor Nilai BOBOT KATEGORI NILAI SKOR = Nilai x Bobot 1 2 3 4 5 6 7 = 6x4 KOMPONEN VARIABEL PENGUNGKIT Opini laporan keuangan Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun Terakhir
1.WTP, Nilai 1.000
2.WDP, Nilai 750
3.Tidak Wajar, Nilai 500
4.Tidak memberikan pendapat, Nilai 250 30 % WTP 1.000 300 Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri
1.Sangat Tinggi, Nilai 1.000
2.Tinggi, Nilai 750
3.Sedang, Nilai 500
4.Rendah, Nilai 250 25 % Sedang 2,865 187,5 Penataan Perangkat Daerah Dilakukan mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Asahan berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
1.Sangat Tinggi, Nilai 1.000
2.Tinggi, Nilai 800
3.Sedang, Nilai 600
4.Rendah, Nilai 400
5.Sangat Rendah, Nilai 200 10 % Kematangan Sedang 32.7 60 Inovasi Daerah Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan dan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
1.Diatas 1.000, Nilai 1.000
2.501 – 1.000, Nilai 800
3.301-500, Nilai 600
4.1-300, Nilai 400
5.Dibawah 1, Nilai 200 3 % Indeks Inovasi Daerah 48,58 12 Prestasi Kerja Pemerintah Daerah Dilakukan mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dan dihitung berdasarkan Permendagri Nomor 12
1.Sangat Baik (A), Nilai 1.000
2.Baik (B), Nilai 800
3.Cukup (C), Nilai 600 5 % A 1000 180 11 VARIABEL SUMBER DATA Skor Nilai BOBOT KATEGORI NILAI SKOR = Nilai x Bobot 1 2 3 4 5 6 7 = 6x4 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah
4.Sedang (D), Nilai 400
5.Kurang (E), Nilai 200 Rasio Belanja Perjalanan Dinas Dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai
1.Dibawah atau sama dengan 2%, Nilai 1.000
2.2,01%-4%, Nilai 800
3.4,01%-6%, Nilai 600
4.6,01-8%, Nilai 400
5.Diatas 8%, Nilai 200 2 % Besaran belanja 4,46 % (kategori 4,01-6%) 600 20 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Kementerian PAN dan RB
1.Diatas 80, Nilai 1.000
2.71-80, Nilai 800
3.61-70, Nilai 600
4.51-60, Nilai 400
5.Dibawah 51, Nilai 200 2 % Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 50,09 (dibawah 51) 200 4 KOMPONEN VARIABEL HASIL Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Hasil Survey Badan Pusat Statistik 1. Diatas 80, Nilai 1.000
2.70-79, Nilai 750
3.60-69, Nilai 500
4.Dibawah 60, Nilai 250 6 % IPM SUMUT Tahun 2021 Sebesar 72,0 750 45 Indeks Gini Ratio Hasil Survey Badan Pusat Statistik 1. Dibawah atau sama dengan 0,35, Nilai 1.000
2.0,36-0,49, Nilai 700
3.Diatas 0,5, Nilai 350 4 % Indeks Gini Sumatera Utara Maret 2020 0,260 1.000 40 SKOR INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (SIPPD) =
1.Diatas 800, Bobot 1
2.701-800, Bobot 0,90
3.601-700, Bobot 0,80 (VARIABEL PENGUNGKIT)+ 800,5 + 85 885,5 12 VARIABEL SUMBER DATA Skor Nilai BOBOT KATEGORI NILAI SKOR = Nilai x Bobot 1 2 3 4 5 6 7 = 6x4
4.501-600, Bobot 0,70
5.Dibawah 501, Bobot 0,60 (VARIABEL HASIL) GRADE IPPD (GRADE INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH) 0,9 IV. INDEKS TPP INDEKS BOBOT Indeks Kapastias Fiskal Daerah (IKFD) BOBOT Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) GRADE IPPD (Grade Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) INDEKS TPP 1 2 3 4 5 = 2x3x4 Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai (Indeks TPP) 0,38104605 0,76979 0,9 0,8080607478 BUPATI ASAHAN, ttd TAUFIK ZAINAL ABIDIN 13 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN PEJABAT PENILAI VALIDASI LAPORAN PRODUKTIFITAS KERJA PEGAWAI NO PERANGKAT DAERAH JABATAN PEJABAT PENILAI 1 Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah Bupati Asahan Staf Ahli Bupati Asahan Asisten Sekretaris Daerah Kepala Bagian Asisten yang membidangi Kepala Sub Bagian Kepala Bagian Fungsional Kepala Bagian terkait Pelaksana Kepala Bagian terkait/Kepala Sub Bagian 2 Inspektorat Inspektur Bupati Asahan Sekretaris Inspektur Inspektur Pembantu Inspektur Kepala Sub Bagian Sekretaris Fungsional/Pelaksana Inspektur Pembantu Fungsional/Pelaksana Sekretaris/Kepala Sub Bagian 3 Sekretariat DPRD Sekretaris DPRD Bupati Asahan Kepala Bagian Sekretaris DPRD Kepala Sub Bagian Kepala Bagian Fungsional Kepala Bagian terkait Pelaksana Kepala Bagian terkait/Kepala Sub Bagian 4 Badan Kepala Badan Bupati Asahan Sekretaris Badan Kepala Badan Kepala Bidang Kepala Badan Kepala Sub Bagian Sekretaris Badan Kepala Sub Bidang Kepala Bidang Kepala UPTD Sekretaris Badan Kasubbag TU UPTD Kepala UPTD Fungsional Sekretaris/Kepala Bidang Pelaksana Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala UPTD/Kasubbag TU UPTD 5 Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Dinas Bupati Asahan Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Dinas Kepala Sub Bagian Sekretaris Dinas Kepala Sub Bidang Kepala Bidang Kepala UPTD Sekretaris Dinas Kasubbag TU UPTD Kepala UPTD 14 NO PERANGKAT DAERAH JABATAN PEJABAT PENILAI Fungsional Sekretaris/Kepala Bidang Pelaksana Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala UPTD/Kasubbag TU UPTD Koordinator Wilayah Pendidikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kepala Puskesmas Sekretaris Dinas Kesehatan Kepala Tata Usaha (Puskesmas) Kepala Puskesmas 6 UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Direktur Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bagian/Kepala Bidang Direktur Kepala Sub Bagian Kepala Bagian Kepala Seksi Kepala Bidang Fungsional Ahli Direktur Fungsional Terampil Kepala Bagian / Kepala Bidang Pelaksana Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang 7 Kecamatan Camat Sekretaris Daerah Sekretaris Camat Camat Kepala Seksi Camat Kepala Sub Bagian Sekretaris Camat Pelaksana Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian 8 Kelurahan Lurah Camat Sekretaris Lurah Lurah Kepala Seksi Lurah Pelaksana Sekretaris Lurah/Kepala Seksi BUPATI ASAHAN, ttd TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…