DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib

Menetapkan

menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6041):
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. 6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. 8.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4);
8. 9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Asahan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
6.Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7.Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

a.menyusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
b.menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan
c.menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
(2)Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 22 April 2025 BUPATI ASAHAN, t t d TAUFIK ZAINAL ABIDIN Diundangkan di Kisaran pada tanggal 22 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd ZAINAL ARIPIN SINAGA BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 NOMOR 18 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 KETERANGAN 1.Nilai LPPD Di mana:

1.IKK Realisasi = Capaian kinerja yang dilaporkan oleh daerah
2.IKK Target = Target kinerja yang telah ditetapkan
3.Bobot IKK = Bobot yang diberikan pada masing-masing indikator berdasarkan tingkat kepentingannya Kemudian, setelah mendapatkan nilai akhir dari semua IKK, hasilnya dikonversikan ke dalam kategori predikat kinerja: Sangat Tinggi (≥90) Tinggi (70-89,99) Sedang (50-69,99) Rendah (<50)
2.Nilai SAKIP Nilai SAKIP=(Nilai Perencanaan×30%) + (Nilai Pengukuran×20%) + (Nilai Pelaporan×15%) + (Nilai Evaluasi×10%) + (Nilai Capaian Kinerja×25%)
1.Perencanaan Kinerja (30%)

a.Dokumen perencanaan strategis (RPJMD, Renstra, Renja)
b.Kesesuaian dengan kebijakan nasional
c.Keterukuran tujuan dan sasaran
1. 2.Pengukuran Kinerja (20%)
a.Keberadaan dan kualitas indikator kinerja utama (IKU)
b.Keterpaduan sistem pemantauan dan evaluasi
1. 3.Pelaporan Kinerja (15%)Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
a.Konsistensi antara perencanaan dan capaian
b.Evaluasi Internal (10%)
c.Mekanisme pemantauan dan tindak lanjut hasil evaluasi
1. 4.Capaian Kinerja (25%)
a.Realisasi output dan outcome program
b.Efektivitas anggaran terhadap kinerja BAGIAN ORGANISASI Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatka n kualitas tata kelola pemerintaha n dan pelayanan publik Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi 1.Meningkatnya akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraa n pemerintahan di daerah Page 1
1. 3.Level Maturitas SPIP Di mana:
a.Nilai Subindeks = Skor yang diperoleh pada masing-masing elemen pengendalian. B. Bobot Maksimum = Total bobot yang mungkin dicapai. INSPEKTORAT DAERAH
1. 4.Indeks Profesionalitas ASN
a.Skor Kualifikasi diukur dari jenjang pendidikan terakhir dan relevansi dengan jabatan.
b.Skor Kompetensi dihitung berdasarkan sertifikasi, pelatihan, dan penguasaan bidang kerja.
c.Skor Kinerja berdasarkan evaluasi capaian target kerja individu.
d.Skor Disiplin dinilai dari kepatuhan terhadap aturan kerja dan kode etik ASN. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
1. 1.Cakupan pelayanan Smart City Setiap indikator ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kota dan skala implementasi Smart City. Jika kamu butuh perhitungan spesifik untuk kota tertentu DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2. 2.Indeks SPBE a. Skor Domain = Nilai dari masing-masing Domain berdasarkan hasil evaluasi.
b.Bobot Domain = Bobot yang diberikan pada masing-masing Domain sesuai dengan tingkat kepentingannya.
c.∑ Bobot Domain = Total Bobot dari semua domain. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatka n daya saing sektor ekonomi daerah Pertumbuhan Ekonomi sektor Primer Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas Peningkatan Produktivitas potensi unggulan daerah sektor pertanian Produktivitas Pertanian Dasar Produktivitas dengan Faktor Input Dengan menerapkan faktor-faktor seperti penggunaan benih unggul, irigasi yang efisien, pemanfaatan teknologi, dan manajemen pertanian yang baik, produktivitas sektor pertanian unggulan daerah dapat meningkat secara signifikan. DINAS PERTANIAN 2.Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT Misi 2 : Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah. Page 2
1. 1.Meningkatny a daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung potensi unggulan daerah PWB = (IM + SDM + TK + MK + IT) × IS
a.Faktor utama (IM, SDM, TK, MK, IT) merupakan elemen dasar dalam membangun wirausaha yang berkelanjutan.
