DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, SALINAN 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 3); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
7.Neraca adalah laporan keuangan yang mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham suatu bisnis pada waktu tertentu.
8.Laporan Operasional adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, baik yang menambah ekuitas maupun yang digunakan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
9.Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris.
10.Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11.Catatan Atas Laporan Keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada.
12.Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 4
13.Belanja adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
15.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II

PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

(1)Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2024.
(2)Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan;
2. b.Belanja; dan
3. c.Pembiyaaan.

Pasal 3

(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
1. a.pendapatan asli daerah Rp175.901.734.166,91
2. b.pendapatan transfer Rp4.141.870.847.825,00
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp8.357.336.047,00 Jumlah Pendapatan Rp4.326.129.918.038,91
(2)2 . Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
1. a.belanja operasi
  1. 1.belanja pegawai Rp528.346.491.670,00
  2. 2.belanja barang dan jasa Rp1.292.777.489.260,70
  3. 3.belanja hibah Rp198.460.439.999,65
  4. 4.belanja bantuan sosial Rp9.013.922.500,00 jumlah belanja operasi Rp2.028.598.343.430,35
2. b.belanja modal
  1. 1.tanah Rp8.119.274.250,00
  2. 2.peralatan dan mesin Rp370.854.449.606,00
  3. 3.gedung dan bangunan Rp274.000.297.829,17
  4. 4.jalan, irigasi dan jaringan Rp396.492.146.916,87 5
  5. 5.aset tetap lainnya Rp778.523.500,00
  6. 6.aset lainnya Rp1.929.984.600,00 jumlah belanja modal Rp1.052.174.676.702,04
3. c.belanja tak terduga Rp1.357.500.000,00
4. d.belanja transfer 1). belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota Rp0,00 2). belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi Rp0,00 3). belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa Rp496.863.574.525,00 jumlah belanja transfer Rp3.578.994.094.657,39 jumlah belanja Rp3.578.994.094.657,39 surplus/(defisit) Rp747.135.823.381,52
(3)3 . Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
1. a.penerimaan Rp640.772.613.619,33
2. b.pengeluaran Rp750.000.000.000,00 jumlah pembiayaan netto (Rp109.227.386.380,67) sisa lebih pembiayaan anggaran Rp637.908.437.000,85

Pasal 4

(1)Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:
1. a.ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
2. b.penjabaran laporan realisasi anggaran;
(2)Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 6

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. SUFRIANNOR BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, SALINAN 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 3); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
7.Neraca adalah laporan keuangan yang mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham suatu bisnis pada waktu tertentu.
8.Laporan Operasional adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, baik yang menambah ekuitas maupun yang digunakan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
9.Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris.
10.Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11.Catatan Atas Laporan Keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada.
12.Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 4
13.Belanja adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
15.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II

PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

(1)Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2024.
(2)Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan;
2. b.Belanja; dan
3. c.Pembiyaaan.

Pasal 3

(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
1. a.pendapatan asli daerah Rp175.901.734.166,91
2. b.pendapatan transfer Rp4.141.870.847.825,00
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp8.357.336.047,00 Jumlah Pendapatan Rp4.326.129.918.038,91
(2)2 . Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
1. a.belanja operasi
  1. 1.belanja pegawai Rp528.346.491.670,00
  2. 2.belanja barang dan jasa Rp1.292.777.489.260,70
  3. 3.belanja hibah Rp198.460.439.999,65
  4. 4.belanja bantuan sosial Rp9.013.922.500,00 jumlah belanja operasi Rp2.028.598.343.430,35
2. b.belanja modal
  1. 1.tanah Rp8.119.274.250,00
  2. 2.peralatan dan mesin Rp370.854.449.606,00
  3. 3.gedung dan bangunan Rp274.000.297.829,17
  4. 4.jalan, irigasi dan jaringan Rp396.492.146.916,87 5
  5. 5.aset tetap lainnya Rp778.523.500,00
  6. 6.aset lainnya Rp1.929.984.600,00 jumlah belanja modal Rp1.052.174.676.702,04
3. c.belanja tak terduga Rp1.357.500.000,00
4. d.belanja transfer 1). belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota Rp0,00 2). belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi Rp0,00 3). belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa Rp496.863.574.525,00 jumlah belanja transfer Rp3.578.994.094.657,39 jumlah belanja Rp3.578.994.094.657,39 surplus/(defisit) Rp747.135.823.381,52
(3)3 . Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
1. a.penerimaan Rp640.772.613.619,33
2. b.pengeluaran Rp750.000.000.000,00 jumlah pembiayaan netto (Rp109.227.386.380,67) sisa lebih pembiayaan anggaran Rp637.908.437.000,85

Pasal 4

(1)Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:
1. a.ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
2. b.penjabaran laporan realisasi anggaran;
(2)Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 6

BAB III