DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV JENIS KEPESERTAAN DAN SASARAN PENERIMA PROGRAM BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM BAB VI MEKANISME PENDATAAN DAN VALIDASI BAB VII BESARAN IURAN DAN PENDAFTARAN BAB VIII PENGANGGARAN BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI BAB XI PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN BAB XII PENGAWASAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Kegamaan di daerah secara tertib, efektif, dan efisien, perlu mengatur perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Asahan.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
6.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7.Peserta adalah setiap orang yang bekerja sebagai pekerja sosial keagamaan di Daerah.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10.Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jamaat atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang terdaftar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap resiko kerja bagi para Pekerja Sosial Keagamaan. 4

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial sehingga Pekerja Sosial Keagamaan dapat bekerja dengan tenang, produktif serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak; dan
b.sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian Pekerja Sosial Keagamaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.jenis kepesertaan dan sasaran penerima program;
b.persyaratan penerima program;
c.mekanisme pendataan dan validasi;
d.besaran iuran dan pendaftaran;
e.penganggaran;
f.pertanggungjawaban;
g.penanganan pengaduan dan koordinasi;
h.pemberhentian kepesertaan;
i.pengawasan; dan
j.penyelesaian sengketa.

BAB IV

JENIS KEPESERTAAN DAN SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

(1)Jenis kepesertaan penerima program merupakan Peserta bukan penerima upah.
(2)Sasaran penerima program ini meliputi Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja melayani umat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan Peserta penerima program meliputi:

a.penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja Sosial Keagamaan di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah sesuai domisili; dan
b.penduduk yang memiliki KTP-elektonik dan berdomisili di Daerah.

BAB VI

MEKANISME PENDATAAN DAN VALIDASI

Pasal 7

Pendataan dan validasi data Pekerja Sosial Keagamaan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat yang berkoordinasi dengan Kecamatan di Daerah. 5

BAB VII

BESARAN IURAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 8

Iuran program JKK dan JKM bagi peserta Pekerja Sosial Keagamaan ditetapkan sebagai berikut:

a.iuran JKK sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
b.iuran JKM sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.

Pasal 9

(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pendaftaran kepesertaan Pekerja Sosial Keagamaan dalam program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pendaftaran Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pendataan dan validasi data Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Daftar Pekerja Sosial Keagamaan hasil pendataan dan validasi data Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan.
(2)Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan prioritas umur sesuai dengan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(4)Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja anggaran pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
(5)Rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan melalui belanja iuran JKK dan JKM bagi pekerja rentan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011