b.Iklim dan Stimulus (IS) menjadi faktor pengali yang mempercepat atau menghambat pertumbuhan, karena kebijakan yang tepat dapat mendorong lebih banyak wirausaha baru. DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2. Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah Potensi daya Tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (kelompok sadar wisata) yang direalisasikan PDT=(A×WA)+(B×WB)+(C×WC)+(D×WD)+(E×WE)
a.PDT = Potensi Daya Tarik Pariwisata
b.A = Keunikan dan keaslian budaya/kearifan lokal
c.B Partisipasi dan peran aktif kelompok sadar wisata
d.C = Infrastruktur dan aksesibilitas pendukung
e.D = Promosi dan strategi pemasaran
f.E = Keberlanjutan dan dampak lingkungan DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi
1. 1.Realisasi Investasi PMA (Juta US $)
a.Nilai Investasi Setiap Proyek: Total dana yang telah direalisasikan dalam proyek investasi asing.
b.Total Investasi dalam Rupiah: Jumlah keseluruhan investasi yang telah direalisasikan dalam mata uang Rupiah.
c.Kurs Rupiah ke USD: Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar yang berlaku pada saat perhitungan. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1. 2.Realisasi Investasi PMDN (Trilyun Rupiah) Total Nilai Investasi PMDN = jumlah keseluruhan investasi dalam negeri dalam satuan miliar rupiah. Dibagi 1.000 untuk mengonversi dari miliar ke triliun rupiah. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pertumbuhan ekonomi Sektor Sekunder dan Tersier (Jasa, perdangangan, industri) Meningkatny a peran masyarakat dalam pembanguna n Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten Meningkatnya kemandirian masyarakat Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM
a.Desa Mandiri: IDM ≥ 0,815
b.Desa Maju: 0,707 ≤ IDM < 0,815
c.Desa Berkembang: 0,599 ≤ IDM < 0,707 d.Desa Tertinggal: 0,491 ≤ IDM < 0,599 e.Desa Sangat Tertinggal: IDM < 0,491 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Misi 4 : Menciptakan Iklim yang Kondusif dan Kemudahan Investasi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja Meningkatka n daya saing investasi daerah Pertumbuhan Nilai Investasi daerah Meningkatnya realisasi investasi daerah Page 3 Meningkatka n kualitas perencanaan dan penganggara n daerah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD Opini BPK Rumus dalam Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebenarnya bukan dalam bentuk formula matematis, tetapi lebih kepada kriteria dan standar yang digunakan dalam menilai kewajaran laporan keuangan suatu entitas pemerintah. Opini BPK = f (Kepatuhan, SPI, Kewajaran, Pengungkapan)
a.Jika semua kriteria terpenuhi → WTP
b.Jika ada beberapa ketidaksesuaian yang tidak terlalu material → WDP
c.Jika ada banyak kesalahan material → TW
d.Jika data tidak bisa diaudit → TMP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Meningkatka n taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjuta n Indeks Kesehatan Meningkatnya kualitas layanan kesehatan mayarakat
1. 1.Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
a.Jumlah kematian ibu: Ibu yang meninggal selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan akibat penyebab yang terkait dengan kehamilan.
b.Jumlah kelahiran hidup: Bayi yang lahir dengan tanda-tanda kehidupan.
c.100.000: Faktor skala untuk menyesuaikan angka agar bisa dibandingkan secara global. DINAS KESEHATAN Meningkatka n pendidikan yang unggul dan berkualitas serta peran generasi muda Indeks Pendidikan Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi Pendidikan Berkualitas = (Kurikulum Relevan + Guru Berkualitas + Fasilitas Memadai) × Inovasi Teknologi
a.Kurikulum Relevan
b.Guru Berkualitas
c.Fasilitas Memadai
d.Inovasi Teknologi dalam Pendidikan DINAS PENDIDIKAN Meningkatka n kondusivitas daerah Angka kriminalitas Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat Cakupan penyelesaian penanganan gangguan Trantibum daerah
a.Jumlah Gangguan yang Diselesaikan = jumlah kasus gangguan Trantibum yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh pihak berwenang. b.Jumlah Total Gangguan yang Dilaporkan = jumlah semua laporan gangguan Trantibum yang diterima dalam periode tertentu. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Menurunkan kesenjangan pembanguna n antar wilayah Indeks infrastruktur wilayah Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik
a.PPJ = Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
b.LbaikLbaik = Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
c.LtotalLtotal = Total panjang jaringan jalan kabupaten (km) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan Misi 5 : Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Misi 7 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi Misi 8 : Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat Misi 9 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berorientasi mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis Page 4
1. 1.Indeks air n = indeks bias medium (misalnya air) cc = kecepatan cahaya di vakum (3×1083×108 m/s) vv = kecepatan cahaya dalam medium (misalnya air) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2. 2.Indeks Udara C = Konsentrasi polutan yang diukur C_low = Batas bawah konsentrasi dalam rentang AQI C_high = Batas atas konsentrasi dalam rentang AQI I_low = Batas bawah indeks kualitas udara dalam rentang tertentu I_high = Batas atas indeks kualitas udara dalam rentang tertentu DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3. 3.Indeks Kualitas Lahan IKL = Indeks Kualitas Lahan Wᵢ = Bobot dari setiap parameter kualitas lahan Sᵢ = Skor dari setiap parameter kualitas lahan DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4. 4.Persentase RTH a. Luas RTH = Luas total Ruang Terbuka Hijau dalam suatu wilayah (dalam satuan m², ha, atau km²).
