DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan.
5.Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah. 11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/ BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan usaha lainnya, termasuk kontrak investor kolektor dan bentuk usaha tetap. 12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 13.Petugas Pungut adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan Retribusi daerah. 14.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 15.Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik adalah sistem pembayaran Retribusi secara non tunai dengan menggunakan barcode, card, transfer bank, mobile banking, dompet digital atau bentuk lain yang dipersamakan. 16.Bendahara Penerimaan dinas adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. 17.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukkan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 18.Surat Ketetapan Retibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 19.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukkan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar. 23.Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi. 24.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi. 25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi daerah. 26.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 27.Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari tembok dan/atau kayu tahan lama dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan lebih dari 15 tahun. 28.Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari setengah tembok dan setengah bambu/kayu dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan antara 5 sampai dengan 15 tahun. 29.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 30.Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung adalah perhitungan Retribusi yang dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung serta pencetakan SLF. 31.Surat Bukti Kepemilikan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung. 32.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi PBG di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi dalam pelaksanaan Retribusi; dan
b.untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.subjek dan objek Retribusi;
b.pendaftaran dan pendataan;
c.pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
d.penagihan;
e.pengajuan keberatan akan ketetapan Retribusi;
f.pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
g.penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
h.Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
i.standar operasional prosedur; dan
j.sanksi administratif.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 5

Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan/atau merubah bangunan, memperluas yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Pasal 6

(1)Objek Retribusi PBG adalah setiap pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
1. a.penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF meliputi:
  1. 1.kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  2. 2.penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
  3. 3.inspeksi bangunan gedung,
  4. 4.penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
  5. 5.pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
2. b.Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan pembangunan baru, bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi, dan bangunan gedung perubahan.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
2. b.tempat ibadah; dan
3. c.tempat sosial.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

(1)Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa layanan pemberian izin PBG yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi.
(2)Pendaftaran sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah Teknis.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, benar dan bertanda tangan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
(4)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.data Wajib Retribusi;
2. b.e-ktp bagi Wajib Retribusi perorangan;
3. c.akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.
(5)Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara manual /luar jaringan (offline) atau melalui pemanfataan teknologi informasi (online).
(6)Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah Teknis melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
(2)Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
1. a.subjek Retribusi;
2. b.objek Retribusi; dan
3. c.dasar perhitungan Retribusi.
(3)Pendataan dapat dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Pemungutan Retribusi PBG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
(2)Pemungutan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 10

(1)Pemungutan Retibusi PBG dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
(2)Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek Retribusi.
(3)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:
1. a.nomor SKRD;
2. b.nama Wajib Retribusi;
3. c.alamat Retribusi;
4. d.tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
5. e.besaran Retribusi.
(4)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung.
(5)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(6)Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicatat dalam buku penerimaan.
(7)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
(8)Contoh Bentuk SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Penerbitan SKRD dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
1. a.petugas melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis dalam SIMBG;
2. b.berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian teknis, petugas melakukan penghitungan tarif Retribusi;
3. c.penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam bentuk lembar perhitungan Retribusi;
4. d.lembar perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah ke dalam SIMBG dan disampaikan ke Kepala Dinas Teknis untuk divalidasi;
5. e.Kepala Dinas Tekins menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
6. f.berdasarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e bendahara penerimaan membuat SKRD dalam sistem SKRD;
7. g.SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan ke kepala bidang yang membidangi urusan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk divalidasi;
8. h.SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf g diunggah ke dalam SIMBG untuk mendapat persetujuan Wajib Retribusi; dan
9. i.persetujuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilakukan dengan cara memberikan tanda centang pada kolom persetujuan dalam SIMBG.
(2)Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari kerja setelah dibuatkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan.
5.Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perizinan.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah. 11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/ BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan usaha lainnya, termasuk kontrak investor kolektor dan bentuk usaha tetap. 12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 13.Petugas Pungut adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan Retribusi daerah. 14.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 15.Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik adalah sistem pembayaran Retribusi secara non tunai dengan menggunakan barcode, card, transfer bank, mobile banking, dompet digital atau bentuk lain yang dipersamakan. 16.Bendahara Penerimaan dinas adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. 17.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukkan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 18.Surat Ketetapan Retibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 19.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukkan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar. 23.Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi. 24.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi. 25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi daerah. 26.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 27.Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari tembok dan/atau kayu tahan lama dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan lebih dari 15 tahun. 28.Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari setengah tembok dan setengah bambu/kayu dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan antara 5 sampai dengan 15 tahun. 29.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 30.Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung adalah perhitungan Retribusi yang dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung serta pencetakan SLF. 31.Surat Bukti Kepemilikan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung. 32.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi PBG di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi dalam pelaksanaan Retribusi; dan
b.untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.subjek dan objek Retribusi;
b.pendaftaran dan pendataan;
c.pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
d.penagihan;
e.pengajuan keberatan akan ketetapan Retribusi;
f.pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
g.penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
h.Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
i.standar operasional prosedur; dan
j.sanksi administratif.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 5

Pasal 6

(1)Objek Retribusi PBG adalah setiap pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
1. a.penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF meliputi:
  1. 1.kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  2. 2.penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
  3. 3.inspeksi bangunan gedung,
  4. 4.penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
  5. 5.pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
2. b.Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan pembangunan baru, bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi, dan bangunan gedung perubahan.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
2. b.tempat ibadah; dan
3. c.tempat sosial.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

(1)Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa layanan pemberian izin PBG yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi.
(2)Pendaftaran sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah Teknis.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, benar dan bertanda tangan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
(4)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.data Wajib Retribusi;
2. b.e-ktp bagi Wajib Retribusi perorangan;
3. c.akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.
(5)Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara manual /luar jaringan (offline) atau melalui pemanfataan teknologi informasi (online).
(6)Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah Teknis melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
(2)Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
1. a.subjek Retribusi;
2. b.objek Retribusi; dan
3. c.dasar perhitungan Retribusi.
(3)Pendataan dapat dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Pemungutan Retribusi PBG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
(2)Pemungutan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 10

(1)Pemungutan Retibusi PBG dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
(2)Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek Retribusi.
(3)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:
1. a.nomor SKRD;
2. b.nama Wajib Retribusi;
3. c.alamat Retribusi;
4. d.tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
5. e.besaran Retribusi.
(4)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung.
(5)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(6)Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicatat dalam buku penerimaan.
(7)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
(8)Contoh Bentuk SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Penerbitan SKRD dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
1. a.petugas melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis dalam SIMBG;
2. b.berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian teknis, petugas melakukan penghitungan tarif Retribusi;
3. c.penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam bentuk lembar perhitungan Retribusi;
4. d.lembar perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah ke dalam SIMBG dan disampaikan ke Kepala Dinas Teknis untuk divalidasi;
5. e.Kepala Dinas Tekins menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
6. f.berdasarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e bendahara penerimaan membuat SKRD dalam sistem SKRD;
7. g.SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan ke kepala bidang yang membidangi urusan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk divalidasi;
8. h.SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf g diunggah ke dalam SIMBG untuk mendapat persetujuan Wajib Retribusi; dan
9. i.persetujuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilakukan dengan cara memberikan tanda centang pada kolom persetujuan dalam SIMBG.
(2)Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari kerja setelah dibuatkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis.