DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III TATA CARA PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan data satuan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus sekolah negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, terdapat sekolah yang memiliki jumlah siswa yang sangat minim serta berdekatan dengan sekolah lain yang setingkat;
c.bahwa perlu dasar hukum sebagai pijakan yuridis dalam rangka penggabungan satuan Pendidikan negeri dilingkungan dinas Pendidikan kabupaten asahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggabungan Satuan Pendidikan Negeri Dilingkungan Dinas Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Asahan.
5.Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan.
6.Standar Pelayanan Minimal pendidikan selanjutnya disingkat SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah Kabupaten Asahan.
7.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8.Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK terdiri dari pendidik yang diberi tugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pelatih, fasilitator serta sebutan lain yang sinkron menggunakan kekhususannya, dan tenaga pendidik yang berpartisipasi pada penyelenggaraan Pendidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada anak yang disesuaikan dengan tingkat usia anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak.
11.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
12.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum lanjutan SD dan termasuk dalam jenjang pendidikan dasar.
14.Penggabungan sekolah negeri adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih sekolah negeri menjadi 1 (satu) sekolah negeri.
15.Sekolah Induk adalah sekolah negeri yang menjadi induk penggabungan sekolah negeri lain. 5

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penggabungan Satuan Pendidikan negeri dilingkungan Dinas.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan negeri dilingkungan Dinas.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi persyaratan penggabungan, mekanisme penggabungan, sarana dan prasarana penggabungan, PTK dan peserta didik.

BAB III

TATA CARA PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

Pasal 4

Pelaksanaan penggabungan Satuan Pendidikan negeri dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

a.jumlah rombongan belajar untuk SD kurang dari 6 (enam) rombongan belajar, sedangkan untuk SMP kurang dari 3 (tiga) rombongan belajar;
b.jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar untuk SD kurang dari 10 (sepuluh) peserta didik, sedangkan SMP kurang dari 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
c.jarak antar Satuan Pendidikan negeri saling berdekatan dalam 1 (satu) wilayah; dan
d.sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan negeri tidak memadai.

Pasal 5

Jarak antar Satuan Pendidikan negeri saling berdekatan dalam 1 (satu) wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, maka Satuan Pendidikan negeri dapat digabungkan dengan ketentuan:

a.terdapat dalam 1 (satu) desa/kelurahan yang sama;
b.terdapat di desa/kelurahan yang berbatasan dalam 1 (satu) kecamatan; dan/atau
c.terdapat di desa/kelurahan yang berbatasan antar wilayah kecamatan; 6

Pasal 6

Kepala Dinas melaksanakan identifikasi dan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan negeri yang memenuhi persyaratan melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri dan Satuan Pendidikan negeri yang berpotensi untuk dilaksanakan penggabungan.

Pasal 7

(1)Di dalam melaksanakan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi terhadap sekolah negeri dalam lingkup Dinas terhadap Satuan Pendidikan negeri yang memenuhi persyaratan melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri dan sekolah negeri yang berpotensi untuk dilaksanakan penggabungan;
2. b.melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap potensi pelaksanaan penggabungan Satuan Pendidikan negeri; dan
3. c.menyusun rekomendasi penggabungan Satuan Pendidikan negeri dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang PTK, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana SD, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana SMP, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP, Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pengawas SD, Pengawas SMP, dan administrator data pokok pendidikan.

Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, memuat tentang :

a.bahan-bahan pertimbangan yang tentang hasil kajian dan evaluasi untuk dapat melaksanakan penggabungan yang dilengkapi dengan data-data Satuan Pendidikan negeri yang diusulkan sebagai sekolah induk; dan
b.Satuan Pendidikan negeri yang berpotensi untuk digabungkan namun tidak dapat dilaksanakan penggabungan maka harus dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Penentuan sekolah induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.tata lingkungan dan bangunan; 7
b.keandalan bangunan; dan
c.cenderung lebih memenuhi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung sesuai standar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kepala Dinas menyampaikan usulan penggabungan Satuan Pendidikan negeri kepada Bupati dengan melampirkan :

a.rekomendasi tim pelaksana;
b.berita acara hasil rapat koordinasi;
c.rencana mutasi guru;
d.rencana pengalihan data sarana dan prasarana Satuan Pendidikan negeri yang bergabung ke data sekolah induk; dan
e.rencana penggunaan gedung dan lahan pada sekolah yang bergabung jika memungkinkan berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dengan nomenklatur yang mengikuti sekolah induk.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…