b.Luas Wilayah = Luas total wilayah yang dihitung (dalam satuan yang sama dengan luas RTH).
c.Persentase RTH = Hasil yang menunjukkan proporsi RTH terhadap total wilayah dalam bentuk persen (%). DINAS LINGKUNGAN HIDUP Meningkatka n derajat ekonomi masyarakat Persentase Keluarga Sejahtera Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya
a.Jumlah PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya → Jumlah individu dari kategori PMKS miskin yang telah menerima pelatihan, bimbingan, atau program peningkatan keterampilan.
b.Total PMKS kategori miskin → Jumlah total individu dalam kategori PMKS miskin dalam suatu wilayah atau program tertentu. DINAS SOSIAL BUPATI ASAHAN, ttd TAUFIK ZAINAL ABIDIN Misi 10 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Bernilai Ekonomis Meningkatka n kualitas dan kelestarian lingkungan hidup Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup Misi 12 : Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumber daya manusia. Misi 11 : Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong. Meningkatka n kehidupan harmoni intern dan antar masyarakat dan umat beragama Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan Cakupan ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan
a.Jumlah Ormas yang Dibina = jumlah ormas yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dalam periode tertentu.
b.Total Ormas Terdaftar = jumlah keseluruhan ormas yang terdaftar dalam suatu wilayah atau sistem administrasi yang relevan. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Page 5
1. 1.SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Nilai LPPD Hasil penilaian Evaluasi Tim EKPPD Bagian Tata Pemerintahan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, BPKP Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nilai SAKIP Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Asahan yang diberikan Menteri PAN dan RB pada tahun 2021 Bagian Organisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri
2. 2.SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI/ PERHITUNGAN Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan Reses x 100% Persentase Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang melaksanakan Kunjungan Kerja Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan Kunker x 100% Persentase Ranperda yang disetujui DPRD bersama Bupati Asahan Jumlah Ranperda yang disetujui x 80% Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan Jumlah Rancangan Peraturan yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan x 80% Persentase Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang mengikuti Pendalaman Tugas Jumlah Anggota Dewan yang mengikuti Pendalaman Tugas x 100% Sekretariat DPRD Kab.Asahan Sekretariat DPRD Kab.Asahan LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 SASARAN 1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Amanah, Bersih dan Transparan SUMBER DATA 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Asahan Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan Sekretariat DPRD Kab.Asahan Sekretariat DPRD Kab.Asahan Sekretariat DPRD Kab.Asahan Page 1 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI/PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWA B SUMBER DATA Pencapainan level sistem Pengendalian intern pemerintah (SPIP) Matulitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan Hasil penilaian dari BPKP Irban IV Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) Indeks efektivitas pengendalian korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi Hasil penilaian dari BPKP Irban V Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI) Manajemen Risiko indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko Hasil penilaian dari BPKP Irban I tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Persentasew pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti Pengaduan masyarakat /APH adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Jumlah laporan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan masyarakat /APH yang diterima sesuai dengan ketentuan sikali 100% Irban V Sekretariat
3. 3.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian interen secara terintegrasi 1 Page 2 Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP) MCP KPK merupakan program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercita tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi Hasil penilaian dari KPK Irban III Tim Monitoring Pencapaian MCP Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan Kapasitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Ada 5 level Kapsitas APIP Hasil penilaian dari BPKP Irban III TimPenilaian Mandiri Kapasitas APIP Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi kerja pemerintah Hasil EvaluasiInternal dari Inspektorat Sekretaris Tim Evaluator SAKIP
4. 4.DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN PENANGGNGJAWAB SUMBER DATA Angka pendidikan dasar yang ditamatkan Jumlah siswa jenjang tertinggi yang ditamatkan / jumlah penduduk usia sekolah x 100% Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan APK PAUD Jumlah siswa jenjang PAUD formal berbagai usia / jumlah penduduk usia jenjang PAUD formal x 100 % Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan APM SD Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A usia berbagai usia / jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 % Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan APM SMP Jumlah siswa jenjang SMP /MTs/Paket B usia 13- 15 tahun / jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 % Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase SMP yang memiliki ruang baca digital Jumlah SMP yang memiliki ruang baca digital atau labkomputer/ jumlah SMP se Kabupaten Asahan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi Page 3 2 Cakupan event budaya skala kabupaten jumlah event budaya yang dilaksanakan skala kabupaten / jumlah event budaya lokal daerah x 100 % Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan BPK/Inspektorat x 100 % Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Nilai