DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan Daerah.
6.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB, adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.
7.Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
8.Harga Satuan Pokok Kegiatan, selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga barang/jasa sebagai elemen penyusunnya.
9.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); 4 kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Standar Belanja di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1)Standar Belanja merupakan besaran belanja maksimal yang ditetapkan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
1. a.aktivitas ASB;
2. b.komponen aktivitas;
3. c.rincian komponen; dan
4. d.volume.
(3)Penerapan Standar Belanja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincinan Komponen, Volume dan Unit. 5

Pasal 5

(1)ASB terdiri atas:
1. a.fisik; dan
2. b.non fisik.
(2)ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ASB penilaian yang menganalisis kewajaran atas beban kerja dan biaya fisik dalam kegiatan pembangunan fisik milik Pemerintah Daerah.
(3)ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ASB penilaian yang menganalisis kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan non fisik.
(4)ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan rumus input-output dan jumlah dari seluruh hasil perkalian dari koefisien yang berupa bahan, upah tenaga kerja dan peralatan, asumsi dan faktor-faktor serta prosedur kerja dengan standar harga satuan ditambah dengan biaya overhead dan laba maksimal 15% (lima belas persen) sehingga menghasilkan harga satuan setiap pekerjaan.

Pasal 7

(1)ASB disusun dalam bentuk buku yang terdiri dari HSPK.
(2)HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuan dalam periode tertentu.
(3)HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 6

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Kegiatan/program Perangkat Daerah yang jenis kegiatannya tidak terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dapat mengacu pada harga pasar berdasarkan rincian anggaran belanja sepanjang perhitungannya dilakukan dengan prinsip efisien, efeketif dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Perubahan HSPK dapat dilakukan berdasarkan kebijakan penyesuaian indeks ASB yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Di tetapkan di Paringin pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BALANGAN, Ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 26 Juni 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, Ttd H. SUFRIANNOR BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 42

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan Daerah.
6.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB, adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.
7.Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
8.Harga Satuan Pokok Kegiatan, selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga barang/jasa sebagai elemen penyusunnya.
9.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); 4 kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Standar Belanja di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1)Standar Belanja merupakan besaran belanja maksimal yang ditetapkan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
1. a.aktivitas ASB;
2. b.komponen aktivitas;
3. c.rincian komponen; dan
4. d.volume.
(3)Penerapan Standar Belanja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincinan Komponen, Volume dan Unit. 5

Pasal 5

(1)ASB terdiri atas:
1. a.fisik; dan
2. b.non fisik.
(2)ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ASB penilaian yang menganalisis kewajaran atas beban kerja dan biaya fisik dalam kegiatan pembangunan fisik milik Pemerintah Daerah.
(3)ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ASB penilaian yang menganalisis kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan non fisik.
(4)ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pasal 7

(1)ASB disusun dalam bentuk buku yang terdiri dari HSPK.
(2)HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuan dalam periode tertentu.
(3)HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 6

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Kegiatan/program Perangkat Daerah yang jenis kegiatannya tidak terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dapat mengacu pada harga pasar berdasarkan rincian anggaran belanja sepanjang perhitungannya dilakukan dengan prinsip efisien, efeketif dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Perubahan HSPK dapat dilakukan berdasarkan kebijakan penyesuaian indeks ASB yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV