DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Balangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
c.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap hasil evaluasi untuk pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 24) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
(2)Pemberian TPP untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 50% (lima puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan.
(3)Pemberian TPP 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

2.Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
1. a.prestasi kerja organisasi; dan/atau
2. b.prestasi kerja ASN secara perorangan.
(2)Prestasi Kerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Prestasi Kerja yang diperoleh melalui optimalisasi peningkatan kinerja organisasi dengan menghasilkan sebuah output atau outcome kinerja.
(3)Prestasi Kerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
1. a.penghargaan organisasi dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan baik skala Kabupaten maupun skala Propinsi, skala Nasional dan skala Internasional;
2. b.penghargaan organisasi dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3. c.penghargaan pencapaian kinerja organisasi melalui penilaian kinerja Perangkat Daerah dan budaya kerja Perangkat Daerah yang diatur secara tekhnis dalam keputusan Bupati;
(4)Prestasi Kerja ASN secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.
(5)Prestasi Kerja ASN secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.ASN yang berprestasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
2. b.ASN yang menang dan berhasil meraih penghargaan 10 (sepuluh) besar lomba inovasi tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
3. c.ASN yang menjadi agen perubahan terbaik dalam penerapan budaya kerja yang ditetapkan oleh Bupati.
  1. 3.Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberikan kepada ASN Daerah yang dalam jabatan dan pelaksanaan pekerjaannya memiliki resiko tinggi seperti:
1. a.resiko kesehatan;
2. b.resiko keamanan dan keselamatan jiwa; dan
3. c.resiko hukum.
(2)Jabatan yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
1. a.dihapus;
2. b.Jabatan yang memiliki efek radiasi tinggi karena intenitas yang sering terhadap bahaya radiasi informasi teknologi dan sinar ultra-X (rontgen) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.
(3)Jabatan yang memiliki efek dan resiko keamanan jiwa dan keselamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
1. a.Jabatan yang bekerja pada tempat terpencil dan kondisi sarana prasarana jalan yang sangat jauh menuju akses tempat bekerja; dan
2. b.Jabatan yang berhubungan dengan resiko hilangnya nyawa saat bekerja.
(4)Jabatan yang memiliki resiko hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jabatan yang berhubungan dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang- undangan:
1. a.jabatan yang menjalankan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan, aset daerah dan penggabungan urusan keuangan dan perencanaan pada masing-masing Perangkat Daerah;
2. b.jabatan yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. c.Jabatan yang menangani perencanaan dan penganggaran.
  1. 4.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)ASN yang mendapatkan TPP karena jabatan yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a yaitu:
1. a.dihapus;
2. b.dihapus;
3. c.dihapus;
4. d.ASN Daerah yang bekerja sebagai tenaga radiografer pada RSUD.
(2)ASN yang mendapatkan TPP karena jabatan yang memiliki efek resiko dan keamanan dan keselamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu:
1. a.ASN Daerah yang bekerja pada jabatan administrator, jabatan pengawas dan Jabatan Fungsional tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
2. b.ASN Daerah yang bekerja pada Puskesmas terpencil.
(3)ASN yang mendapatkan TPP karena jabatan yang memiliki resiko hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c yaitu:
1. a.ASN Daerah yang bertugas pada Bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah, Badan Perencanan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
2. b.ASN Daerah yang tidak menduduki jabatan bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah, akan tetapi diberikan tugas secara penuh sebagai Bendahara, Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan serta Jabatan fungsional dan jabatan pengawas yang menangani penggabungan urusan keuangan dan perencanaan;
3. c.Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Admisnitrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat.
(4)ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Pemberian TPP dapat ditunda pelaksanaannya bagi ASN Daerah yang belum memenuhi kewajibannya terkait :
1. a.laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. b.laporan barang milik daerah;
3. c.laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
4. d.gratifikasi; dan
5. e.pemenuhan minimal 5 (lima) Inovasi untuk SKPD/Unit kerja dengan bobot minimal 100; dan
6. f.pemenuhan minimal 3 (tiga) Inovasi untuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kecamatan dengan bobot minimal 100 dengan bobot minimal 100.
(2)Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan laporan dari Inspektorat.
(3)Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
(4)Pencairan TPP yang ditunda dapat dibayarkan SKPD, apabila mendapat rekomendasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Inspektorat atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

