DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang SALINAN Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD.
6.Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
7.Pemimpin BLUD, yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala Puskesmas atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan angaran perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD di lingkup Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Investasi kepada pihak lain.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Investasi bagi BLUD di lingkup Pemerintah Daerah kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

INVESTASI

Pasal 3

(1)BLUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
(2)Sebelum melakukan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin harus berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.
(3)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 4

(1)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
(3)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.deposito pada bank umum dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
2. b.surat berharga negara jangka pendek.
(4)Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. b.ditujukan untuk manajemen kas; dan
3. c.instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 5

(1)Hasil Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan Pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemimpin sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1)Pejabat Keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari Investasi.
(2)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan oleh Pemimpin kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Pemimpin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas pengelolaan Investasi.
(2)Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin mengambil langkah-langkah penyelesaian.
(3)Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinerja pengelolaan Investasi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 6 Mei 2025 BUPATI BALANGAN, TTD H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 6 Mei 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, TTD H. SUFRIANNOR BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang SALINAN Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD.
6.Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
7.Pemimpin BLUD, yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala Puskesmas atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan angaran perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD di lingkup Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Investasi kepada pihak lain.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Investasi bagi BLUD di lingkup Pemerintah Daerah kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

INVESTASI

Pasal 3

(1)BLUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
(2)Sebelum melakukan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin harus berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.
(3)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 4

(1)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
(3)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.deposito pada bank umum dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
2. b.surat berharga negara jangka pendek.
(4)Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. b.ditujukan untuk manajemen kas; dan
3. c.instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 5

(1)Hasil Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan Pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemimpin sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1)Pejabat Keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari Investasi.
(2)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan oleh Pemimpin kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Pemimpin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas pengelolaan Investasi.
(2)Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin mengambil langkah-langkah penyelesaian.
(3)Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinerja pengelolaan Investasi.