Evaluasi AKIP jumlah nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Hasil survey kepada masyarakat Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 4 Meningkatnya Capaian Retribusi Daerah Jumlah Target Capaian Retribusi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Laporan Hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan NO INDIKATOR SASARAN FORMULSI/PERHITUNGAN Angka kematian Ibu Jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000 kelahiran hidup Angka kematian Bayi Jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000 kelahiran hidup Angka Stunting Jumlah anak balita sangat pendek dibagi jumlah anak balita yang diukur dikali 100 % Nilai SAKIP Nilai Evaluasi SAKIP Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100% 2 Jumlah Retribusi Pengobatan Umum Puskesmas Pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, pukesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau Pemerintah Daerah 1 Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya Target Retribusi Pengobatan Umum Umum Puskesmas Dinas Kesehatan
5. 5.DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Retribusi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Page 4 NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI/ PERHITUNGAN Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan kondisi baik dibagi jumlah panjang seluruh X100% Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik / Total panjang irigasi Kabupaten x 100 % Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang dalam pembangunan Jumlah Rekomendasi IKTR yang dikeluarkan dibagi jumlah rekomendasi ijin pembangunan yang diajukan dikali 100% Persentase dranase kota dengan kondisi baik jumlah panjang drainase kota dalam kondisi baik dibagi kota panjang drainase kota dikali 100% persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman jumlah penduduk terlayani air minum (perpipaan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100% NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN Persentase kasus pertanahan yang dimediasi Jumlah kasus sengketa tanah yang dimediasi X 100% Jumlah kasus sengketa tanah yang terdaftar Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah Jumlah ganti kerugian tanah yang diselesaikan X 100% Jumlah ganti kerugian tanah Persentase luas lahan tanah asset Pemda yang bersetifikat Luas lahan bersetifikat yang akan disertifikatkan x 100 % Luas lahan keseluruhan yang akan disertifikatkan Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----------------------------------------------- --------- X 100% Jumlah total tencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n Persentase PSU perumahan yang telah diserahkan ke Pemda dalam kondisi baik Jumlah PSU perumahan yang diserahkan ke Pemda dalam kondisi baik-------------------------------- --------------------X 100% Jumlah perumahan yang PSU nya diserahkan ke Pemda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025 Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
6. 7.DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA 1 Meningkatnya Penyelenggaran Penyelesaian Masalah Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
7. 6.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025 Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025 Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan Meningkatnya cakupan Rumah layak huni2 Page 5 Cakupan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tertangani dikawasan kumuh RTLH yang ditangani di kawasan kumuh tahun n X 100 % Jumlah total RTLH kawasan kumuh kabupaten 3 Cakupan perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha Jumlah RTLH yang diperbaiki di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha------------------------------------- --------X 100% Jumlah RTLH di luar kawasan kumuh dibawah 10 Ha NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI/ PERHITUNGAN
8. 1.Cakupan penyelesaian penanganan gangguan Trantibum Daerah Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban : Jumlah kasus yang di tangani x 100 % 1.1 Persentase Ganggunan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan yang ditangani Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan : Jumlah kasus yang di tangani x 100 %1.2 Persentase Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang tertangani Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP : jumlah laporan yang ada x 100 %
9. 2.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 2.1 Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran Jumlah Dokumen NSPM pencegahan penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya : jumlah pencegahan/penanggulangan yang ditangani x 100 % 2.2 Persentase Relawan Pemadam Kebakaran ditingkat Desa Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran setiap tahunnya : jumlah desa/kel 100% NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN Persentase PPKS DI Luar panti yang memperoleh layanan sosial, memiliki keterampilan dan kemandirian PPKS yang mendapatkan rehabilitasi / Jumlah PPKS yang ada x 100 Persenatse Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial / jumlah PPKS X 100
10. 9.DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN SUMBER DATA Dinas Sosial Dinas Sosial Persentase Keluarga Sejahtera PPKS Menurunya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) 1
