DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pihak Lain; Mengingat : :1. 2. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856); SALINAN 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5.Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
6.Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan orang, keluarga, kelompok dan masyarakat.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah PD atau Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10.Pejabat pengelola BLUD adalah unsur pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11.Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas atayu sebutan lainnya.
12.Kerja Sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh PA/KPA dengan Pihak ketiga untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-UPT yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSP adalah perikatan antara BLUD dengan pihak lain sebagai mitra Kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
14.Mitra Kerja Sama adalah pihak yang bekerja sama dengan BLUD.
15.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20.Kerja sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.
21.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam priode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
23.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
24.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
25.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
26.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
27.Tim Koordinasi Kerja Sama BLUD yang selanjutnya disingkat TKKS BLUD adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menyiapkan Kerja Sama dengan Pihak Lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi BLUD dalam rangka melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum bagi BLUD dalam melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan
b.memberikan pedoman bagi BLUD dalam hal pengelolaan dan tata cara Kerja Sama dengan Pihak Lain.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 4

(1)BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
(2)Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD menawarkan rencana Kerja Sama kepada Pihak Lain atau berdasarkan penawaran dari Pihak Lain untuk melaksanakan Kerja Sama dengan BLUD mengenai objek tertentu.
(3)Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
(4)Tujuan BLUD melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain adalah:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD;
2. b.memberikan nilai tambah bagi BLUD;
3. c.memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan BLUD secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
4. d.memperoleh aset BLUD melalui kemitraan;
5. e.mengoptimalkan penggunaan aset BLUD;
6. f.memanfaatkan aset BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
7. g.meningkatkan pendapatan BLUD; dan
8. h.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
(5)Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Pemimpin BLUD dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Kerja Sama antara BLUD dengan Pihak Lain didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.ekonomis; dan
4. d.saling menguntungkan.
(2)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah upaya untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal melalui Kerja Sama.
(3)Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah upaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal melalui Kerja Sama.
(4)Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah upaya pemilihan barang/jasa yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga yang sekecil mungkin.
(5)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup Kerja Sama BLUD dengan Pihak Lain meliputi:
1. a.Kerja Sama Operasional;
2. b.pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
3. c.kegiatan/usaha lain yang dapat menunjang tugas dan fungsi BLUD.
(2)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan menggunakan Barang Milik Daerah.
(3)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Perangkat Daerah.
(4)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kerja Sama dalam kegiatan/usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa:
1. a.Kerja Sama dengan institusi pendidikan kesehatan;
2. b.Kerja Sama dengan instansi kesehatan lain dalam rangka pemenuhan dan/atau peningkatan sumber daya manusia;
3. c.Kerja Sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk meningkatkan kemampuan dan kualiatas pelayanan kesehatan; dan
4. d.Kerja Sama pembiayaan kesehatan/jaminan kesehatan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerja Sama dalam kegiatan/usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 7

(1)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kerja Sama Operasional penyediaan barang/ jasa yang dibutuhkan BLUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
(2)Kerja Sama Operasional penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kerja Sama Operasional yang dilakukan antara BLUD dengan Mitra Kerja Sama Operasional dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD.
(3)Kerja Sama Operasional penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.obat dan bahan medis habis pakai;
2. b.alat kesehatan;
3. c.alat non kesehatan;
4. d.bahan penunjang kesehatan;
5. e.gas medis;
6. f.makan-minum pasien;
7. g.jasa kebersihan/cleaning service;
8. h.jasa pelayanan ambulans;
9. i.jasa pembuatan dan pengembangan sistern informasi;
10. j.jasa petugas keamanan; atau
11. k.barang/jasa pelayanan lainnya.