6.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
(2)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara penuh tanpa adanya pengurangan. Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 13 Januari 2025 BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 13 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. SUTIKNO BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
c.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap hasil evaluasi untuk pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 24) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
(2)Pemberian TPP untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 50% (lima puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan.
(3)Pemberian TPP 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

2.Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
1. a.prestasi kerja organisasi; dan/atau
2. b.prestasi kerja ASN secara perorangan.
(2)Prestasi Kerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Prestasi Kerja yang diperoleh melalui optimalisasi peningkatan kinerja organisasi dengan menghasilkan sebuah output atau outcome kinerja.
(3)Prestasi Kerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
1. a.penghargaan organisasi dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan baik skala Kabupaten maupun skala Propinsi, skala Nasional dan skala Internasional;
2. b.penghargaan organisasi dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3. c.penghargaan pencapaian kinerja organisasi melalui penilaian kinerja Perangkat Daerah dan budaya kerja Perangkat Daerah yang diatur secara tekhnis dalam keputusan Bupati;
(4)Prestasi Kerja ASN secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.
(5)Prestasi Kerja ASN secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.ASN yang berprestasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
2. b.ASN yang menang dan berhasil meraih penghargaan 10 (sepuluh) besar lomba inovasi tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
3. c.ASN yang menjadi agen perubahan terbaik dalam penerapan budaya kerja yang ditetapkan oleh Bupati.
  1. 3.Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberikan kepada ASN Daerah yang dalam jabatan dan pelaksanaan pekerjaannya memiliki resiko tinggi seperti:
1. a.resiko kesehatan;
2. b.resiko keamanan dan keselamatan jiwa; dan
3. c.resiko hukum.
(2)Jabatan yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
1. a.dihapus;
2. b.Jabatan yang memiliki efek radiasi tinggi karena intenitas yang sering terhadap bahaya radiasi informasi teknologi dan sinar ultra-X (rontgen) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.
(3)Jabatan yang memiliki efek dan resiko keamanan jiwa dan keselamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
1. a.Jabatan yang bekerja pada tempat terpencil dan kondisi sarana prasarana jalan yang sangat jauh menuju akses tempat bekerja; dan
2. b.Jabatan yang berhubungan dengan resiko hilangnya nyawa saat bekerja.
(4)Jabatan yang memiliki resiko hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jabatan yang berhubungan dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang- undangan:
1. a.jabatan yang menjalankan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan, aset daerah dan penggabungan urusan keuangan dan perencanaan pada masing-masing Perangkat Daerah;
2. b.jabatan yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. c.Jabatan yang menangani perencanaan dan penganggaran.
  1. 4.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)ASN yang mendapatkan TPP karena jabatan yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a yaitu:
1. a.dihapus;
2. b.dihapus;
3. c.dihapus;
4. d.ASN Daerah yang bekerja sebagai tenaga radiografer pada RSUD.
(2)ASN yang mendapatkan TPP karena jabatan yang memiliki efek resiko dan keamanan dan keselamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu:
1. a.ASN Daerah yang bekerja pada jabatan administrator, jabatan pengawas dan Jabatan Fungsional tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
2. b.ASN Daerah yang bekerja pada Puskesmas terpencil.
(3)ASN yang mendapatkan TPP karena jabatan yang memiliki resiko hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c yaitu:
1. a.ASN Daerah yang bertugas pada Bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah, Badan Perencanan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
2. b.ASN Daerah yang tidak menduduki jabatan bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah, akan tetapi diberikan tugas secara penuh sebagai Bendahara, Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan serta Jabatan fungsional dan jabatan pengawas yang menangani penggabungan urusan keuangan dan perencanaan;
3. c.Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Admisnitrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat.
(4)ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Pemberian TPP dapat ditunda pelaksanaannya bagi ASN Daerah yang belum memenuhi kewajibannya terkait :
1. a.laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. b.laporan barang milik daerah;
3. c.laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
4. d.gratifikasi; dan
5. e.pemenuhan minimal 5 (lima) Inovasi untuk SKPD/Unit kerja dengan bobot minimal 100; dan
6. f.pemenuhan minimal 3 (tiga) Inovasi untuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kecamatan dengan bobot minimal 100 dengan bobot minimal 100.
(2)Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan laporan dari Inspektorat.
(3)Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
(4)Pencairan TPP yang ditunda dapat dibayarkan SKPD, apabila mendapat rekomendasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Inspektorat atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

6.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
(2)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara penuh tanpa adanya pengurangan. Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 13 Januari 2025 BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 13 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. SUTIKNO BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 3