11. 8.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN SUMBER DATA 1 Meningkatkan peran masyarakat dalam mejaga keamanan dan ketertiban umum Persentase Meningkatnya Kondusivitas Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan Menurunnya luasan kawasan kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan Page 6 Persentase PSKS perseorangan, kelembagaan dan sumber dana bantuan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah PSKS yang terdata / jumlah seluruh penduduk Asahan x 100 persentase Korban Bencana alam dan bencana sosial kewenangan kabupaten yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar. Jumlah Penerima Bantuan / Jumlah Seluruh Korban Bencana x 100 2 meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Nilai SAKIP Nilai hasil Evaluasi Impelementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Asahan NO SASARAN FORMULASI/PERHITUNGAN (jumlah tenaga kerja yang dilatih / Pendaftar Pelatihan berbasis kompetensi ) X 100% Jumlah tenaga kerja lokal yang difasilitasi dan didampingi dalam pekerjaannya dibagi jumlah tenaga kerja terdaftar dikali 100% (jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah Perusahaan) x 100% NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN 1 Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia usaha Jumlah Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha jumlah lembaga PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah pada dunia usaha yang dibentuk dibagi jumlah seluruh lembaga 2 jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak yang dibuna persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina dibagi seluruh jumlah lembaga penyedia
12. 11.DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN SUMBER DATA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak persentase lembaga PHA pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk Inspektorat Daerah
13. 10.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN INDIKATOR SASARAN SUMBER DATA 1 Peningkatan Pelayanan Pencari Kerja, Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Persentase Pelayanan Pencari Kerja, Kesempatan Kerja an Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan persentase layanan penempatan tenaga kerja persentase perusahaan yang mempunyai sarana hubungan insustrial Dinas Sosial Dinas Sosial Page 7 3 kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan terselesaikannya kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani jumlah anak (penduduk kurang dari 18 Tahun) korban yang ditangani instansi dibagi jumlah anak yang menjadi korban melapor NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/PERHITUNGAN DEFINISI OPRASIONAL PENANGGUNGJAWA B SUMBER DATA 1 Meningkatnya produktivitas, Ketahanan, dan peran ekonomi sektor Pertanian dalam arti luas Ketersediaan Pangan Utama (Beras) KGB X Produksi Padi (GKG) KGB =nKonversi Gabah Ke Beras Sebesar 64,02% , PP = Produksi Padi setelah menjadi Gabah Kering Giling, Note : Nilai Konversi Gabah ke Beras Mengikuti Angka Konversi Nasional Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) Nilai relatif = Ci/Lij Rumus Metode IP : 0 ≤ Plj ≤ 1,0 → balik ( memenuhi baku mutu) 1,0 ≤ Pjl ≤ 5,0 → cemar ringan 5,0 ≤ Plj ≤10,0 → cemar sedang Plj ≥ 10,0 → cemar berat Indeks Kualitas Udara (IKU) IKU = 100 - [50/0,9 x (leu – 0,1)] Indeks Kualitas Lahan (IKL) IKTL = 100 - {(84,3 - (TH x 100)) x 50/54,3} Persentase RTH Luas RTH dibagi Luas Kabupaten dikali 100% 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Meningkatkan nilai SAKIP Nlai SAKIP Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. 12.DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN
15. 13.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN SUMBER DATA 1 Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup Persentase Peningkatan kualitas kelestarian dan Lingkungan hidup Indeks Kualitas Air (IKA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Lingkungan Hidup 𝐼𝑃 = (𝐶𝑖 𝐿𝑖𝑗 ) 𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎 2 + (𝐶𝑖 𝐿𝑖𝑗 ) 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 2 2 Page 8 3 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Meningkatnya capaian PAD Restribusi Daerah Realisasi PAD dibagi Target PAD dikali 100% NO INDIKATOR SASARAN FORMULASI/PERHITUNGAN Nilai evaluasi AKIP Nilai evaluasi AKIP Tingkat tertib administrasi kependudukan jumlah penduduk wajib Adminduk (KTP, KK, Akta Kelahiran<Akta Nikah) yang telah memiliki dokumen adminduk dibagi jumlah penduduk wajib adminduk dikali 100% Persentase layanan pendaftaran penduduk Jumlah E-KTP ber-NIK yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk wajib E-KTP dikali 100% Persentase layanan penerbitan pencatatan sipil Jumlah layanan pencatanan sipil (kematian perkawinan perceraian dan catatan sipil lainnya) yang diterbitkan sesuai SOP dibagi jumlah layanan Pencatan Sipil (Kematian Perkawinan Perceraian dan catatan Sipil lainnya) yang dimohonkan dikali 100% cakupan pemenfaatan data kependudukan Jumlah Tenaga Teknis Pengelolaan Data Kependudukan yang terampil dibagi jumlah Tenaga Teknis Pengelolah Data Kependudukan dikali 100% cakupan ketersediaan profil kependudukan tingkat kecamatan Jumlah Data Profil kependudukan tingkat kecamatan dibagi jumlah kecamatan dikali 100% Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM Jumlah desa kategori mandiri dan maju dasar dari IDM dibagi jumlah desa dikali 100% Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten Jumlah Nilai Indeks Desa Membangun seluruh Desa dibagi Jumlah Desa 1 Meningkatnya kemandirian masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. 15.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA
17. 14.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA 1 Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Page 9 NO INDIKATOR KINERJA FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN 1 Cakupan aksesibitas antar wilayah Panjang jalan kabupaten yang dilalui moda transportasi publik dibagi panjang jalan Kabupaten dikali 100% NO INDIKATOR SASARAN FORMULASI/PERHITUNGAN Indeks Kategori PPID Hasil penilaian PPID tiap tahun Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah (Jumlah Perangkat Daerah yang tersambung layanan Intra pemerintah daerah / jumlah perangkat daerah) x 100% Indeks SPBE Hasil Penilaaian dari Instansi terkait Tingkat Keamanan Informasi Persandian Daerah Jumlah media informasi perangkat daerah yang telah dilakukan standarisasi keamanan sesuai BSSN bagi jumlah media informasi dikali 100% Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Jumlah media informasi perangkat daerah yang telah dilakukan standarisasi keamanan sesuai BSSN bagi jumlah media informasi dikali 100% Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Jumlah perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat Daerah / jumlah total perangkat daerah x 100% cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan dibagi jumlah data statistik sektoral dikali 100% 2 Nilai SAKIP Hasil Penilaian SAKIP tiap tahun NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN 1 Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung Potensi Unggulan Daerah ∑ Wirausaha baru tahun (n) - tahun ke (n-1 ) X 100 % ∑ Wirausaha baru tahun (n-1)
