DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana SALINAN telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 136);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan Daerah.
7.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8.Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10.Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11.Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
12.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13.Program adalah penjabaran Kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
14.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai input untuk menghasilkan output dalam bentuk barang/jasa.
15.Sasaran/Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16.Hasil/outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahun an yang disusun oleh pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun .
19.Renstra adalah dokumen perencanaan lima Tahun an yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengarahkan Kegiatan, Program, dan Kebijakan mereka dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
20.Renja adalah dokumen perencanaan Tahun an yang disusun oleh setiap SKPD di pemerintah daerah untuk mengoperasikan Program dan Kegiatan pembangunan dalam satu Tahun .

BAB II

PENETAPAN RKPD

Pasal 2

(1)Bupati menetapkan RKPD Tahun 2026.
(2)Penetapan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. c.kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
4. d.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
7. g.penutup.
(3)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2026 merupakan RKPD penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja pemerintah dan Program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Daerah.
(3)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
1. a.pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. b.landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2026; dan
3. c.pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2026.

Pasal 5

Dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun anggaran 2026:

a.Pemerintah Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD Tahun 2026 dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama;
b.KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2026.

BAB IV

KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 6

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:

a.Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan perencanaan pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis pelaksanaan Renja dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya;
b.Kepala Perangkat Daerah harus memperbaiki dan menyempurnakan Renja Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan RKPD;
c.dalam hal adanya perubahan Kebijakan Pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah dan/atau perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan penyesuaian.
d.kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
e.target indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
f.penyesuaian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
g.RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2026 serta bahan arahan penyusunan RKA-PD Tahun anggaran 2026 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RKPD

Pasal 8

(1)Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan; Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Perubahan APBD Tahun 2026.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 10 Juli 2025 BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 10 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. SUFRIANNOR BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 43

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana SALINAN telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 136);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan Daerah.
7.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8.Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10.Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11.Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
12.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13.Program adalah penjabaran Kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
14.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai input untuk menghasilkan output dalam bentuk barang/jasa.
15.Sasaran/Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16.Hasil/outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahun an yang disusun oleh pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun .
19.Renstra adalah dokumen perencanaan lima Tahun an yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengarahkan Kegiatan, Program, dan Kebijakan mereka dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
20.Renja adalah dokumen perencanaan Tahun an yang disusun oleh setiap SKPD di pemerintah daerah untuk mengoperasikan Program dan Kegiatan pembangunan dalam satu Tahun .

BAB II

PENETAPAN RKPD

Pasal 2

(1)Bupati menetapkan RKPD Tahun 2026.
(2)Penetapan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. c.kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
4. d.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
7. g.penutup.
(3)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2026 merupakan RKPD penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja pemerintah dan Program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Daerah.
(3)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
1. a.pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. b.landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2026; dan
3. c.pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2026.

Pasal 5

Dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun anggaran 2026:

a.Pemerintah Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD Tahun 2026 dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama;
b.KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2026.

BAB IV

KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 6

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:

a.Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan perencanaan pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis pelaksanaan Renja dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya;
b.Kepala Perangkat Daerah harus memperbaiki dan menyempurnakan Renja Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan RKPD;
c.dalam hal adanya perubahan Kebijakan Pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah dan/atau perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan penyesuaian.
d.kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
e.target indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
f.penyesuaian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
g.RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2026 serta bahan arahan penyusunan RKA-PD Tahun anggaran 2026 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RKPD

Pasal 8

(1)Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan; Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Perubahan APBD Tahun 2026.