Pasal 8

(1)Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Sewa;
2. b.KSP;
3. c.BGS; atau
4. d.BSG.
(2)Tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 9

Tata cara Kerja Sama dengan Pihak Lain melalui dilakukan melalui tahapan:

a.identifikasi kebutuhan barang/jasa;
b.persiapan pelaksanaan;
c.penawaran Kerja Sama/undangan calon mitra Kerja Sama;
d.pemilihan mitra Kerja Sama;
e.penetapan mitra Kerja Sama;
f.penyusunan naskah perjanjian;
g.penandatanganan naskah perjanjian; dan
h.pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 10

(1)BLUD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang/jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui Kerja Sama.
(2)Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
1. a.tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan Kerja Sama dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa seperti biasa;
2. b.nilai tambah yang didapatkan BLUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
3. c.volume kebutuhan barang/jasa;
4. d.jenis spesifikasi barang/jasa;
5. e.ketersediaan barang/jasa di pasaran;
6. f.kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi Mitra Kerja Sama;
7. g.kondisi keuangan BLUD; atau
8. h.kondisi teknis di lapangan.

Pasal 11

(1)Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BLUD melakukan persiapan pelaksanaan Kerja Sama sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA-BLUD;
2. b.identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA BLUD;
3. c.penentuan jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama;
4. d.penentuan objek Kerja sama;
5. e.penentuan kriteria/kualifikasi Mitra Kerja Sama; dan
6. f.jadwal penawaran rencana Kerja Sama dan/atau undangan kepada Pihak Lain/calon Mitra Kerja Sama, jadwal pemilihan dan penetapan Mitra Kerja Sama, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan Kerja Sama dimulai.
(2)Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
(3)Pemimpin BLUD dapat membentuk TKKS-BLUD yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan Kerja Sama sampai dengan ditetapkannya Pihak Lain sebagai Mitra Kerja Sama.
(4)TKKS-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan;
2. b.menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
3. c.memberikan saran terhadap proses pemilihan Kerja Sama dengan Pihak Lain;
4. d.menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek Kerja Sama BLUD;
5. e.membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
6. f.menyiapkan materi rancangan perjanjian Kerja Sama; dan
7. g.memberikan rekomendasi kepada Pemimpin BLUD untuk penandatanganan perjanjian Kerja Sama.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5.Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
6.Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan orang, keluarga, kelompok dan masyarakat.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah PD atau Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10.Pejabat pengelola BLUD adalah unsur pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11.Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas atayu sebutan lainnya.
12.Kerja Sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh PA/KPA dengan Pihak ketiga untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-UPT yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSP adalah perikatan antara BLUD dengan pihak lain sebagai mitra Kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
14.Mitra Kerja Sama adalah pihak yang bekerja sama dengan BLUD.
15.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20.Kerja sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.
21.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam priode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
23.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
24.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
25.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
26.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
27.Tim Koordinasi Kerja Sama BLUD yang selanjutnya disingkat TKKS BLUD adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menyiapkan Kerja Sama dengan Pihak Lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi BLUD dalam rangka melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum bagi BLUD dalam melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan
b.memberikan pedoman bagi BLUD dalam hal pengelolaan dan tata cara Kerja Sama dengan Pihak Lain.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 4

(1)BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
(2)Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD menawarkan rencana Kerja Sama kepada Pihak Lain atau berdasarkan penawaran dari Pihak Lain untuk melaksanakan Kerja Sama dengan BLUD mengenai objek tertentu.
(3)Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
(4)Tujuan BLUD melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain adalah:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD;
2. b.memberikan nilai tambah bagi BLUD;
3. c.memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan BLUD secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
4. d.memperoleh aset BLUD melalui kemitraan;
5. e.mengoptimalkan penggunaan aset BLUD;
6. f.memanfaatkan aset BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
7. g.meningkatkan pendapatan BLUD; dan
8. h.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
(5)Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Pemimpin BLUD dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Kerja Sama antara BLUD dengan Pihak Lain didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.ekonomis; dan
4. d.saling menguntungkan.
(2)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah upaya untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal melalui Kerja Sama.
(3)Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah upaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal melalui Kerja Sama.
(4)Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah upaya pemilihan barang/jasa yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga yang sekecil mungkin.
(5)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup Kerja Sama BLUD dengan Pihak Lain meliputi:
1. a.Kerja Sama Operasional;
2. b.pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
3. c.kegiatan/usaha lain yang dapat menunjang tugas dan fungsi BLUD.
(2)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan menggunakan Barang Milik Daerah.
(3)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Perangkat Daerah.
(4)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kerja Sama dalam kegiatan/usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa:
1. a.Kerja Sama dengan institusi pendidikan kesehatan;
2. b.Kerja Sama dengan instansi kesehatan lain dalam rangka pemenuhan dan/atau peningkatan sumber daya manusia;
3. c.Kerja Sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk meningkatkan kemampuan dan kualiatas pelayanan kesehatan; dan
4. d.Kerja Sama pembiayaan kesehatan/jaminan kesehatan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerja Sama dalam kegiatan/usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 7

