DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Balangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, perlu diatur pedoman Hubungan Kerja organisasi Perangkat Daerah serta jalur koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara organisasi Perangkat Daerah;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pola hubungan kerja dan jalur koordinasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
9.Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
6.Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mepunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.
7.Asisten Adminsitrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.
8.Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
9.Hubungan Kerja Konsultatif adalah Hubungan Kerja yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah.
10.Hubungan Kerja Kolegial adalah Hubungan Kerja yang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama untuk menumbuhkan rasa kebersamaaan dan kemitraaan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung bagi peningkatan produktifitas dan kinerja.
11.Hubungan Kerja Fungsional adalah Hubungan Kerja yang dilakukan sesuai kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang bertujuan untuk memberikan peran substansial secara fungsional sesuai wewenang organisasi Perangkat Daerah masing- masing.
12.Hubungan Kerja Struktural adalah Hubungan Kerja yang bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
13.Hubungan Kerja Koordinatif adalah Hubungan Kerja yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan prosedur dan tata kerja agar tertib pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi untuk membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pola Hubungan Kerja sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Pola Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

a.saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
b.saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
c.saling memberi manfaat; dan
d.saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui Hubungan Kerja yang meliputi:
1. a.Hubungan Kerja Konsultatif;
2. b.Hubungan Kerja Kolegial;
3. c.Hubungan Kerja Fungsional;
4. d.Hubungan Kerja Struktural; dan
5. e.Hubungan Kerja Koordinatif.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.
(3)Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Hubungan Kerja Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan melalui kegiatan:
1. a.perencanaan;
2. b.perumusan;
3. c.pemutakhiran; dan
4. d.penyelesaian tugas dan fungsi.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada Hubungan Kerja struktural secara berjenjang.

Pasal 7

(1)Hubungan Kerja Kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
1. a.menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
2. b.mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 8

(1)Hubungan Kerja Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 9

(1)Hubungan Kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dalam susunan organisasi perangkat daerah dengan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing- masing.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 10

(1)Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf terdiri atas:
1. a.koordinasi hirarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
2. b.koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.
(2)Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi yang meliputi :
1. a.penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
2. b.penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
3. c.pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
4. d.pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
5. e.pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
6. f.pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
7. g.penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.
(3)Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara subtansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
(4)Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan dan efektivitas. Pasal 19

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, perlu diatur pedoman Hubungan Kerja organisasi Perangkat Daerah serta jalur koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara organisasi Perangkat Daerah;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pola hubungan kerja dan jalur koordinasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
9.Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
6.Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mepunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.
7.Asisten Adminsitrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.
8.Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
9.Hubungan Kerja Konsultatif adalah Hubungan Kerja yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah.
10.Hubungan Kerja Kolegial adalah Hubungan Kerja yang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama untuk menumbuhkan rasa kebersamaaan dan kemitraaan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung bagi peningkatan produktifitas dan kinerja.
11.Hubungan Kerja Fungsional adalah Hubungan Kerja yang dilakukan sesuai kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang bertujuan untuk memberikan peran substansial secara fungsional sesuai wewenang organisasi Perangkat Daerah masing- masing.
12.Hubungan Kerja Struktural adalah Hubungan Kerja yang bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
13.Hubungan Kerja Koordinatif adalah Hubungan Kerja yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pola Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

a.saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
b.saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
c.saling memberi manfaat; dan
d.saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui Hubungan Kerja yang meliputi:
1. a.Hubungan Kerja Konsultatif;
2. b.Hubungan Kerja Kolegial;
3. c.Hubungan Kerja Fungsional;
4. d.Hubungan Kerja Struktural; dan
5. e.Hubungan Kerja Koordinatif.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.
(3)Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Hubungan Kerja Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan melalui kegiatan:
1. a.perencanaan;
2. b.perumusan;
3. c.pemutakhiran; dan
4. d.penyelesaian tugas dan fungsi.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada Hubungan Kerja struktural secara berjenjang.

Pasal 7

(1)Hubungan Kerja Kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
1. a.menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
2. b.mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 8

(1)Hubungan Kerja Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 9

(1)Hubungan Kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dalam susunan organisasi perangkat daerah dengan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing- masing.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 10

(1)Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf terdiri atas:
1. a.koordinasi hirarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
2. b.koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.
(2)Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi yang meliputi :
1. a.penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
2. b.penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
3. c.pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
4. d.pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
5. e.pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
6. f.pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
7. g.penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.
(3)Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara subtansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
(4)Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan dan efektivitas. Pasal 19