DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Balangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penganggaran yang tertib, efektif dan efisien pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah harus disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di SALINAN Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD perubahan.
10.Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat P-KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan pada Perangkat Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN RKAP-PD

Pasal 2

(1)Penyusunan RKAP-PD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan RKAP-PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan P-KUA dan P-PPAS penyusunan APBD Perubahan.
(3)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan RKAP-PD beserta dokumen pendukung lainnya.

Pasal 3

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 4

(1)Penyusunan RKAP-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
1. a.rencana pendapatan;
2. b.rencana belanja; dan
3. c.rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
(2)Rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian objek.

Pasal 5

(1)Selain memuat rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), RKAP-PD juga memuat informasi mengenai:
1. a.urusan Pemerintahan Daerah;
2. b.organisasi
3. c.kinerja yang hendak dicapai;
4. d.program;
5. e.kegiatan; dan
6. f.sub kegiatan.
(2)Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(3)Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat nama Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran.
(4)Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf c memuat:
1. a.indikator kinerja;
2. b.tolak ukur kinerja; dan
3. c.sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.
(5)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat nama program yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(6)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(7)Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

(1)Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memuat:
1. a.urusan Pemerintahan Daerah;
2. b.organisasi;
3. c.akun;
4. d.kelompok;
5. e.jenis;
6. f.objek;
7. g.rincian objek; dan
8. h.sub rincian objek Pendapatan Daerah.
(2)Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf b dirinci atas:
1. a.urusan Pemerintahan Daerah,
2. b.organisasi;
3. c.standar harga satuan;
4. d.kinerja yang hendak dicapai,
5. e.program;
6. f.kegiatan;
7. g.sub kegiatan; dan
8. h.akun.

Pasal 8

(1)Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memuat kelompok penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.
(2)Pengelompokan penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Penerimaan Pembiayaan serta kelompok Pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pasal 9

(1)Penyusunan RKAP-PD menyesuaikan urusan dan unit organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Pedoman teknis penyusunan RKAP-PD dan Penyusunan RKAP-PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 15 Juli 2025 BUPATI BALANGAN, ttdtt H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 15 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. SUFRIANNOR BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 44 esuai Dengan Aslinya

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penganggaran yang tertib, efektif dan efisien pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah harus disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

2.Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di SALINAN Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD perubahan.
10.Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat P-KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan pada Perangkat Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN RKAP-PD

Pasal 2

(1)Penyusunan RKAP-PD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan RKAP-PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan P-KUA dan P-PPAS penyusunan APBD Perubahan.
(3)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan RKAP-PD beserta dokumen pendukung lainnya.

Pasal 3

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 4

(1)Penyusunan RKAP-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
1. a.rencana pendapatan;
2. b.rencana belanja; dan
3. c.rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
(2)Rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian objek.

Pasal 5

(1)Selain memuat rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), RKAP-PD juga memuat informasi mengenai:
1. a.urusan Pemerintahan Daerah;
2. b.organisasi
3. c.kinerja yang hendak dicapai;
4. d.program;
5. e.kegiatan; dan
6. f.sub kegiatan.
(2)Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(3)Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat nama Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran.
(4)Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf c memuat:
1. a.indikator kinerja;
2. b.tolak ukur kinerja; dan
3. c.sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.
(5)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat nama program yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(6)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(7)Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

(1)Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memuat:
1. a.urusan Pemerintahan Daerah;
2. b.organisasi;
3. c.akun;
4. d.kelompok;
5. e.jenis;
6. f.objek;
7. g.rincian objek; dan
8. h.sub rincian objek Pendapatan Daerah.
(2)Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf b dirinci atas:
1. a.urusan Pemerintahan Daerah,
2. b.organisasi;
3. c.standar harga satuan;
4. d.kinerja yang hendak dicapai,
5. e.program;
6. f.kegiatan;
7. g.sub kegiatan; dan
8. h.akun.

Pasal 8

(1)Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memuat kelompok penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.
(2)Pengelompokan penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Penerimaan Pembiayaan serta kelompok Pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pasal 9

(1)Penyusunan RKAP-PD menyesuaikan urusan dan unit organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Pedoman teknis penyusunan RKAP-PD dan Penyusunan RKAP-PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020