(1)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kerja Sama Operasional penyediaan barang/ jasa yang dibutuhkan BLUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
(2)Kerja Sama Operasional penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kerja Sama Operasional yang dilakukan antara BLUD dengan Mitra Kerja Sama Operasional dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD.
(3)Kerja Sama Operasional penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.obat dan bahan medis habis pakai;
2. b.alat kesehatan;
3. c.alat non kesehatan;
4. d.bahan penunjang kesehatan;
5. e.gas medis;
6. f.makan-minum pasien;
7. g.jasa kebersihan/cleaning service;
8. h.jasa pelayanan ambulans;
9. i.jasa pembuatan dan pengembangan sistern informasi;
10. j.jasa petugas keamanan; atau
11. k.barang/jasa pelayanan lainnya.

Pasal 8

(1)Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Sewa;
2. b.KSP;
3. c.BGS; atau
4. d.BSG.
(2)Tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 9

Tata cara Kerja Sama dengan Pihak Lain melalui dilakukan melalui tahapan:

a.identifikasi kebutuhan barang/jasa;
b.persiapan pelaksanaan;
c.penawaran Kerja Sama/undangan calon mitra Kerja Sama;
d.pemilihan mitra Kerja Sama;
e.penetapan mitra Kerja Sama;
f.penyusunan naskah perjanjian;
g.penandatanganan naskah perjanjian; dan
h.pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 10

(1)BLUD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang/jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui Kerja Sama.
(2)Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
1. a.tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan Kerja Sama dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa seperti biasa;
2. b.nilai tambah yang didapatkan BLUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
3. c.volume kebutuhan barang/jasa;
4. d.jenis spesifikasi barang/jasa;
5. e.ketersediaan barang/jasa di pasaran;
6. f.kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi Mitra Kerja Sama;
7. g.kondisi keuangan BLUD; atau
8. h.kondisi teknis di lapangan.

Pasal 11

(1)Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BLUD melakukan persiapan pelaksanaan Kerja Sama sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA-BLUD;
2. b.identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA BLUD;
3. c.penentuan jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama;
4. d.penentuan objek Kerja sama;
5. e.penentuan kriteria/kualifikasi Mitra Kerja Sama; dan
6. f.jadwal penawaran rencana Kerja Sama dan/atau undangan kepada Pihak Lain/calon Mitra Kerja Sama, jadwal pemilihan dan penetapan Mitra Kerja Sama, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan Kerja Sama dimulai.
(2)Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
(3)Pemimpin BLUD dapat membentuk TKKS-BLUD yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan Kerja Sama sampai dengan ditetapkannya Pihak Lain sebagai Mitra Kerja Sama.
(4)TKKS-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan;
2. b.menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
3. c.memberikan saran terhadap proses pemilihan Kerja Sama dengan Pihak Lain;
4. d.menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek Kerja Sama BLUD;
5. e.membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
6. f.menyiapkan materi rancangan perjanjian Kerja Sama; dan
7. g.memberikan rekomendasi kepada Pemimpin BLUD untuk penandatanganan perjanjian Kerja Sama.