18. 18.DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA Meningkat dan berkembangnya Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026 Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026 Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026 Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana angkutan umum Dinas Perhubungan
19. 17.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA 1 Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026 Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026 Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
20. 16.DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA Page 10 2 Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB Jumlah Wirausaha X 100% Jumlah Usaha Mikro 3 Pertumbuhan Sektor Industri dalam PDRB Jumlah PDRB Perdagangan X 100% Jumlah total PDRB 4 Jumlah target capaian retribusi Jumlah PDRB Industri X 100% Jumlah total PDRB 5 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Nilai Hasil SAKIP NO SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI/PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB Realisasi Investasi PMA (Juta US$) Realisasi Investasi PMA (Juta US$) Jumlah realisasi investasi PMA tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2 Meningkatnya kualitas layanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) Skala nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Nilai Evaluasi AKIP (skor) Skala Nilai AKIP oleh Inspektorat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN Persentase pemuda yang berprestasi Jumlah Pemuda Berprestasi X 100 % Jumlah Pemuda yang Mengikuti Persentase Organisasi pemuda yang aktif Jumlah Organisasi yang Aktif X 100 % Jumlah Organisasi pemuda yang ada Tingkat prestasi event olahraga Jumlah Event Berprestasi X 100 % Jumlah eVent yang di ikuti Persentase Kelompok Pramuka Aktif Jumlah Gudep Aktif X 100 % Jumlah Gudep Keseluruhan Dokumen Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat
21. 20.DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAN SUMBER DATA 1 Meningkatkan kreatifitas Pemuda dan Prestasi Olahraga Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
22. 19.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN SUMBER DATA 1 Dokumen Renstra dan Laporan Minitoring Penanaman Modal Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya pertumbuhan industri berbasis komoditas unggulan daerah Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pusat Statistik Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pusat Statistik Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintah di Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustri Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Page 11 Persentase daya Tarik Wisata yang ditetapkan Jumlah Daya Tarik Wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jumlah Daya tarik Wisata se-Kabupaten Asahan X 100% Persentase Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain/Pihak Ketiga Perjanjian kerjasama pariwisata antara pemuda dengan Pemda lain/Pihak ketiga X 100% Kerjasama & Kemitraan Pariwisata yang direncanakan Persentase pelaku ekraf yang aktif Produk/Karya Ekraf terdaftar HAKI X 100 % Produk/Karya Ekraf yang difasilitasi HAKI Persentase SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memiliki Sertifikat Tingkat Dasar Jumah SDN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina pada Kompetensi Dasar X 100% Kontribusi PAD Pariwisata Kontribusi sektor Pariwisata terhadap Daerah Sewa tempat, parkir dan sewa wahana wisata NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 2 Indeks Hasil Pengawasan Kearsiapan Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100% NO SASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISIS OPERASIONAL FORMULASI/PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWA B SUMBER DATA 1 Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Pertumbuhan Sektor Perikanan dalam PDRB Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan PDRBt - PDRBt-1 x 100 % PDRBt-1 Bidang Pengendalian Usaha perikanan Bidang Pengelolaan Pembudidayaan ikan Badan Pusat Statistik dan Dinas Perikanan Terwujudnya penyelamatan, pelestarian dan tertib arsip daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip
23. 22.DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN
24. 21.DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA 1 Meningkatnya budaya baca masyarakat Jumlah masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan (termasuk online e-library) dibagi jumlah penduduk dikali 100% Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah Potensi daya tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (Kelompok Sadar Wisata yang direalisasikan) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Page 12 2 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Meningkatya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat) Jumlah Rata-Rata Nilai Per Aspek SAKIP Sekretariat Dinas Perikanan Dinas Perikanan NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN pertumbuhan produktivitas komoditi strategis tanaman panga dan hortikultura Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas komuditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura Pertumbuhan produktivitas komoditi strategis tanaman perkebunan Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas komuditi Strategis Tanaman Perkebunan 2 Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB PDRBt - PDRBt x 100 % PDRBt - 1 NO INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN Pertumbuhan sektor pertanian (Pertenakan) dalam PDRB PDRBt - PDRBt-1 X 100% PDRBt-1 Persentase pertumbuhan produksi peternakan Rata-rata pertumbuhan produksi peternakan 2 Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Evaluasi SAKIP NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN ∑Dn= D1+D2+D3+D4+D5+D6 D1 = Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penggangaran D2 = Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dengan APBD D3 = Dimensi Transparan Pengeluaran Anggaran Keuangan DaerahD4 = Dimensi Penyerapan Anggaran Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
