DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Balangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka membantu meringankan kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berakibat pada kerentanan yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dan jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf f angka 12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah Teknis adalah yang Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6.Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
7.Masyarakat adalah sekelompok jiwa/orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan.
8.Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil / Instansi berwenang.
9.Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
10.Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
11.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipiln Kabupaten Balangan.
12.Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Balangan, yang ditetapkan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan.
13.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Bantuan Sosial kepada PPKS adalah:

a.untuk meringankan beban dan membantu PPKS agar terlindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
b.untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak; dan
c.untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.penerima bantuan;
b.jenis bantuan;
c.pelaksanaan penyaluran;
d.mekanisme pemberian Bantuan Sosial PPKS;
e.pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
f.pendanaan.

BAB III

PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Kriteria penerima Bantuan Sosial PPKS adalah:

a.seseorang atau keluarga atau masyarakat yang mengalami situasi dan hambatan dalam fungsi sosialnya sehingga menimbulkan kerentanan sosial; dan
b.orang terlantar atau jenazah terlantar yang didapati berada di wilayah Kabupaten Balangan;
c.penduduk, termasuk bayi dan anak yang karena sesuatu sebab sehingga tidak mampu dan tidak dapat memenuhi/terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 5

(1)Persyaratan sebagai penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan:
1. a.Kartu Tanda Penduduk;
2. b.Kartu Keluarga; dan/atau
3. c.surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
(2)Persyaratan sebagai penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi seseorang atau kelompok orang terlantar berdasarkan laporan yang karena sesuatu sebab sehingga tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
(3)Persyaratan sebagai penerima Bantuan Sosial PPKS yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak kepolisan atau rumah sakit setempat.

BAB IV

JENIS BANTUAN

Pasal 6

Jenis Bantuan Sosial yang diberikan kepada PPKS adalah:

a.bantuan berupa layanan pendampingan;
b.bantuan berupa uang; dan
c.bantuan berupa barang.

Pasal 7

(1)Penentuan besaran Bantuan Sosial PPKS ditetapkan oleh tim verifikasi berdasarkan jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan hasil layanan data dan pengaduan.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 8

(1)Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada PPKS dilakukan dengan mekanisme ganti uang dan/atau langsung.
(2)Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada PPKS sebagai mana di maksud pada ayat (1) berdasarkan nama yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(3)Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kwitansi dan tanda terima bantuan.
(4)Kwitansi tanda terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tanda tangani oleh pemohon di atas materai apabila bantuan uang lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 9

(1)Penandatanganan kwitansi tanda terima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dikecualikan bagi penerima Bantuan Sosial PPKS yang tidak memungkinkan untuk melakukan serah terima bansos karena alasan dan kondisi tertentu.
(2)Penandatanganan kwitansi tanda terima bantuan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di wakilkan oleh:
1. a.pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial; atau
2. b.petugas pendamping sosial kecamatan setempat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial.
(3)Penandatanganan kwitansi tanda terima bantuan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 10

(1)Kepala Desa/Lurah/Camat berdasarkan laporan dari masyarakat menyampaikan daftar nama penerima Bantuan Sosial PPKS kepada Perangkat Daerah yang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial didampingi oleh pihak desa/ kelurahan melakukan penilaian terhadap PPKS yang dilaporkan sebagai penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tim verifikasi melakukan rapat setelah melakukan penilaian terhadap PPKS yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menentukan jenis bantuan dan besarnya bantuan yang akan diberikan.
(4)Penerima Bantuan Sosial PPKS menandatangani tanda terima dan kwitansi.
(5)Besarnya Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka membantu meringankan kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berakibat pada kerentanan yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dan jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf f angka 12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah Teknis adalah yang Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6.Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
7.Masyarakat adalah sekelompok jiwa/orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan.
8.Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil / Instansi berwenang.
9.Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
10.Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
11.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipiln Kabupaten Balangan.
12.Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Balangan, yang ditetapkan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan.
13.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Bantuan Sosial kepada PPKS adalah:

a.untuk meringankan beban dan membantu PPKS agar terlindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
b.untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak; dan
c.untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.penerima bantuan;
b.jenis bantuan;
c.pelaksanaan penyaluran;
d.mekanisme pemberian Bantuan Sosial PPKS;
e.pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
f.pendanaan.

BAB III

PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Kriteria penerima Bantuan Sosial PPKS adalah:

a.seseorang atau keluarga atau masyarakat yang mengalami situasi dan hambatan dalam fungsi sosialnya sehingga menimbulkan kerentanan sosial; dan
b.orang terlantar atau jenazah terlantar yang didapati berada di wilayah Kabupaten Balangan;
c.penduduk, termasuk bayi dan anak yang karena sesuatu sebab sehingga tidak mampu dan tidak dapat memenuhi/terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 5

(1)Persyaratan sebagai penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan:
1. a.Kartu Tanda Penduduk;
2. b.Kartu Keluarga; dan/atau
3. c.surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
(2)Persyaratan sebagai penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi seseorang atau kelompok orang terlantar berdasarkan laporan yang karena sesuatu sebab sehingga tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
(3)Persyaratan sebagai penerima Bantuan Sosial PPKS yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak kepolisan atau rumah sakit setempat.

BAB IV

JENIS BANTUAN

Pasal 6

Jenis Bantuan Sosial yang diberikan kepada PPKS adalah:

a.bantuan berupa layanan pendampingan;
b.bantuan berupa uang; dan
c.bantuan berupa barang.

Pasal 7

(1)Penentuan besaran Bantuan Sosial PPKS ditetapkan oleh tim verifikasi berdasarkan jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan hasil layanan data dan pengaduan.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 8

(1)Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada PPKS dilakukan dengan mekanisme ganti uang dan/atau langsung.
(2)Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada PPKS sebagai mana di maksud pada ayat (1) berdasarkan nama yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(3)Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kwitansi dan tanda terima bantuan.
(4)Kwitansi tanda terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tanda tangani oleh pemohon di atas materai apabila bantuan uang lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 9

(1)Penandatanganan kwitansi tanda terima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dikecualikan bagi penerima Bantuan Sosial PPKS yang tidak memungkinkan untuk melakukan serah terima bansos karena alasan dan kondisi tertentu.
(2)Penandatanganan kwitansi tanda terima bantuan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di wakilkan oleh:
1. a.pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial; atau
2. b.petugas pendamping sosial kecamatan setempat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial.
(3)Penandatanganan kwitansi tanda terima bantuan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 10

(1)Kepala Desa/Lurah/Camat berdasarkan laporan dari masyarakat menyampaikan daftar nama penerima Bantuan Sosial PPKS kepada Perangkat Daerah yang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial didampingi oleh pihak desa/ kelurahan melakukan penilaian terhadap PPKS yang dilaporkan sebagai penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tim verifikasi melakukan rapat setelah melakukan penilaian terhadap PPKS yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menentukan jenis bantuan dan besarnya bantuan yang akan diberikan.
(4)Penerima Bantuan Sosial PPKS menandatangani tanda terima dan kwitansi.
(5)Besarnya Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.