DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 11 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengtur tentang KETENTUAN UMUM; PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS (Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas); PEMBAYARAN (Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Gaji Ketiga Belas; Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas); PENDANAAN; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162); SALINAN 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 4);
7.Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 31);
8.Peraturan Bupati Asahan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2026 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Asahan. 3
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Asahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari non- Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.1 (satu) Bulan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 4
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(6)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(7)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.1 (satu) Bulan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 5

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.

Pasal 5

(1)Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
(3)Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 11 Maret 2026 BUPATI ASAHAN, ttd TAUFIK ZAINAL ABIDIN Diundangkan di Kisaran pada tanggal 11 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd ZAINAL ARIPIN SINAGA BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026 NOMOR 6

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…