25. 25.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN ASAHAN SUMBER DATA Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya kualitas Akurasi Perencanaan dan Pengelolaan APBD 1 Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri
26. 24.DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA 1 Meningkatnya Produktivitas, ketahanan, dan peran Ekonomi sektor pertanian dalam arti luas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian meningkatnya nilai tambah produk pertanian Dinas Pertanian
27. 23.DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN SASARAN SUMBER DATA Page 13 D5 = Dimensi kondisi Keuangan Daerah D6 = Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan Persentase Aspirasi Masyarakat melalui nusrenbang yang telah masuk dalam dokumen =jumlah Aspirasi yang masuk ke dokumen perencanaan x 100% Jumlah Total Aspirasi yang di usulkan Indeks Inovasi Daerah = Skor Total x 100% Skor total Maxsimum Nilai SAKIP Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Asahan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Asahan NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN DEFINISI OPERASIONAL SUMBER DATA 1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel Persentase tercapainya Manajemen ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Rumus Pengolahan hasil yang terdapat pada sistem Aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) adalah pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau kegiatan sesuai dengan aturan, pedoman, dan ketentuan yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara Indeks Profesionalitas ASN Jumlah total hasil perkalian dan bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing- masingjawaban dimensi/indikator Indeks Profesional ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya Badan Kepegawaian Negara Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Inspektorat Daerah
28. 26.BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Page 14 Indeks Sistem Merit jumlah total dari aspek Implementasi Sistem Merit Indeks sistem Merit adalah pengukuran tingkat penerapan prinsip sistem meri dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh suatu instansi pemerintah. Sistem merit mengacu pada kebijakan dan praktik pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan bebas dari intervensi politik serta diskriminasi Komisi Aparatur Sipil Negara Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kepegawaian Jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan kepegawaian dikalikan dengan penimbamh yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur) Indeks kepuasan masyarakat (IKN) atas layanan kepegawaian adalah pengukuran tingkat masyarakat yang menerima layanan kepegawaian dari sebuah instansi atau organisasi indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat berdasarkan sejumlah dimensi layanan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai SAKIP Jumlah rata-rata Nilai per Aspek Penilaian SAKIP Nilai Evaluasi Kinerja instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Page 15 NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN Opini BPK Hasil Opini BPK Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Total Indeks = D1 + D2 +D3 + D4 +D5 +D6 D1 = Dimensi 1, D2 = Dimensi 2, D3 = Dimensi 3, = D4 = Dimensi 4, D5 = Dimensi 5, D6 = Dimensi 6 Tingkat Tertib Penyusunan Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu Jumlah Dokumen Anggaran Daerah x 100% Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Jumlah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan tepat waktu Jumlah seluruh SP2D yang diterbitkan x 100% tingkat tertib administrasi barang milik daerah JumlahPerangkat Daerah dengan aset yang sudah sesuai dengan neraca dan tanpa catatan Jumlah Perangkat Daerah x 100% Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKAD Kabupaten Asahan oleh Tim Evaluasi Sakip Inspektorat Kabupaten Asahan NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 1 Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD Opini BPK (Opini) Peryataan atau Pendapat Profesional BPK yang merupakan kesimpulan Pemeriksaan Mengenai Tingkat Kewajaran Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Jumlah temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti Total Temuan BPK dan Inspektorat x 100 % Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah
29. 28.BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
30. 27.BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN SUMBER DATA 1 Meningkatnya Kualitas Proses Analisis Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tingkat tertib Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Page 16 2 Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pertumbuhan Pendapatan Daerah (persen) Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n) dikurangi jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1) dibagi dengan jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1) dikali Seratus Persen Jumlah realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n) - Jumlah Realisasi pendapatan Daerah Tahun (n-1) Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1) x 100% Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; Badan Pendapan / Badan Keuangan Aset Daerah Tingkat layanan pendukung urusan Pemerintahan (persen) Jumlah Realisasi Serapan Anggaran dibagi dengan jumlah Pagu Anggaran dikali Seratus Persen Jumlah realisasi pagu anggaran Total Pagu Anggaran x 100% Bidang Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Nilai