DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang SALINAN 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
8.Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16.Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang atara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
17.Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harns dibayar dengan harta lancarnya.
18.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebiH kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
20.Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD.
21.Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas BLUD.
22.Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung se1uruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan SILPA BLUD di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur prosedur penggunaan SILPA BLUD dalam rangka meningkatkan Pendapatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PEMANFAATAN SILPA BLUD

Pasal 4

(1)SILPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
(2)SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.
(3)SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(2)Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
(3)Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
(4)Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 6

(1)Nilai SILPA BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan PPKD.
(2)Laporan SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
(3)Keadaan yang menyebabkan SILPA BLUD Puskesmas tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk:
1. a.menutupi defisit anggaran;
2. b.mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
3. c.membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
4. d.melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
5. e.belanja pegawai;
6. f.belanja barang dan jasa; dan
7. g.belanja modal.
(4)Nilai SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.
(5)Dalam hal BLUD ingin menggunakan SILPA sebelum perubahan APBD disebabkan adanya alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) dan ayat
(3), maka Pemimpin BLUD harus terlebih mendapatkan izin dari Bupati.
(6)Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan setalah mempertimbangkan permohonan izin dari Pemimpin BLUD yang disampaikan melalui PPKD.
(7)Permohonan izin dari Pemimpin BLUD kepada Bupati yang disampaikan melalui PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya harus memuat alasan dan rincian rencana penggunaan SiLPA, dan disertai dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB V

DEFISIT ANGGARAN

Pasal 7

(1)Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
(2)Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SILPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SILPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
(3)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfataan Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020 SILPA dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.
(4)Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SILPA.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 6 Mei 2025 BUPATI BALANGAN, TTD H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 6 Mei 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN , TTD H. SUFRIANNOR BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 22

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
8.Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16.Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang atara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
17.Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harns dibayar dengan harta lancarnya.
18.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebiH kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
20.Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD.
21.Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas BLUD.
22.Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung se1uruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan SILPA BLUD di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur prosedur penggunaan SILPA BLUD dalam rangka meningkatkan Pendapatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PEMANFAATAN SILPA BLUD

Pasal 4

(1)SILPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
(2)SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.
(3)SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(2)Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
(3)Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
(4)Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 6

(1)Nilai SILPA BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan PPKD.
(2)Laporan SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
(3)Keadaan yang menyebabkan SILPA BLUD Puskesmas tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk:
1. a.menutupi defisit anggaran;
2. b.mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
3. c.membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
4. d.melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
5. e.belanja pegawai;
6. f.belanja barang dan jasa; dan
7. g.belanja modal.
(4)Nilai SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.
(5)Dalam hal BLUD ingin menggunakan SILPA sebelum perubahan APBD disebabkan adanya alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) dan ayat
(3), maka Pemimpin BLUD harus terlebih mendapatkan izin dari Bupati.
(6)Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan setalah mempertimbangkan permohonan izin dari Pemimpin BLUD yang disampaikan melalui PPKD.
(7)Permohonan izin dari Pemimpin BLUD kepada Bupati yang disampaikan melalui PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya harus memuat alasan dan rincian rencana penggunaan SiLPA, dan disertai dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB V

DEFISIT ANGGARAN

Pasal 7

(1)Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
(2)Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SILPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SILPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
(3)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfataan Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020 SILPA dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.
(4)Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SILPA.