SAKIP (Poin) Nilai SAKIP di peroleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat) Jumlah Rata-rata Nilai Per Aspek SAKIP Bidang Sekretariat Inspektorat Daerah NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI/PERHITUNGAN Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana Jumlah penanganan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dibagi jumlahkejadian bencana dikali 100% Persentase Desa Tangguh Bencana Jumlah Desa tangguh bencana dibagi jumlah desa rawan bencana dikali 100% Persentase layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kasus evakuasi korban bencana yang terjadi dikali 100% Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dalam sistem manajemen bencana dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100% 2 meningkatnya akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Persentase Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Nilai SAKIP Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Asahan Inspektorat Daerah
31. 29.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN SUMBER DATA 1 Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum Persentase Peningkatan Kondustivitas Daerah Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Pencegahan dan Kesiagaan Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi 3 Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Page 17 NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN Cakupan Kelompok yang dibina tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaaan Cakupan kelompok yang dibina dibagi dengan jumlah kelompok yang menjadi sasaran x 100 % Persentase Partai Politik yang difasilitasi Jumlah partai politik yang Difasilitasi dibagi dengan jumlah partai politik yang terdaftar di Kab. Asahan x 100 % Persentase Pembinaan Ormas Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan pembinaan dibagi dengan jumlah Ormas yang terdaftar di Kab.Asahan x 100 % Persentase Kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan baeragama dan kepercayaan Jumlah kelompok masyarakat yang dibina terkait Narkoba, kerukunan Beragama dan Kepercayaan dibagi dengan jumlah kelompok Sasaran masyarakat yang akan dibina terkait Narkoba, Kerukunan beragama dan kepercayaan x 100 % Jumlah Konflik SARA Persentase Konflik Sosial terselesaikan Potensi konflik SARA dibagi dengan jumlah potensi konflik SARA yang tertangani x 100% NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN I Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan RS Akreditasi layanan Rumah Sakit Nilai kelulusan Akreditasi rumah sakit Nilai evaluasi tim akreditasi rumah sakit 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau Cakupan layanan Rumah Sakit
32. 1.Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang
33. 2.tingkat pemakaian tempat tidur / bed occupancy rate (BOR) (jumlah hari perawatan / (jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam satu periode)) x 100 %
34. 3.rata-rata lama pasien dirawat / average length of stay (AvLOS) jumlah lama dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)
35. 4.Rata-rata lama tempat tidup tidal terpakai / turn of interval (TOI) ((jumlah tempat tidur x periode) - hari perawatan) / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)
36. 5.frekuensi pemakaian tempat tidur / bed turn over |(BTO) jumlah pasien keluar (hidup + meninggal) / jumlah tempat tidur UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
37. 31.UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG SUMBER DATA UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
38. 30.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN SUMBER DATA 1 Meningkatnya Penerapan Nilai Agama Demokrasi dan Kegotong royongan di Masyarakat Indeks Demokralisasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Page 18
39. 6.angka kematian . 48 jam setelah dirawat / net death rate (NDR) (jumlah pasien meninggal seluruhnya . 48 jam setelah dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)) x 1000 permil
40. 7.angka kematian umum / gross death rate (GDR) jumlah pasien meninggal seluruhnya / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)) x 1000 permil 2 Cost recovery rate (CRR) realisasi pendapatan / realisasi belanja operasional Sales Growh rate (SGR) pendapatan tahun ini - pendapatan tahun sebelumnya) / pendapatan tahun sebelumnya NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJA FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
41. 1.tingkat tertib administrasi layanan pemerintahan Jumlah Administrasi Layanan Pemerintahan yang baik dibagi jumlah layanan pemerintahan dikali 100%
42. 2.Cakupan kelompok masyarakat yang dibina dengan baik di tingkat kecamatan Kelompok masyarakat yang dibina dibagi kelompok masyarakat yang ada dikali 100%
43. 3.Persentase Penyelesaian Permasalahan bidang pemerintahan permasalahan bidang pemerintahan yang diselesaikan dibagi permasalahan bidang pemerintahan yang ada di kali 100%
44. 4.persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan pangan jumlah peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional periode sebelumnya dikali 100%
45. 5.cakupan administrasi pemerintahan desa jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%
46. 6.Tingkat Penyelesaian Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Jumlah permasalahan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan dibagi jumlah permasalahan ketentraman dan ketertiban dikali 100% ttd Kepala Seksi Pemerintahan dan dan ketentraman ketertiban Umum BUPATI ASAHAN, TAUFIK ZAINAL ABIDIN
47. 32.KECAMATAN (25 KECAMATAN) SUMBER DATA 1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan urusan dan Pembinaan Kewilayahan yang di tangani Sekretaris Kecamatan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kepala Seksi Pemerintahan dan dan ketentraman ketertiban Umum Kepala Seksi Pemerintahan dan dan ketentraman ketertiban Umum Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintah Daerah UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG Page 19

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…